Alokasi APBD senilai Rp.200 Juta (sebelumnya tertulis Rp.610 Juta) untuk sewa rumah Walikota Bima, HM Qurais H Abidin kini masih menjadi pembahasan hangat publik Kota Bima.
Alokasi APBD senilai Rp.200 Juta (sebelumnya tertulis Rp.610 Juta) untuk sewa rumah Walikota Bima, HM Qurais H Abidin kini masih menjadi pembahasan hangat publik Kota Bima. Ada yang menganggap biaya sewa rumah itu masih wajar, tetapi tak sedikit juga yang menilai penggunaan anggaran itu merupakan pemborosan APBD dan menciderai hati rakyat.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Seperti disampaikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Farid Saputra kepada wartawan, Selasa (24/2) kemarin. Pemuda yang menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Ummat di PB HMI ini berpendapat, bila melihat postur APBD dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Bima saat ini, biaya sewa rumah Walikota Bima senilai Rp.200 Juta sangat mahal dan menciderai hati rakyat.
“Ini menunjukan bahwa Walikota Bima tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat. Lebih kepada mementingkan eksklusifitas dan fasilitas secara personal,” sorot Farid saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler.
Kandidat Magister Sosial Politik di salah satu Perguruan Tinggi Surabaya ini mengatakan, dengan usia Pemerintah Kota Bima yang sudah memasuki belasan tahun ini seharusnya punya inisiatif untuk membangun rumah dinas permanen bukan malah terus menyewa rumah dan menghabiskan APBD tiap tahun. Angka Rp.200 Juta menurutnya tidak sedikit karena kalau dihitung selama lima tahun mencapai Rp.1 Miliar hanya untuk sewa rumah. “Kalau dengan alokasi anggaran itu digunakan untuk membangun rumah, saya yakin sudah jadi dan tidak perlu lagi pemborosan APBD untuk sewa rumah,” tegasnya.
Farid menyimpulkan, Walikota dan Wakil Walikota Bima telah ingkar komitmen karena tidak konsisten terhadap janjinya kepada masyarakat saat pencalonan dalam Pilkada beberapa waktu lalu. Saat itu, pasangan kakak beradik ini berjanji untuk lebih memprioritaskan anggaran untuk rakyat. “Namun sekarang terbantahkan dengan fakta yang terjadi saat ini. Saya melihat ini merupakan sikap yang tidak konsisten,” sindirnya.
Lebih lanjut Farid berpendapat, dengan total alokasi anggaran Rp.610 Juta untuk biaya sewa rumah Walikota, Wakil Walikota dan pemerliharaannya, sangat tidak sebanding dengan kinerja untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat saat ini. Anggaran tersebut dinilai sangat besar dan tidak wajar untuk ukuran Kota Bima. “Sebab tidak ada sewa rumah semewah apapun di Kota Bima senilai Rp.200 Juta. Akan jauh lebih bermanfaat seandainya alokasi anggaran tersebut digunakan oleh Pemkot Bima untuk mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Bima,” ujarnya.
Disisi lain sambungnya, pihak Legislatif juga sangat berperan penting karena menyetujui anggaran tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Legislatif seharusnya bisa menganalisa dan mengkaji terlebih dahulu usulan anggaran yang diajukan eksekutif. Tidak langsung menyetujui tetapi mempertimbangkannya, karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang bisa dipenuhi dengan anggaran yang cukup besar tersebut. Apalagi, bukan rahasia umum lagi, APBD Kota maupun Kabupaten Bima persentase anggarannya lebih besar digunakan untuk belanja aparatur dibandingkan dengan belanja publik.
“Ini baru persoalan sewa rumah, mungkin masih banyak item anggaran di dalam nomenklatur APBD Kota Bima Tahun 2015 yang juga tidak berpihak kepada rakyat. Karenanya, saya mendesak agar DPRD Kota Bima dan seluruh komponen masyarakat yang punya kepedulian terhadap kemajuan daerah bisa sama-sama ikut mengawasi dan mengkritisi bila ada kebijakan yang tidak berpihak,” imbuhnya.
Hal lainnya yang diingatkan Farid, yakni sikap Pemkot Bima yang terkesan antipati terhadap kritikan dinilainya sangat keliru. Padahal, kritikan merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap Pemerintah. Baik itu disampaikan secara lisan dan tertulis melalui media massa. Justru dengan kritikan kata Farid, Pemkot Bima bisa lebih mawas diri dan mengoreksi apa yang keliru dengan kebijakan.
