Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bima, dengan agenda Jawaban Walikota Bima terhadapa Pemandangan Umum (PU) Fraksi Fraksi DPRD Kota Bima
Kota Bima, KS.- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bima, dengan agenda Jawaban Walikota Bima terhadapa Pemandangan Umum (PU) Fraksi Fraksi DPRD Kota Bima, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bima, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2016, berlangsung diruang rapat utama DPRD Kota Bima, yang dihadiri oleh Wakil Walikota Bima, H Arahman,SE. Rapat Peripurna tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Kota Bima Feri Sofian,SH yang di damping Wakil ketua DPRD Kopta Bima.
Sebelum menjawab PU Fraksi DPRD Kota Bima, Wakil Walikota Bima mengucapkan terimah kasih, kepada Pimpinan DPRD Kota Bima, dan segenap anggota DPRD, yang telah mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Walikota Bima, terhadap PU Fraksi - Fraksi Dewan.”Untuk itu saya menyampaiakan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas komunikasi, konsolidasi dan kerjasama yang terbangun selama ini,”kata H. Arahman,SE.
Pada kesempatan itu, Wakil Walikota juga menyampaikan petapa penting dan Strategisnya PU Fraksi sebagai bahan Evaluasi atas tindakan dalam upaya memperbaiki kinerja Pemerintah daerah yang lebih efektif, efisian, transparan dan akuntabel. “Pertanyaan kritik ataupun saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dewan merupakan indicator yang harus dan segera ditindaklanjuti terhadap program kegiatan dalam rangka meningkat pelayanan kepada masyarakat di selaga bidang,”tuturnya.
Adapun jawaban Walikota Bima, terhadap PU Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu merespon perencanaan program satu pohon sejuta manfaat, Pemerintah sudah melakukan rapat koordinasi, konsultasi dengan sejumlah pemangku kepentingan sehingga telah tercapai sinergitas dalam penganggaran dan teknis pelaksanaannya. Kemudian harapan agar pengawasan pembangunan infrastruktur jalan, trotoar, dan drainase akan lebih diperketat agar mutu dan kualitas pembangunan tersebut dapat lebih ditingkatkan sehingga memiliki nilai estetika dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama.
Sehubungan dengan kegiatan pembebasan lahan maupun sewa menyewa bangunan, pemerintah Kota bima, sampai saat ini telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan tim appraisal, sehingga pembebasan lahan d an sewa menyewa bangunan tersebut dapat dipertanbggungjawabkan, baik dari sisi kualitas maupun kelayakan harga.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima, Khususnya di Kecamatan Asakota, saat ini pemerintah Kota Bima, telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan penambahan ruang serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya, dalam upaya peningkatan status Puskesmas Asakota menjadi Rumah Sakit Tipe C. Mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Bima, untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, pada tahun anggaran 2016 tetap mengupayakan pembangunan sayap kantor Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran tanpa mengabaikan prioritas pembangunan sector lain.
Sementara PU Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Walikota mengungkapkan, rencana pemerintah untuk melakukan kegiatan penimbunan wilayah Amahami merupakan bagian dari Grend Design pembangunan kawasan terpadu Ni’u-Kolo. Dimana pengembangan kawasan tersebut telah berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Kota Bima tahun 2012, sehingga kedepannya dapat merubah estetika Kota dan pada akhrnya menjamin iklim invenstasi, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terhadap peningkatan ketahanan pangan, Pemerintah Kota bima, telah menempuh berbagai kebijakan, yaitu dengan tetap mempertahankan ketersediaan lahan pangan berkelanjutan. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian, intensifikasi pemasaran hasil hasil pertanian.disamping itu harapan agar peningkatan dana asp[irasi akan menjadi perhatian.
Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang mempersoalkan sumber APBD Kota Bima darii Dana Alokasi Umum (DAU), dijawaba oleh Walikota Bima. Menurut Walikota Bima, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah salah satu sumbernya adalah DAU, dimana penggunaanya sebagian besar diperuntukkan belanja aparatur sedangkan untuk belanja modal lebih banyak bersuymber dari Dana alokasi Khusus (DAK).Merespon pPU Fraksi Demokrasi Berkeadilan, dijelaskan Walikota Bima, penggerak roda ekonomi bertumpu pada tiga (3) sector, yaitu Swasta, Koperasi, dan BUMN/BUMD. Dengan demikian penyertaan modal pemerintah Kota Bima pada PTY Bank NTB secara tidak langsung telah memberikan kontribusi positifbagi peningkatan ekonomi kerakyatan.
Terkait dengan pemandangan umum lainnya dari fraksi PAN,F Gerindra,FGolkar,F PDIP dan F PPP dalam hal penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), disampaikan Walikota Bima, Penetapannya telah diawali dengan analisis potensi, Klinis pendapatan dan penerimaan, sehingga target yang ditetapkan diyakini dapat direalisir dan tidak dilakukan secara sepihak oleh TAPD.
