Karakteker bisa saja diterima semua kalangan, akan berhembus informasi akan ada karateker kiriman propinsi dan pusat. Hal itu membuat sebagian kalangan memprotesnya.
Masa Jabatan Bupati Bima, Drs H Syafruddin HM Nur MPd Periode 2010-2015 akan berakhir bulan Agustus mendatang. Namun, pembahasan mengenai karateker sudah mulai hangat dibicarakan. Sebagian elemen masyarakat mulai memprotes usai disampaikannya Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir tahun Anggaran 2014 yang berlangsung Sabtu (28/3) dalam Rapat Paripurna Ke-7 DPRD Kabupaten Bima di Ruang Sidang Utama DPRD setempat.
Usai rapat paripurna, ruang paripurna pecah dengan wacana akan adanya karateker atau biasa disebut Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bima. Karakteker bisa saja diterima semua kalangan, akan berhembus informasi akan ada karateker kiriman propinsi dan pusat. Hal itu membuat sebagian kalangan memprotesnya. Bahkan suara penolakan hadir dari berbagai elemen termasuk organisasi Kepemudaan (OKP) dan Legislatif.
Seperti disuarakan Ketua Pemuda Pancasisa Bima, Ahyar. Ia menegaskan akan siap melawan rencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi mengirim karateker untuk memimpin daerah Kabupaten Bima sejak masa jabatan Bupati Bima berakhir. Sebab menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) di Eksekutif Pemkab Bima masih banyak yang berpotensial.
“Untuk apa lagi harus didatangkan dari propinsi atau pusat, sementara di daerah masih banyak kok,” kata Akhyar memerotes wacana yang sedang berkembang di kalangan eksekutif dan legislatif Kabupaten Bima.
Ahyar yang bersuara lantang di depan para wakill rakyat usai acara penyampaian LKPJ Bupati Bima menuturkan, bahwa selain tidak menghormati kebijakan otonomi daerah. Karateker ‘kiriman’ berpotensi dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu. Apalagi beberapa bulan kedepan, Kabupaten Bima dihadapkan dengan momentum Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Bima periode 2015-2019. Di saat itu, kuat dugaan ada kepentingan kelompok tertentu untuk menunggangi karateker kiriman itu. “Nah, kalau karateker ini hadir dan tercium telah ditunggangi oleh salah satu calon, bisa berpotensi lahirnya konflik horisontal pasca Pilkada,” kata Ahyar menduga.
Dia menilai, masih banyak SDM di daerah yang memiki integritas dan kapabilitas untuk menjabat sebagai karateker. Dicontohkannya seperti, Sekda, Asisten I,II,III dan Satf Ahli Bupati Bima. Mereka ini dinilai sangat berpengalaman dalam menahkodai roda Kepemerintahan. “Apa iya SDM kita tidak dipercaya? Atau memang ada keinginan propinsi dan pusat meintervensi pengelolaan Pemerintah Daerah,?,” sorot Ahyar geram.
Ditempat yang sama, Anggota PDRD Kabupaten Bima, Edy Mukhlis, S.Sos sependapat apa yang disampaikan oleh Ketua PP Kabupaten Bima. Jika saja karateker kiriman itu masuk tanpa melalui DPRD, maka seluruh jajaran Legislatif akan menolak dengan keras. Kiriman Karateker, bila memang benar seperti diwacanakan, mesti harus ada persetujuan Legislatif. Untuk mengukur dan menelaah pantas atau tidak karateker kiriman memimpin sementara Kepala Daerah di Bima. “Bila perlu harus ada berita acara kesepahaman antara propinsi dan pusat bersama legislatif Kabupaten Bima,” pungkasnya.
