Kota Bima, KS.- Anggota DPRD Kota Bima duta PKS H. Armansyah, SE masih mempermasalahkan Pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Bima ...
Kota Bima, KS.- Anggota DPRD Kota Bima duta PKS H. Armansyah, SE masih mempermasalahkan Pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Bima yang belum terserap dalam pembahasan APBD Perubahan 2016. Ia menilai, pembahasan tersebut terkesan dipaksakan dan puncaknya terjadi perbedaan pandangan hingga berujung pada kegaduhan pada rapat paripurna hari Jum’at beberapa pekan yang lalu.
Dijelaskannya, Pokir dewan adalah hasil dari pembahasan bersama rakyat saat masa reses berlangsung.
“Ketika pokir-pokir dewan tidak terakomodir dalam APBD, maka keadaan ini semacam ada permainan yang ingin mengadu domba antara Wakil Rakyat dan masyarakyat,” ujarnya, Kamis (18/8) lalu.
Diterangkannya, sejumlah aspirasi rakyat yang diserap melalui kegiatan reses dewan diduga kuat sengaja diabaikan dan tidak ingin dibahas bahkan tidak diakamodir dalam APBD. “Faktanya juga, hanya aspirasi rakyat melalui Musrenbag yang dilakukan pihak eksekutif yang dibahas dan diakomodir. Keadaan ini terbukti, saat paripurna hanya pokok pikiran (pokir) Eksekutif yang dibahas dan ingin ditetapkan,” imbuh Ketua Gapensi Kota Bima itu.
Dilanjutkannya, cara seperti ini semata-mata bertujuan agar rakyat tidak lagi percaya terhadap politisi yang tengah menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD. Selain itu, sambung dia, taktik propaganda, penyebaran desas-desus dan isu miring bahkan fitnah yang mengandung unsur permusuhan antara anggota legislatif dan rakyatnya sengaja diciptakan.
"Itu cara oknum yang tak bertanggungjawab dalam mengadu domba antara kami di dewan dengan rakyat. Polanya yaitu dengan sengaja tidak menagkomodir aspirasi rakyat lewat reses dewan. Sehingga, rakyat kehilangan kepercayaan terhadap para anggota dewan saat ini," ungkapnya.
Menurut anggota Komisi II itu, dalam politik adu domba yang terjadi saat ini, trik pemicu polemik sengaja diciptakan. Diakuinya, keadaan gaduh yang terjadi saat rapat paripurna berlangsung, menurutnya, agar terjadi perpecahan, perbedaan persepsi dan pemahaman di kubu para anggota legislatif.
“Dalam menciptakan kondisi yang gaduh seperti itu, terindikasi ada keterlibatan oknum dikubu lembaga dewan. Saya menduga ada keterlibatan oknum di lembaga dewan ini sendiri. Tapi belum saatnya, saya mengungkap secara gamblang siapa oknum-oknum dimaksud," pungkas dia.
Menangani keadaan di atas, Ia pun mengharapkan agar persatuan dan kesatuan di dalam internal DPRD harus diperkuat.
“Mari bersatu menghimpun kekuatan bersama, jangan mau dininabobokan dan di adu domba. Lagi pula, wakil rakyat jika bergandengan tangan dengan rakyatnya memiliki kekuatan yang sangat besar dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Kota ini. Dengan persatuan dan kesatuan, insya Allah kita akan mencapai kejayaan bersama dalam waktu singkat," ujar H. Arman. (KS-03)
COMMENTS