Selanjutnya apresiasi yang ditunjukkan terhadap pemerintah sebagai Kota tangguh dalam hal penanganan d an Mitigasi bencana, Opini BPK RI dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaiaan standar tertinggi dalam akuntasi dan pelaporan keuanagan pemerintah menyampaikan uczpzn terimah kasih . (KS-Mul)
Sebelum menjawab PU Fraksi DPRD Kota Bima, Wakil Walikota Bima mengucapkan terimah kasih, kepada Pimpinan DPRD Kota Bima, dan segenap anggota DPRD, yang telah mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Walikota Bima, terhadap PU Fraksi - Fraksi Dewan.”Untuk itu saya menyampaiakan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas komunikasi, konsolidasi dan kerjasama yang terbangun selama ini,”kata H. Arahman,SE.
Pada kesempatan itu, Wakil Walikota juga menyampaikan petapa penting dan Strategisnya PU Fraksi sebagai bahan Evaluasi atas tindakan dalam upaya memperbaiki kinerja Pemerintah daerah yang lebih efektif, efisian, transparan dan akuntabel. “Pertanyaan kritik ataupun saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dewan merupakan indicator yang harus dan segera ditindaklanjuti terhadap program kegiatan dalam rangka meningkat pelayanan kepada masyarakat di selaga bidang,”tuturnya.
Adapun jawaban Walikota Bima, terhadap PU Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu merespon perencanaan program satu pohon sejuta manfaat, Pemerintah sudah melakukan rapat koordinasi, konsultasi dengan sejumlah pemangku kepentingan sehingga telah tercapai sinergitas dalam penganggaran dan teknis pelaksanaannya. Kemudian harapan agar pengawasan pembangunan infrastruktur jalan, trotoar, dan drainase akan lebih diperketat agar mutu dan kualitas pembangunan tersebut dapat lebih ditingkatkan sehingga memiliki nilai estetika dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama.
Sehubungan dengan kegiatan pembebasan lahan maupun sewa menyewa bangunan, pemerintah Kota bima, sampai saat ini telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan tim appraisal, sehingga pembebasan lahan d an sewa menyewa bangunan tersebut dapat dipertanbggungjawabkan, baik dari sisi kualitas maupun kelayakan harga.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima, Khususnya di Kecamatan Asakota, saat ini pemerintah Kota Bima, telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan penambahan ruang serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya, dalam upaya peningkatan status Puskesmas Asakota menjadi Rumah Sakit Tipe C. Mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Bima, untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, pada tahun anggaran 2016 tetap mengupayakan pembangunan sayap kantor Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran tanpa mengabaikan prioritas pembangunan sector lain.
Sementara PU Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Walikota mengungkapkan, rencana pemerintah untuk melakukan kegiatan penimbunan wilayah Amahami merupakan bagian dari Grend Design pembangunan kawasan terpadu Ni’u-Kolo. Dimana pengembangan kawasan tersebut telah berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Kota Bima tahun 2012, sehingga kedepannya dapat merubah estetika Kota dan pada akhrnya menjamin iklim invenstasi, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terhadap peningkatan ketahanan pangan, Pemerintah Kota bima, telah menempuh berbagai kebijakan, yaitu dengan tetap mempertahankan ketersediaan lahan pangan berkelanjutan. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian, intensifikasi pemasaran hasil hasil pertanian.disamping itu harapan agar peningkatan dana asp[irasi akan menjadi perhatian.
Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang mempersoalkan sumber APBD Kota Bima darii Dana Alokasi Umum (DAU), dijawaba oleh Walikota Bima. Menurut Walikota Bima, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah salah satu sumbernya adalah DAU, dimana penggunaanya sebagian besar diperuntukkan belanja aparatur sedangkan untuk belanja modal lebih banyak bersuymber dari Dana alokasi Khusus (DAK).Merespon pPU Fraksi Demokrasi Berkeadilan, dijelaskan Walikota Bima, penggerak roda ekonomi bertumpu pada tiga (3) sector, yaitu Swasta, Koperasi, dan BUMN/BUMD. Dengan demikian penyertaan modal pemerintah Kota Bima pada PTY Bank NTB secara tidak langsung telah memberikan kontribusi positifbagi peningkatan ekonomi kerakyatan.
Terkait dengan pemandangan umum lainnya dari fraksi PAN,F Gerindra,FGolkar,F PDIP dan F PPP dalam hal penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), disampaikan Walikota Bima, Penetapannya telah diawali dengan analisis potensi, Klinis pendapatan dan penerimaan, sehingga target yang ditetapkan diyakini dapat direalisir dan tidak dilakukan secara sepihak oleh TAPD.
Selanjutnya apresiasi yang ditunjukkan terhadap pemerintah sebagai Kota tangguh dalam hal penanganan d an Mitigasi bencana, Opini BPK RI dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaiaan standar tertinggi dalam akuntasi dan pelaporan keuanagan pemerintah menyampaikan uczpzn terimah kasih . (KS-Mul)
COMMENTS