Komisi VIII DPR RI terus memperjuangkan nasib rakyat di Kota Bima. Kali ini, sepanjang sungai Padolo akan dilakukan normalisasi, dengan tota...
Komisi VIII DPR RI terus memperjuangkan nasib rakyat di Kota Bima. Kali ini, sepanjang sungai Padolo akan dilakukan normalisasi, dengan total anggaran sekitar Rp.134Milyar yang bersumber dari APBN, melalui Balai Waduk dan Sungai (BWS) NTB di Tahun anggaran 2017 ini.
KOTA BIMA, KS.- Tak sia-sia ketika ada wakil rakyat dari Bima duduk di lembaga legislatif DPR RI, dengan misi utamanya mewakili dan terus memperjuangkan nasib rakyat Kota bima, yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan. HM Lutfi,SE merupakan anggota Komisi VIII DPR RI yang sejak banjir bandang berlangsung terus melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif, terutama dengan pihak BWS. Tujuannya, agar pembangunan infrastruktur di Kota dan Kabupaten Bima dibangun kembali secepatnya pasca banjir bandang meluluhlantahkan dua Daerah tersebut.
Dana sekitar Rp.134Milyar itu nantinya kata Lutfi akan ditenderkan melalui BWS NTB, berkat kerja keras serta perjuangan berbagai pihak, yang merasa peduli dengan Kota Bima sekarang. Normalisasi sungai Padolo adalah harus segera dilakukan oleh pemerintah, karena kondisi di sepanjang bantaran sungai sudah hampir rusak parah.”InsyaAllah, Tahun 2017, normalisasi sungai padolo akan segera dilakukan oleh pemerintah melalui BWS NTB,”kata Lutfi.
Dana itu akan didapat oleh pemerintah Kota Bima. Jika pemerintah menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan di sepanjang sungai padolo, dengan perkiraan Rp.100Milyar.”kalau tidak dibebaskan oleh pemerintah, tipis dana itu bisa didapat. Nah, bebaskan dulu tanah warga, atau warga Kota bima akan terus terhantui oleh banjir, karena sungai Padolo satu-satunya sungai yang rawan akan banjir besar di kota Bima,”jelasnya.
Tak hanya itu, Lutfi juga akan memperjuangkan dana tambahan dari Rp.10Milyar yang sudah dicairkan ke warga kemarin, sehingga yang belum menerima akan mendapat kucuran tambahan dalam waktu secepatnya.”Ya, tergantung koordinasilah, dana itu akan cair cepat, jika tidak ada hambatan,”tandasnya.
Di Kabupaten Bima juga tengah diperjuangkan dana infrastruktur pasca banjir.”Dua Daerah tetap diperjuangkan untuk membawa uang dari pusat, membangun kembali Daerah yang sudah hancur akibat banjir bandang,”endusnya.
Hingga berita ini ditulis, Kepala BWS NTB Asdin yang hendak dimintai komentarnya mengenai pembebasan lahan warga di sepanjang kali belum berhasil dikonfirmasi. (KS-Q05)
 |
| Lutfi Bangun Komunikasi dengan BWS |
KOTA BIMA, KS.- Tak sia-sia ketika ada wakil rakyat dari Bima duduk di lembaga legislatif DPR RI, dengan misi utamanya mewakili dan terus memperjuangkan nasib rakyat Kota bima, yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan. HM Lutfi,SE merupakan anggota Komisi VIII DPR RI yang sejak banjir bandang berlangsung terus melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif, terutama dengan pihak BWS. Tujuannya, agar pembangunan infrastruktur di Kota dan Kabupaten Bima dibangun kembali secepatnya pasca banjir bandang meluluhlantahkan dua Daerah tersebut.
Dana sekitar Rp.134Milyar itu nantinya kata Lutfi akan ditenderkan melalui BWS NTB, berkat kerja keras serta perjuangan berbagai pihak, yang merasa peduli dengan Kota Bima sekarang. Normalisasi sungai Padolo adalah harus segera dilakukan oleh pemerintah, karena kondisi di sepanjang bantaran sungai sudah hampir rusak parah.”InsyaAllah, Tahun 2017, normalisasi sungai padolo akan segera dilakukan oleh pemerintah melalui BWS NTB,”kata Lutfi.
Dana itu akan didapat oleh pemerintah Kota Bima. Jika pemerintah menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan di sepanjang sungai padolo, dengan perkiraan Rp.100Milyar.”kalau tidak dibebaskan oleh pemerintah, tipis dana itu bisa didapat. Nah, bebaskan dulu tanah warga, atau warga Kota bima akan terus terhantui oleh banjir, karena sungai Padolo satu-satunya sungai yang rawan akan banjir besar di kota Bima,”jelasnya.
Tak hanya itu, Lutfi juga akan memperjuangkan dana tambahan dari Rp.10Milyar yang sudah dicairkan ke warga kemarin, sehingga yang belum menerima akan mendapat kucuran tambahan dalam waktu secepatnya.”Ya, tergantung koordinasilah, dana itu akan cair cepat, jika tidak ada hambatan,”tandasnya.
Di Kabupaten Bima juga tengah diperjuangkan dana infrastruktur pasca banjir.”Dua Daerah tetap diperjuangkan untuk membawa uang dari pusat, membangun kembali Daerah yang sudah hancur akibat banjir bandang,”endusnya.
Hingga berita ini ditulis, Kepala BWS NTB Asdin yang hendak dimintai komentarnya mengenai pembebasan lahan warga di sepanjang kali belum berhasil dikonfirmasi. (KS-Q05)
COMMENTS