Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam-Muhamadiyah Bima (STAIM), Selasa (5/5) kemarin melakukan dialog dengan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima.
Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam-Muhamadiyah Bima (STAIM), Selasa (5/5) kemarin melakukan dialog dengan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima.
Dalam dialog itu, Ketua BEM STAIM, Subhan meminta, Lembaga Legislatif serius memperhatikan masalah pendidikan di Kabupaten Bima. Sebab, Ia menilai Pendidikan yang dilaksanakan sekarang ini tidak maksimal dan banyak menjadi ajang bisnis oknum tertentu. Tak ayal, pendidikan bermutu yang diharapkan tidak terwujud.
Misalnya di Perguruan Tinggi katanya, harusnya Mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi dibebaskan dari biaya kuliah namun oleh kampus di Bima. Tapi hal itu tidak dilakukan sama sekali, akhirnya banyak mahasiswa ekonomi lemah yang berprestasi tidak bisa melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi. ”Ini cerminan pendidikan kita saat ini, yang dikomersialkan untuk kepentingan bisnis,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Korupsi yang melanda dunia pendidikan harusnya bisa diatasi, karena perilaku korupsi yang terjadi di dunia pendidikan sangat mencoreng nama baik daerah. Serta berpengaruh pada rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Bima. ”Perilaku koruptor yang terjadi di dunia pendidikan harus dihukum seberat-berratnya karena sudah merugikan negara dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Menurutnya, daerah Bima telah banyak mencetak sarjana-sarjana muda tiap tahunnya, namun banyar sarjana yang mengganggur karena kurangnya lapangan kerja yang disediakan pemerintah. Masalah ini menjadi masalah serius dan harus menjadi perhatian bersama. ”Legislatif dan eksekutif harus berperan untuk menuntaskan angka pengangguran di Kabupaten Bima dengan membuka lapangan kerja baru agar bisa meningkatkan kesejateraan masyarakat,” tuturnya.
Mereka mengharapkan adanya realisasi sekolah gratis dan pendidikan yang berkualitas di Kota dan Kabupaten Bima. Serta menghapus Kapitalisasi dalam dunia pendidikan, mengoptimalkan dana pendidikan dari APBN dan APBD sebesar 20 persen. ”Kita minta keseriusan legislative untuk bisa maksimalkanm tuntutan kami agar bisa dibahas pada rapat dewan nantinya, karena masalah pendidikan menjadi masalah bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Yasin, S.Pd.I mengapresiasi kedatangan BEM STAIM Bima. Keberadaan mahasiswa dinilainya merupakan corong perubahan di setiap daerah. Terkait tuntutan mahasiswa, pihaknya akan melakukan kajian bersama anggota Komisi IV dalam rapat selanjutkan agar mendapatkan pandangan dan masukan agar tutuntan Mahasiswa bisa di akumodir secara maksimal. ”Kita terima tuntutan Mahasiswa, kami akan kabarkan jika sudah kami bahas pada bersama dewan lainnya,” kata Yasin. (KS-17)
Dalam dialog itu, Ketua BEM STAIM, Subhan meminta, Lembaga Legislatif serius memperhatikan masalah pendidikan di Kabupaten Bima. Sebab, Ia menilai Pendidikan yang dilaksanakan sekarang ini tidak maksimal dan banyak menjadi ajang bisnis oknum tertentu. Tak ayal, pendidikan bermutu yang diharapkan tidak terwujud.
Misalnya di Perguruan Tinggi katanya, harusnya Mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi dibebaskan dari biaya kuliah namun oleh kampus di Bima. Tapi hal itu tidak dilakukan sama sekali, akhirnya banyak mahasiswa ekonomi lemah yang berprestasi tidak bisa melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi. ”Ini cerminan pendidikan kita saat ini, yang dikomersialkan untuk kepentingan bisnis,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Korupsi yang melanda dunia pendidikan harusnya bisa diatasi, karena perilaku korupsi yang terjadi di dunia pendidikan sangat mencoreng nama baik daerah. Serta berpengaruh pada rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Bima. ”Perilaku koruptor yang terjadi di dunia pendidikan harus dihukum seberat-berratnya karena sudah merugikan negara dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Menurutnya, daerah Bima telah banyak mencetak sarjana-sarjana muda tiap tahunnya, namun banyar sarjana yang mengganggur karena kurangnya lapangan kerja yang disediakan pemerintah. Masalah ini menjadi masalah serius dan harus menjadi perhatian bersama. ”Legislatif dan eksekutif harus berperan untuk menuntaskan angka pengangguran di Kabupaten Bima dengan membuka lapangan kerja baru agar bisa meningkatkan kesejateraan masyarakat,” tuturnya.
Mereka mengharapkan adanya realisasi sekolah gratis dan pendidikan yang berkualitas di Kota dan Kabupaten Bima. Serta menghapus Kapitalisasi dalam dunia pendidikan, mengoptimalkan dana pendidikan dari APBN dan APBD sebesar 20 persen. ”Kita minta keseriusan legislative untuk bisa maksimalkanm tuntutan kami agar bisa dibahas pada rapat dewan nantinya, karena masalah pendidikan menjadi masalah bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Yasin, S.Pd.I mengapresiasi kedatangan BEM STAIM Bima. Keberadaan mahasiswa dinilainya merupakan corong perubahan di setiap daerah. Terkait tuntutan mahasiswa, pihaknya akan melakukan kajian bersama anggota Komisi IV dalam rapat selanjutkan agar mendapatkan pandangan dan masukan agar tutuntan Mahasiswa bisa di akumodir secara maksimal. ”Kita terima tuntutan Mahasiswa, kami akan kabarkan jika sudah kami bahas pada bersama dewan lainnya,” kata Yasin. (KS-17)
.jpeg)
COMMENTS