Bima, KS.- Ada masyarakat yang protes saat pemberian bantuan peralatan pertanian di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispe...
Bima, KS.- Ada masyarakat yang protes saat pemberian bantuan peralatan pertanian di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertapa) Kabupaten Bima, Selasa (26/7) pekan lalu. Informasi yang dihimpun, PNS yang bekerja di Dispertapa Kabupaten Bima dengan inisial Jk, diduga telah mengembat uang milik warga dan menjanjikan memberikan bantuan berupa handtraktor.
Di hari pembagian bantuan tersebut, karena tak mendapatkan bantuan, akhirnya beberapa orang warga melabrak Jk. Warga melakukan protes dan mempertanyakan janji Jk soal bantuan handtraktor yang tidak diterimanya.
Mereka mengaku telah menyerahkan uang puluhan juta ke Jk. Sumber yang enggan mengkorankan namanya itu, merasa telah ditipu. Mereka harap uang yang sudah disetorkannya itu segera dikembalikan oleh Jk. Jika tidak masalah ini akan dibawa ke pihak yang berwajib.
"Kami sudah serahkan uang senilai puluhan juta ke Jk. Karena janji bantuan handtraktor tidak ada. Kami minta Jk kembalikan uang tersebut. Jika tidak Kami akan lapor ke Polisi," akunya di Kantor Stabilitas, Rabu (27/7) pekan lalu.
Mempertanyakan kebenaraan kejadian ini wartawan Koran Stabilitas bertandang ke Kantor Dispertapa Kabupaten Bima. Alhasil, isu pengambilan uang puluhan Juta rupiah itu dibenarkan oleh Ir.H.Muhammad selaku salah seorang Kepala Bidang yang juga menjadi atasan JK.
“Saya sudah menerima pengaduan dari tiga orang warga dari Kecamatan yang berbeda. Mereka mengaku uangnya telah diambil oleh Jk, dengan janji akan mendapatkan handtractor,”cetusnya.
H. Muhammad menyesalkan sikap JK yang nekad berbuat demikian. Imbasnya, Jk saat ini lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Dispertapa.
”Jk sekarang jarang masuk kantor, karena didatangi oleh sejumlah warga yang merasa telah ditipu olehnya,” ungkap H. Muhammad.
Sementara itu, Sekretaris Dispertapa, Ir. Sumarno, tidak mengetahui persis adanya persoalan itu. Dan jika memang nanti terbukti, tentu masalah ini akan diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
"Saya sudah tiga hari dinas luar daerah, dan baru datang hari ini. Secara tertulis belum ada pengaduan dari masyarakat. Kalau soal desas-desusnya sih ada. Tapi, Kami akan cek masalah ini kepada Jk, jika informasi dari teman-teman wartawa in benar," ujar Sumarno, di ruanganya, Kamis (28/7) lalu.
Senada dengan sekretarisnya, Kepala Dispertapa Kabupaten Bima, M. Tayen pun tidak mengetahui adanya keributan di hari Selasa (26/7) lalu itu. Kata Tayeb, banyak dari kelompok tani yang datang menerima bantuan. Kegiatan itu pun langsung diserahkan secara simbolis oleh Ibu Bupati.
"Soal masyarakat yang protes saya tidak ada kejadian tersebut. Saya selalu mendampingi Ibu Bupati selama kegiatan pemberian bantuan itu berlangsung," tutur dia, di ruangannya, Kamis (28/7) lalu.
Selain itu, Tayep pun menjelaskan, bantuan yang diserahkan hari Selasa lalu merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB. Peranan Dispertapa Kabupaten Bima hanya memfasilitasi saja. Ada 209 unit alat pertanian yang dibagikan saat itu.
"Kami hanya mengusulkannya ke propinsi soal kelompok tani yang menerima bantuan. Proses verifikasi dan penentuannya ada di sana. Kami hanya memfasilitasi. Barang-barang ini milik provnsi," terang Tayeb.
Soal adanya oknum PNS yang menarik uang ke kelompok tani atau masyarakat. Tayeb menegaskan, dirinya tidak pernah memerintahkan kepada semua bawahannya.
"Bantuan ini gratis untuk masyarakat. Tidak ada biaya administasi atau pungutan apapun," akunya.
Untuk itu, ia pun berharap kepada masyarakat yang sudah menyerahkan uang ke oknum PNS atau pejabat di Dispertapa menyampaikan masalahnya secara tertulis. Kalau ada buktinya dan pengaduan secara tertulis, pasti akan ditindaklanjuti.
"Untuk informasi dari rekan-rekan media akan kami klarifikasi ke yang bersangkutan. Kalau memang benar soal ini, tentu akan diproses sesuai aturan.
Di akhir wawancara, Teyeb pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk menarik uang ke kelompok tani dan masyarakat. Apalagi menjanjikan pemberian bantuan yang ada.
"Ini punya provinsi, tentu mereka yang menentukan. Kami hanya memfasilitasi saja," terang Tayeb mengulangi lagi pernyataan sebelumnya. (KS-04 & KS-08)
COMMENTS