Bima, KS.- Dalam hal pemetaan layanan dasar khususnya bagi masyarakat miskin, kini mendapat perhatian dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelaya...
Bima, KS.- Dalam hal pemetaan layanan dasar khususnya bagi masyarakat miskin, kini mendapat perhatian dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Bermitra dengan Australian AID, KOMPAK menghelat Lokakarya dan Focus Discussion Group/Diskusi Terfokus (FGD) dengan tema Pemetaan Masalah Dalam Penyediaan Layanan Dasar Tingkat Kabupaten Bima, hari Selasa-Rabu (23-24 Agustus 2016) di aula SMK Negeri 3 Kota Bima.
Lokakarya tersebut dihadiri 30 peserta yang merupakan perwakilan dari SKPD terkait dan elemen masyarakat serta pemerintah kecamatan dan desa yang menjadi lokasi proyek pendampingan Kolaborasi Masyarakat Dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
Bupati Bima yang diwakili Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bima H. Makruf, SE mengatakan, salah satu dimensi kemiskinan yaitu kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Karena itu pemetaan penyediaan layanan dasar ini diharapkan dapat melihat secara jernih permasalahan kemiskinan dan masyarakat rentan agar dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan
“Pemetaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tindak lanjut program yang diperlukan bagi peningkatan dan perluasan layanan dasar bagi masyarakat khususnya bagi yang berada pada garis kemiskinan dan rentan. Kita berharap kehadiran kompak dalam mendukung dan lima fasilitasi pemerintah pada aspek perencanaan dan Perumusan strategi peningkatan layanan dasar ini dapat mendorong peningkatan layanan dasar dan perluasan kehidupan yang berkelanjutan bagi kaum miskin dan rentan,” ungkap Makruf.
Dikatakannya, forum ini dapat merumuskan sejumlah strategi penanganan masalah layanan dasar tingkat kecamatan dan desa. Di samping pada saat yang sama dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara kecamatan, desa dan masyarakat serta mendorong komitmen, janji dan tidak lanjut perbaikan layanan jasa kepada sejumlah bidang proritas daerah.
Sementara itu, Perwakilan KOMPAK NTB Anja Kusuma mengatakan, peningkatkan pelayanan dasar akan dikembangkan pada 4 kabupaten/kota di NTB. Kata Anja, di Kabupaten Bima akan diuji cobakan pada kecamatan Woha dan Bolo yang masing-masingnya akan diikutsertakan lima Desa saja.
“Fokus intervensi adalah pada akuntabilitas antara pemerintah, penyedia layanan dan masyarakat. Dalam konteks local, intervensi dilakukan untuk merespon permasalahan lokal dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Aspek lainnya yang menjadi prinsip pelaksanaan adalah penguatan sistem agar pelaksanaannya dapat berkelanjutan serta mendorong kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah, masyarakat dan LSM sehingga dengan cara ini maka akan menghasilkan perubahan yang dilembagakan melalui kebijakan dan program rutin daerah,” urai Anja.
Dengan cara ini, lanjutnya, maka pada tataran masyarakat, perubahan yang diharapkan adalah masyarakat miskin dan rentan dapat mengakses sumber daya yang tersedia untuk mendukung pemenuhan layanan dasar serta memantau pelaksanaannya.
“Untuk tingkat kecamatan diharapkan mampu melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar secara efektif dan menjangkau masyarakat miskin dan rentan. Demikian halnya di tingkat kabupaten, diharapkan dapat melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti untuk pemenuhan SPM pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan,” paparnya.
Di samping itu, Kepala BAPPEDA Kabupaten Bima yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Amar Ma'ruf SH mengungkapkan, kualitas perencanaan pembangunan pada bidang pelayanan dasar untuk pengurangan kemiskinan adalah tantangan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.
“Kita harus terus berupaya agar bagaimana caranya bisa mengurangi angka kemiskinan yang saat ini masih berada pada kisaran 16,04%,” ujarnya. (KS-08/HUM)
COMMENTS