Hasil pendataan rombongan itu, terdapat 18 Bendungan, Irigasi dan Dam di dua daerah tersebut.
Setelah sebelumnya mendapat kunjungan Dewan Ketahanan Nasional yang secara khusus melihat dari dekat kondisi infrastruktur beberapa bendungan dan DAM, belum lama ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan bendungan dan irigasi di Kota dan Kabupaten Bima. Hasil pendataan rombongan itu, terdapat 18 Bendungan, Irigasi dan Dam di dua daerah tersebut. Bahkan, DPD ,Prof. DR. Farouk Muhammad berjanji akan membahas soal Dam tersebut hingga ketingkat pusat.
DPD, Prof. DR. Farouk Muhammad saat meninjau pelabuhan Bima
“Kami akan membahas kondisi 18 bendungan di dua daerah ini hingga ketingkat pusat, sehingga dapat diketahui mana yang diprioritaskan, dan manapula yang menjadi tanggungjawab Pusat, Provinsi dan Daerah,” ujarnya saat menggelar rakor dengan dua pemerintah daerah (Kota dan Kabupaten Bima) di Aula Bupati Bima belum lama ini.
Rakor dengan Pemerintah daerah ini lanjutnya, untuk mendukung visi Presiden RI Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia. Dalam sesi dialog, Farouk mendata bendungan dan jaringan irigasibaik di Kota maupun Kabupaten Bima. Hasilnya, sebanyak 18 jaringan irigasi di dua daerah bertetangga itu berhasil di data. “Dari sekian banyak jaringan irigasi dan bendungan ini akan dibahas di pusat, mana yang akan diprioritaskan, mana yang akan menjadi tanggung jawab pusat, provinsi dan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Ir.Nggempo dalam pemaparannya mengatakan, Presiden menyampaikan pentingnya irigasi dalam visi kepemimpinannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia. Artinya, ada semacam penekanan pembangunan irigasi. Selain itu, Presiden memberikan perhatian penuh pada pembangunan bendungan dan irigasi. Tercatat dari total seluruh irigasi yang ada di Kabupaten Bima sebagian besar tidak berfungsi dengan baik.”Pemicunya, karena banyak bendungan yang telah rusak, termasuk sumber airnya mongering,” ujar Nggempo.
Lanjutnya, mengingat begitu pentingnya irigasi maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pengairan harus diikuti dengan perluasan jaringan irigasi. Sehingga, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi perlu ditingkatkan untuk memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi bagi pertanian. Sebab, hal itu merupakan salah satu upaya peningkatan pembangunan di sektor pertanian guna mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras.” Salah satu upaya pemerintah Daerah adalah menempatkan pembangunan di sektor irigasi,” tuturnya.
Untuk mendukung penyediaan air di Kabupaten Bima. maka pelestarian lingkungan menjadi salah satu program prioritas, terutama pada kawasan daerah aliran sungai (DAS). Sebab tidak bisa dipungkiri di daerah ini, juga terdapat ribuan hektar lahan kritis serta banyaknya kerusakan hutan yang dapat mengancam kerusakan penyediaan air yang memadai untuk kebutuhan irigasi.
Dalam rapat yang diselingi dengan dialog tersebut, terdapat apresiasi dari masyarakat, dalam bentuk partisipasi memberikan opini. Karena, bendungan di Kabupaten Bima itu banyak, hanya saja perawatan tidak berfungsi dengan baik.Efeknya, petani tidak bisa menikmati hasil panen yang baik dikarenakan perawatan waduk atau irigasi yang kurang, apalagi jika musim kemarau tiba. (KS-09)
DPD, Prof. DR. Farouk Muhammad saat meninjau pelabuhan Bima
“Kami akan membahas kondisi 18 bendungan di dua daerah ini hingga ketingkat pusat, sehingga dapat diketahui mana yang diprioritaskan, dan manapula yang menjadi tanggungjawab Pusat, Provinsi dan Daerah,” ujarnya saat menggelar rakor dengan dua pemerintah daerah (Kota dan Kabupaten Bima) di Aula Bupati Bima belum lama ini.
Rakor dengan Pemerintah daerah ini lanjutnya, untuk mendukung visi Presiden RI Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia. Dalam sesi dialog, Farouk mendata bendungan dan jaringan irigasibaik di Kota maupun Kabupaten Bima. Hasilnya, sebanyak 18 jaringan irigasi di dua daerah bertetangga itu berhasil di data. “Dari sekian banyak jaringan irigasi dan bendungan ini akan dibahas di pusat, mana yang akan diprioritaskan, mana yang akan menjadi tanggung jawab pusat, provinsi dan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Ir.Nggempo dalam pemaparannya mengatakan, Presiden menyampaikan pentingnya irigasi dalam visi kepemimpinannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia. Artinya, ada semacam penekanan pembangunan irigasi. Selain itu, Presiden memberikan perhatian penuh pada pembangunan bendungan dan irigasi. Tercatat dari total seluruh irigasi yang ada di Kabupaten Bima sebagian besar tidak berfungsi dengan baik.”Pemicunya, karena banyak bendungan yang telah rusak, termasuk sumber airnya mongering,” ujar Nggempo.
Lanjutnya, mengingat begitu pentingnya irigasi maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pengairan harus diikuti dengan perluasan jaringan irigasi. Sehingga, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi perlu ditingkatkan untuk memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi bagi pertanian. Sebab, hal itu merupakan salah satu upaya peningkatan pembangunan di sektor pertanian guna mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras.” Salah satu upaya pemerintah Daerah adalah menempatkan pembangunan di sektor irigasi,” tuturnya.
Untuk mendukung penyediaan air di Kabupaten Bima. maka pelestarian lingkungan menjadi salah satu program prioritas, terutama pada kawasan daerah aliran sungai (DAS). Sebab tidak bisa dipungkiri di daerah ini, juga terdapat ribuan hektar lahan kritis serta banyaknya kerusakan hutan yang dapat mengancam kerusakan penyediaan air yang memadai untuk kebutuhan irigasi.
Dalam rapat yang diselingi dengan dialog tersebut, terdapat apresiasi dari masyarakat, dalam bentuk partisipasi memberikan opini. Karena, bendungan di Kabupaten Bima itu banyak, hanya saja perawatan tidak berfungsi dengan baik.Efeknya, petani tidak bisa menikmati hasil panen yang baik dikarenakan perawatan waduk atau irigasi yang kurang, apalagi jika musim kemarau tiba. (KS-09)
COMMENTS