“Pemkot Bima tidak boleh alergi dengan kritikan dan masukan dari komponen masyarakat. Itu sikap yang salah, apalagi sampai menganggap media dan masyarakat yang mengkritik sebagai musuh,” pungkasnya. (KS-13)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Seperti disampaikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Farid Saputra kepada wartawan, Selasa (24/2) kemarin. Pemuda yang menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Ummat di PB HMI ini berpendapat, bila melihat postur APBD dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Bima saat ini, biaya sewa rumah Walikota Bima senilai Rp.200 Juta sangat mahal dan menciderai hati rakyat.
“Ini menunjukan bahwa Walikota Bima tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat. Lebih kepada mementingkan eksklusifitas dan fasilitas secara personal,” sorot Farid saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler.
Kandidat Magister Sosial Politik di salah satu Perguruan Tinggi Surabaya ini mengatakan, dengan usia Pemerintah Kota Bima yang sudah memasuki belasan tahun ini seharusnya punya inisiatif untuk membangun rumah dinas permanen bukan malah terus menyewa rumah dan menghabiskan APBD tiap tahun. Angka Rp.200 Juta menurutnya tidak sedikit karena kalau dihitung selama lima tahun mencapai Rp.1 Miliar hanya untuk sewa rumah. “Kalau dengan alokasi anggaran itu digunakan untuk membangun rumah, saya yakin sudah jadi dan tidak perlu lagi pemborosan APBD untuk sewa rumah,” tegasnya.
Farid menyimpulkan, Walikota dan Wakil Walikota Bima telah ingkar komitmen karena tidak konsisten terhadap janjinya kepada masyarakat saat pencalonan dalam Pilkada beberapa waktu lalu. Saat itu, pasangan kakak beradik ini berjanji untuk lebih memprioritaskan anggaran untuk rakyat. “Namun sekarang terbantahkan dengan fakta yang terjadi saat ini. Saya melihat ini merupakan sikap yang tidak konsisten,” sindirnya.
Lebih lanjut Farid berpendapat, dengan total alokasi anggaran Rp.610 Juta untuk biaya sewa rumah Walikota, Wakil Walikota dan pemerliharaannya, sangat tidak sebanding dengan kinerja untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat saat ini. Anggaran tersebut dinilai sangat besar dan tidak wajar untuk ukuran Kota Bima. “Sebab tidak ada sewa rumah semewah apapun di Kota Bima senilai Rp.200 Juta. Akan jauh lebih bermanfaat seandainya alokasi anggaran tersebut digunakan oleh Pemkot Bima untuk mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Bima,” ujarnya.
Disisi lain sambungnya, pihak Legislatif juga sangat berperan penting karena menyetujui anggaran tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Legislatif seharusnya bisa menganalisa dan mengkaji terlebih dahulu usulan anggaran yang diajukan eksekutif. Tidak langsung menyetujui tetapi mempertimbangkannya, karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang bisa dipenuhi dengan anggaran yang cukup besar tersebut. Apalagi, bukan rahasia umum lagi, APBD Kota maupun Kabupaten Bima persentase anggarannya lebih besar digunakan untuk belanja aparatur dibandingkan dengan belanja publik.
“Ini baru persoalan sewa rumah, mungkin masih banyak item anggaran di dalam nomenklatur APBD Kota Bima Tahun 2015 yang juga tidak berpihak kepada rakyat. Karenanya, saya mendesak agar DPRD Kota Bima dan seluruh komponen masyarakat yang punya kepedulian terhadap kemajuan daerah bisa sama-sama ikut mengawasi dan mengkritisi bila ada kebijakan yang tidak berpihak,” imbuhnya.
Hal lainnya yang diingatkan Farid, yakni sikap Pemkot Bima yang terkesan antipati terhadap kritikan dinilainya sangat keliru. Padahal, kritikan merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap Pemerintah. Baik itu disampaikan secara lisan dan tertulis melalui media massa. Justru dengan kritikan kata Farid, Pemkot Bima bisa lebih mawas diri dan mengoreksi apa yang keliru dengan kebijakan.
“Pemkot Bima tidak boleh alergi dengan kritikan dan masukan dari komponen masyarakat. Itu sikap yang salah, apalagi sampai menganggap media dan masyarakat yang mengkritik sebagai musuh,” pungkasnya. (KS-13)
COMMENTS