Bahkan ia berpendapat jika Golkar tidak diikutsertakan dalam pilkada serentak ini, maka Negara Indonesia akan Caos.
Bima, KS.- Polemik yang terjadi di Partai Golkar hingga saat ini, akan membuat kadernya merugi. Karena jika tidak ada kesepakatan islah kedua belah pihak, maka potensi ketinggalan kereta sudah didepan mata. Membaca keadaan ini, politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPRD Kabupaten Bima, Ir. Suryadin, geram. Bahkan ia berpendapat jika Golkar tidak diikutsertakan dalam pilkada serentak ini, maka Negara Indonesia akan Caos.
Partai Golkar
Pernyataan itu disampaikanya dihadapan Anggota Dewan Duta PDIP, Ahmad M. Saleh, M. Natsir, Duta PAN, S,Sos dan sejumlah Wartawan Bima. Dengan nada lantang, ia mengatakan sekitar 63 Persen Kepala Daerah di Indonesia merupakan kader Golkar. Jika terjadi ketingggalan kereta, maka dipastikan akan terjadi caos di Indonesia. ”Jika Golkar tidak ikut pilkada, maka akan terjadi caos di negara ini,” ujarnya seraya mengatakan jika pertanyaan yang ia kemukakan itu serius dan memiliki dasar. ”Ini serius, silakan muat pernyataan saya,” tegasnya sambil berlalu meninggalkan wartawan.
Namun pernyataan itu dikritik Anggota Dewan lainnya. Seperti disampaikan Anggota Dewan dari Partai PDI-P, Ahmad, M. Saleh. Ia menyayangkan pernyataan Ir. Suryadin karena dinilainya terlalu ambisius. Dikatanya, Indonesia ini bukan milik Golkar saja, tapi milik rakyat Indonesia. “Kenapa harus tunggu Golkar untuk Pilkada, masa Pilkada diundur hanya untuk tunggu keputusan sengketa mereka, inikan sangat lucu,” pungkasnya.
Katanya, Pilkada serentak di Indonesia tanggal 9 Desember mendatang merupakan harga mati, karena pilkada itu bukan kepentingan Parpol semata, tapi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. ”Pilkada 9 Desember itu harga mati, tidak bisa diundur, karena masih banyak kepentingan masyarakat yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Tidak hanya duta PDI-P yang kritisi penyataan tersebut, Edy Muhlis, S.Sos Anggota Dewan dari Partai Nasdem juga geram dengan pernyataan Politisi Golkar itu. Dalam pernyataan persnya dihalaman Kantor DPRD Kabupaten Bima, ia menegaskan jika pernyataan itu tidak mencerminkan seorang politisi handal. ”Itu menandakan mereka sedang galau, takut ketinggalan kereta,” ujarnya.
Lanjutnya, sebagai seorang politisi senior, harusnya Ir. Suryadin memberikan pelajaran politik yang baik bagi kader dan masyarakat. Pernyataan keliru di ruang terbuka dianggapnya telah menciderai demokrasi. ”Perbedaan persepsi itu wajar, tapi harus kedepankan asas keadilan bagi semua orang. Jangan karena kepentingan kelompok yang lainnya diabaikan,” imbuhnya.
Edy menuding jika pernyataan Suryadin tersebut sengaja untuk melakukan propaganda menjelang Pilkada berlangsung. Menurutnya, Pilkada tetap akan berlangsung, karena sudah diagendakan secara serentak pada 9 Desember mendatang. Sebagai Politisi, ia menyarankan agar Kader Golkar saat ini mendorong ARB dan AL untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tidak ada kaitanya antara sengketa Golkar dan Pilkada. ”Jika tidak diselesaikan, maka dipastikan mereka tidak akan ikut. Saran saya, jangan berikan pernyataan sesat, mereka harus konsentrasi pada penyelesaian konfil internal,” tandasnya. (KS-17)
Partai Golkar
Pernyataan itu disampaikanya dihadapan Anggota Dewan Duta PDIP, Ahmad M. Saleh, M. Natsir, Duta PAN, S,Sos dan sejumlah Wartawan Bima. Dengan nada lantang, ia mengatakan sekitar 63 Persen Kepala Daerah di Indonesia merupakan kader Golkar. Jika terjadi ketingggalan kereta, maka dipastikan akan terjadi caos di Indonesia. ”Jika Golkar tidak ikut pilkada, maka akan terjadi caos di negara ini,” ujarnya seraya mengatakan jika pertanyaan yang ia kemukakan itu serius dan memiliki dasar. ”Ini serius, silakan muat pernyataan saya,” tegasnya sambil berlalu meninggalkan wartawan.
Namun pernyataan itu dikritik Anggota Dewan lainnya. Seperti disampaikan Anggota Dewan dari Partai PDI-P, Ahmad, M. Saleh. Ia menyayangkan pernyataan Ir. Suryadin karena dinilainya terlalu ambisius. Dikatanya, Indonesia ini bukan milik Golkar saja, tapi milik rakyat Indonesia. “Kenapa harus tunggu Golkar untuk Pilkada, masa Pilkada diundur hanya untuk tunggu keputusan sengketa mereka, inikan sangat lucu,” pungkasnya.
Katanya, Pilkada serentak di Indonesia tanggal 9 Desember mendatang merupakan harga mati, karena pilkada itu bukan kepentingan Parpol semata, tapi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. ”Pilkada 9 Desember itu harga mati, tidak bisa diundur, karena masih banyak kepentingan masyarakat yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Tidak hanya duta PDI-P yang kritisi penyataan tersebut, Edy Muhlis, S.Sos Anggota Dewan dari Partai Nasdem juga geram dengan pernyataan Politisi Golkar itu. Dalam pernyataan persnya dihalaman Kantor DPRD Kabupaten Bima, ia menegaskan jika pernyataan itu tidak mencerminkan seorang politisi handal. ”Itu menandakan mereka sedang galau, takut ketinggalan kereta,” ujarnya.
Lanjutnya, sebagai seorang politisi senior, harusnya Ir. Suryadin memberikan pelajaran politik yang baik bagi kader dan masyarakat. Pernyataan keliru di ruang terbuka dianggapnya telah menciderai demokrasi. ”Perbedaan persepsi itu wajar, tapi harus kedepankan asas keadilan bagi semua orang. Jangan karena kepentingan kelompok yang lainnya diabaikan,” imbuhnya.
Edy menuding jika pernyataan Suryadin tersebut sengaja untuk melakukan propaganda menjelang Pilkada berlangsung. Menurutnya, Pilkada tetap akan berlangsung, karena sudah diagendakan secara serentak pada 9 Desember mendatang. Sebagai Politisi, ia menyarankan agar Kader Golkar saat ini mendorong ARB dan AL untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tidak ada kaitanya antara sengketa Golkar dan Pilkada. ”Jika tidak diselesaikan, maka dipastikan mereka tidak akan ikut. Saran saya, jangan berikan pernyataan sesat, mereka harus konsentrasi pada penyelesaian konfil internal,” tandasnya. (KS-17)
COMMENTS