Hasil perjalanan Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Kota Bima pada masa sidang II Tahun 2015 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) beberapa waktu lalu dilaporkan
Kota Bima, KS.- Hasil perjalanan Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Kota Bima pada masa sidang II Tahun 2015 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) beberapa waktu lalu dilaporkan oleh masing-masing Komisi saat rapat Paripurna, Jumat (19/6).
Anggota DPRD Kota Bima saat kunjungan kerja di Lombok Tengah
Komisi I yang menunjuk Hj. Anggriani, SE sebagai pembicara mengatakan, sesuai dengan jadwal Kunker dapat disampaikan beberapa hal yang memungkinkan untuk diadopsi oleh Pemerintah Kota Bima, diantaranya, guna mendorong optimalisasi pelaksanaan pelayanan perijinan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).
Melalu badan itu, telah ada pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala BPMP2T di bidang perijinan untuk menerbitkan sembilan jenis perijinan, untuk mempermudah akses masyarakat yang mengurus ijin usaha, dan meminimalisir birokrasi pengurusan perijinan yang panjang serta menempatkan petugas dari SKPD tekhnis untuk memberikan pelayanan administrasi pengurusan perijinan.
Kemudian, untuk menjamin kepastian peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah mengalokasikan dana pendamping pelayanan kesehatan gratis yang bersumber dari APBD melalui pemberian bantuan iuran untuk masyarakat yang memiliki KTP Elektonik dan bagi masyarakat miskin sakit yang tidak memiliki Ktp Elektonik, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan melalui dana bantuan sosial Non Quota.
“Untuk meningkatan profesionalisme sumber daya aparatur, baik tenaga medis maupun non medis di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan program rutinitas pada setiap tahun, seperti memberikan kesempataan kepada dokter dan tenaga medis lainnya untuk mengikuti pendidikaan tekhnis yang lebih tinggi yang dibiayai melalui APBD,” ujarnya.
Dari Komisi II, H. Armansyah, SE sebagai pembicara mengatakan, untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan kebijakan dengan memberikan ruang yang besar bagi masuknya investasi, melalui kemudahan dalam pengurusan perijinan dan memberikan jaminan kepastian hukum, keamanan, ketertiban dan kenyaamanan bagi para invesntor dalam menlaksanakan usahanya.
“Dengan semakin banyaknya investasi di Kabupaten Lombok Tengah, maka akan memberikan dampak yang positif bagi tumbuhnya usaha ekonomi mikro bagi masyarakat, seperti usaha kerajinan masyarakat lokal dan pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat dapat diwujudkan,” katanya.
Dalam mendorong peningkatan investasi dibidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan promosi pengembangan pariwisata Pantai Kuta dan kawasan Pantai Kuta telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pendekatan kultural dengan para tokoh agama dalam untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi pengembangan pariwisata kepada masyarakat, serta membentuk tim sapta pesona pada masing-masing obyek wisata dalam mendukung peningkatan pariwisata.
“Program pariwisata merupakan program utama dalam memberikan konstribusi pada pendapatan asli daerah. Dalam meningkatkan minat kunjungan wisata di Lombok Tengah salah satu destinasi wisata adalah even budaya Festival Bau Nyale,” tuturnya.
Sementara itu, dari Komisi III yang disampaikan Syamsurih, SH mengatakan, dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, kemitraan dan kerja sama antara Bupati beserta jajarannya dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah sangat harmonis, dengan melakukan pembahasan terhadap perkembangan masyarakat dan daerah pada setiap tiga bulan, program-program perioritas yang menjadi agenda Pemerintah Daerah sebelum diajukan untuk dibahas oleh DPRD, Pemerintah menyampaikan dan mengkomunikasikan lebih awal terkait dengan rencana kegiatan, implementasinya dan sasaran yang ingin diwujudkan, sehingga DPRD dalam melakukan pengawasan sangat efektif.