Edy menilai, pihaknya sebagai lembaga dewan yang terhormat lebih awal mengantisipasi untuk menyuarakan penolakan. Meskipun kiriman Karateker dari propinsi atau pusat, masih dalam wacana. Sebab, karateker kiriman bisa memicu lahirnya konflik internal. Apalagi, nilai independensi karateker tersebut belum diketahui secara pasti. “Kuatinya ada karateker titipan beberapa kelompok tertentu yang sudah disetting di propinsi atau pusat. Hadirnya karateker kiriman, tergantung bagaiamana kita menelaahnya bersama. Bagi saya pribadi sangat menolaknya,” tegas Politis Partai NasDem ini. (KS-02)
Usai rapat paripurna, ruang paripurna pecah dengan wacana akan adanya karateker atau biasa disebut Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bima. Karakteker bisa saja diterima semua kalangan, akan berhembus informasi akan ada karateker kiriman propinsi dan pusat. Hal itu membuat sebagian kalangan memprotesnya. Bahkan suara penolakan hadir dari berbagai elemen termasuk organisasi Kepemudaan (OKP) dan Legislatif.
Seperti disuarakan Ketua Pemuda Pancasisa Bima, Ahyar. Ia menegaskan akan siap melawan rencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi mengirim karateker untuk memimpin daerah Kabupaten Bima sejak masa jabatan Bupati Bima berakhir. Sebab menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) di Eksekutif Pemkab Bima masih banyak yang berpotensial.
“Untuk apa lagi harus didatangkan dari propinsi atau pusat, sementara di daerah masih banyak kok,” kata Akhyar memerotes wacana yang sedang berkembang di kalangan eksekutif dan legislatif Kabupaten Bima.
Ahyar yang bersuara lantang di depan para wakill rakyat usai acara penyampaian LKPJ Bupati Bima menuturkan, bahwa selain tidak menghormati kebijakan otonomi daerah. Karateker ‘kiriman’ berpotensi dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu. Apalagi beberapa bulan kedepan, Kabupaten Bima dihadapkan dengan momentum Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Bima periode 2015-2019. Di saat itu, kuat dugaan ada kepentingan kelompok tertentu untuk menunggangi karateker kiriman itu. “Nah, kalau karateker ini hadir dan tercium telah ditunggangi oleh salah satu calon, bisa berpotensi lahirnya konflik horisontal pasca Pilkada,” kata Ahyar menduga.
Dia menilai, masih banyak SDM di daerah yang memiki integritas dan kapabilitas untuk menjabat sebagai karateker. Dicontohkannya seperti, Sekda, Asisten I,II,III dan Satf Ahli Bupati Bima. Mereka ini dinilai sangat berpengalaman dalam menahkodai roda Kepemerintahan. “Apa iya SDM kita tidak dipercaya? Atau memang ada keinginan propinsi dan pusat meintervensi pengelolaan Pemerintah Daerah,?,” sorot Ahyar geram.
Ditempat yang sama, Anggota PDRD Kabupaten Bima, Edy Mukhlis, S.Sos sependapat apa yang disampaikan oleh Ketua PP Kabupaten Bima. Jika saja karateker kiriman itu masuk tanpa melalui DPRD, maka seluruh jajaran Legislatif akan menolak dengan keras. Kiriman Karateker, bila memang benar seperti diwacanakan, mesti harus ada persetujuan Legislatif. Untuk mengukur dan menelaah pantas atau tidak karateker kiriman memimpin sementara Kepala Daerah di Bima. “Bila perlu harus ada berita acara kesepahaman antara propinsi dan pusat bersama legislatif Kabupaten Bima,” pungkasnya.
Edy menilai, pihaknya sebagai lembaga dewan yang terhormat lebih awal mengantisipasi untuk menyuarakan penolakan. Meskipun kiriman Karateker dari propinsi atau pusat, masih dalam wacana. Sebab, karateker kiriman bisa memicu lahirnya konflik internal. Apalagi, nilai independensi karateker tersebut belum diketahui secara pasti. “Kuatinya ada karateker titipan beberapa kelompok tertentu yang sudah disetting di propinsi atau pusat. Hadirnya karateker kiriman, tergantung bagaiamana kita menelaahnya bersama. Bagi saya pribadi sangat menolaknya,” tegas Politis Partai NasDem ini. (KS-02)
COMMENTS