Kota Bima, KS. - Proyek timbunan lahan kosong senilai Rp.834 juta di Amahami Tahun 2011 lalu merupakan proyek timbunan di atas lahan milik P...
Kota Bima, KS.- Proyek timbunan lahan kosong senilai Rp.834 juta di Amahami Tahun 2011 lalu merupakan proyek timbunan di atas lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, bukan milik Akhyar Anwar sebagaimana yang diklaim oleh Akhyar dalam beberapa tahun terakhir ini.
”Lahan seluas 54 are di Amahami, tepatnya disebelah selatan Ulet Jaya itu milik Pemkot, bukan milik Akhyar. Soal klaim diri Akhyar selama ini, itu cuma bualan semata, karena bukti kepemilikan Pemkot itu semuanya ada, sementara bukti pengakuan Akhyar hanya sebatas SPPT yang dikeluarkan pemerintah Tahun 2013 lalu,” kata Lurah Dara, Buhkhari, SE saat dimintai komentarnya terkait kegiatan proyek timbunan Tahun 2011 lalu.
Memang, kata Bukhari, tanah itu sebelumnya merupakan tanah keluarganya Akhyar atasnama Maman Anwar. Namun di Tahun 1998, tanah itu telah dilakukan tukar guling dengan tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang berada di Desa Sakuru Kecamatan Monta, dengan luas lahan 53 Hektar. ”Tanah di Sakuru sudah dijual oleh Maman, dan bukti tukar guling antara Pemkab Bima dengan Maman Anwar yang ditandatangani oleh mantan Bupati Bima, Ady Hariyanto. Data itu ada sama Pemkot sekarang,”urainya jelas.
Bukhari juga mengaku beberapa waktu lalu, datang dua orang pengacara bernama Muhajirin, SH dan Al Imran, SH, meminta tandatangan pengajuan untuk merubah hak kepemilikan tanah. Namun permintaan itu tidak direspon olehnya. Masalahnya, tanah di Amahami itu telah sah dimiliki oleh Pemkot, bukan milik Akhyar.
”Sekali lagi saya tegaskan kepada Akhyar, agar tidak lagi mengklaim hak miliknya tanah di Amahami seluas 54 are itu, karena semua bukti hak milik pemkot telah ada sekarang,” tegas mantan Wartawan Garda Asakota Bima ini.
Bagaimana tanggapan Akhyar atas pernyataan Lurah Dara tersebut?
Saat ditemui di kantor PD Wawo, Kamis (4/8) kemarin. Secara tegas Akhyar menjelaskan, bahwa tanah di Amahami seluas 54 are itu sebelumnya atas nama Maemunah, yang tiada lain dari Ibu kandung dirinya, sementara Maman adalah anak dari Maemunah. Artinya, jika tanah itu dijual atau dilakukan tukar guling oleh Maman, maka secara hukum tidak sah. Karena, Maemunah tidak hanya melahirkan Maman seorang, tapi terdapat enam bersaudara, termasuk dirinya (Akhyar,red).
”Ingat, saya bersama lima saudara lainnya tidak pernah menandatangani akta jual beli antara Maman dengan Pemkab, juga surat tukar guling sebagaimana yang diakui oleh pemerintah, baik Kabupaten maupun Kota Bima,” tegasnya.
Karena itu, Akhyar menuding bahwa pernyataan Lurah Dara itu provokatif, bahkan terkesan pernyataan seorang pejabat pemkot yang bodoh dengan aturan.
“Jika benar tanah itu milik pemkot, buktikan sekarang juga. Setahu saya sampai hari ini pemkot tidak punya bukti kepemilikan atas tanah tersebut. buktinya, ketika beberapa waktu lalu Walikota melaporkan saya ke polisi soal penyerobotan lahan. Nah, disaat polisi meminta bukti kepemilikan, pemkot tidak mampu memperlihatkannya. Polisi pun mengeluarkan SP3 (Surat Pemberhentian Penyelidikan dan Penyidikan) atas kasus yang dilaporkan tersebut,”tandasnya. (KS-01)
COMMENTS