Soal aset milik pemerintah Kabupaten Bima, sampai hari ini masih menjadi pembicaraan yang hangat dan tidak pernah selesai.
Bima, KS.- Soal aset milik pemerintah Kabupaten Bima, sampai hari ini masih menjadi pembicaraan yang hangat dan tidak pernah selesai. Terlebih ketika Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Ir. Suryadin HAR yang mengungkapkan masalah baru tentang aset milik pemerintah daerah. Belum selesai masalah pelelangan tanah tahunan, kini muncul masalah aset yang sudah dihapus dari daftar inventaris, namun belum dilelang yakni rumah dinas Eselon III.
Kepada koran ini, Ir. Suryadin menyampaikan kekesalannya terhadap ulah pemerintah daerah, dalam hal ini pihak eksekutif yang tidak mengelola aset dengan baik. Dirinya geram dengan olah oknum yang dinilai secara sengaja menutupi persoalan ini. Padahal, menurutnya, jika dilelang rumah dinas tersebut, sudah menghasilkan PAD yang begitu besar, dan bisa digunakan untuk membangun kantor Buapti atau lainnya.
“Ada 46 rumah dinas eselon III yang sudah dihapus dari daftar inventaris sejak empat tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang rumah tersebut belum dilelang, dan tidak jelas kabar beritanya. Saya menduga ada konspirasi dibalik keberadaan rumah dinas tersebut, karena bisa saja rumah dinas tersebut menguntungkan secara pribadi bagi oknum pegawai di Kabupaten Bima,”tuturnya.
Dikatakannya, Rumah Dinas eselon III tersebut sudah dihapus empat tahun lalu bersamaan dengan pengapusan aset bergerak berupa mobil dinas dan sepeda motor. Motor sudah dilelang, dan mobil tidak dilelang, lantaran nilai jualnya lebih murah dari biaya lelang di KPKNL. Lalu bagaimana dengan rumah dinasnya, kenapa sampai hari ini tidak dilelang, apa alasannya. “Rumah dinas ini apa masalahnya sampai tidak dilelang hari ini,” ujarnya.
Selain rumah dinas, Suryadin juga membeberkan sejumlah aset yang sudah dihapus dari daftar inventaris. Salah satunya tanah pemerintah yang ada di Ntobo sebanyak puluhan hektar, yang hari ini dilelang tahunan, namun tidak jelas PADnya, apakah masuk kas daerah atau masuk kantong. “Tanah itukan sudah dihapus, tapi dilelang tahunan, yang menjadi pertanyaan saya, masuk kas daerah apa tidak,”ungkapnya. (KS-02)
Kepada koran ini, Ir. Suryadin menyampaikan kekesalannya terhadap ulah pemerintah daerah, dalam hal ini pihak eksekutif yang tidak mengelola aset dengan baik. Dirinya geram dengan olah oknum yang dinilai secara sengaja menutupi persoalan ini. Padahal, menurutnya, jika dilelang rumah dinas tersebut, sudah menghasilkan PAD yang begitu besar, dan bisa digunakan untuk membangun kantor Buapti atau lainnya.
“Ada 46 rumah dinas eselon III yang sudah dihapus dari daftar inventaris sejak empat tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang rumah tersebut belum dilelang, dan tidak jelas kabar beritanya. Saya menduga ada konspirasi dibalik keberadaan rumah dinas tersebut, karena bisa saja rumah dinas tersebut menguntungkan secara pribadi bagi oknum pegawai di Kabupaten Bima,”tuturnya.
Dikatakannya, Rumah Dinas eselon III tersebut sudah dihapus empat tahun lalu bersamaan dengan pengapusan aset bergerak berupa mobil dinas dan sepeda motor. Motor sudah dilelang, dan mobil tidak dilelang, lantaran nilai jualnya lebih murah dari biaya lelang di KPKNL. Lalu bagaimana dengan rumah dinasnya, kenapa sampai hari ini tidak dilelang, apa alasannya. “Rumah dinas ini apa masalahnya sampai tidak dilelang hari ini,” ujarnya.
Selain rumah dinas, Suryadin juga membeberkan sejumlah aset yang sudah dihapus dari daftar inventaris. Salah satunya tanah pemerintah yang ada di Ntobo sebanyak puluhan hektar, yang hari ini dilelang tahunan, namun tidak jelas PADnya, apakah masuk kas daerah atau masuk kantong. “Tanah itukan sudah dihapus, tapi dilelang tahunan, yang menjadi pertanyaan saya, masuk kas daerah apa tidak,”ungkapnya. (KS-02)
COMMENTS