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera dan bermutu, maka fokus pembangunan Kabupaten Lombok Tengah diarahkan pada tiga sektor perioritas pembangunan, yaitu sektor pertanian, perikanan dan pariwisata atau dikenal dengan agrobisnis, Toursem And Marine (ATM), pengembangan sasaran pembangunan diarahkan pada tiga zona yang mengedepankan prinsip pembangunan yang berbasis kawasan, dengan memperhatikan potensi masing-masing wilayah yang dikoordinir oleh para asisten sekretariat. (KS-13/Kerjasama)
Anggota DPRD Kota Bima saat kunjungan kerja di Lombok Tengah
Komisi I yang menunjuk Hj. Anggriani, SE sebagai pembicara mengatakan, sesuai dengan jadwal Kunker dapat disampaikan beberapa hal yang memungkinkan untuk diadopsi oleh Pemerintah Kota Bima, diantaranya, guna mendorong optimalisasi pelaksanaan pelayanan perijinan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).
Melalu badan itu, telah ada pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala BPMP2T di bidang perijinan untuk menerbitkan sembilan jenis perijinan, untuk mempermudah akses masyarakat yang mengurus ijin usaha, dan meminimalisir birokrasi pengurusan perijinan yang panjang serta menempatkan petugas dari SKPD tekhnis untuk memberikan pelayanan administrasi pengurusan perijinan.
Kemudian, untuk menjamin kepastian peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah mengalokasikan dana pendamping pelayanan kesehatan gratis yang bersumber dari APBD melalui pemberian bantuan iuran untuk masyarakat yang memiliki KTP Elektonik dan bagi masyarakat miskin sakit yang tidak memiliki Ktp Elektonik, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan melalui dana bantuan sosial Non Quota.
“Untuk meningkatan profesionalisme sumber daya aparatur, baik tenaga medis maupun non medis di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan program rutinitas pada setiap tahun, seperti memberikan kesempataan kepada dokter dan tenaga medis lainnya untuk mengikuti pendidikaan tekhnis yang lebih tinggi yang dibiayai melalui APBD,” ujarnya.
Dari Komisi II, H. Armansyah, SE sebagai pembicara mengatakan, untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan kebijakan dengan memberikan ruang yang besar bagi masuknya investasi, melalui kemudahan dalam pengurusan perijinan dan memberikan jaminan kepastian hukum, keamanan, ketertiban dan kenyaamanan bagi para invesntor dalam menlaksanakan usahanya.
“Dengan semakin banyaknya investasi di Kabupaten Lombok Tengah, maka akan memberikan dampak yang positif bagi tumbuhnya usaha ekonomi mikro bagi masyarakat, seperti usaha kerajinan masyarakat lokal dan pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat dapat diwujudkan,” katanya.
Dalam mendorong peningkatan investasi dibidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan promosi pengembangan pariwisata Pantai Kuta dan kawasan Pantai Kuta telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pendekatan kultural dengan para tokoh agama dalam untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi pengembangan pariwisata kepada masyarakat, serta membentuk tim sapta pesona pada masing-masing obyek wisata dalam mendukung peningkatan pariwisata.
“Program pariwisata merupakan program utama dalam memberikan konstribusi pada pendapatan asli daerah. Dalam meningkatkan minat kunjungan wisata di Lombok Tengah salah satu destinasi wisata adalah even budaya Festival Bau Nyale,” tuturnya.
Sementara itu, dari Komisi III yang disampaikan Syamsurih, SH mengatakan, dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, kemitraan dan kerja sama antara Bupati beserta jajarannya dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah sangat harmonis, dengan melakukan pembahasan terhadap perkembangan masyarakat dan daerah pada setiap tiga bulan, program-program perioritas yang menjadi agenda Pemerintah Daerah sebelum diajukan untuk dibahas oleh DPRD, Pemerintah menyampaikan dan mengkomunikasikan lebih awal terkait dengan rencana kegiatan, implementasinya dan sasaran yang ingin diwujudkan, sehingga DPRD dalam melakukan pengawasan sangat efektif.
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera dan bermutu, maka fokus pembangunan Kabupaten Lombok Tengah diarahkan pada tiga sektor perioritas pembangunan, yaitu sektor pertanian, perikanan dan pariwisata atau dikenal dengan agrobisnis, Toursem And Marine (ATM), pengembangan sasaran pembangunan diarahkan pada tiga zona yang mengedepankan prinsip pembangunan yang berbasis kawasan, dengan memperhatikan potensi masing-masing wilayah yang dikoordinir oleh para asisten sekretariat. (KS-13/Kerjasama)
COMMENTS