Komnas Ham Bertandang Ke Bima soal Pembunuhan di Laju dan Penapali Selasa (29/8) kemarin, sebanyak empat komisioner Komnas RI bertandang ...
Komnas Ham Bertandang Ke Bima soal Pembunuhan di Laju dan Penapali
Selasa (29/8) kemarin, sebanyak empat komisioner Komnas RI bertandang ke Bima dan menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bima terkait pembunuhan aktivis di Laju, Boman dan konflik antar kampung di Talabiu-Penapali dan Dadibou beberapa waktu lalu yang membuat sejumlah warga kenak tembakan dari pihak kepolisian.
BIMA, KS.- Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima Nurdin Amin,SH alias Digon kepada Wartawan Koran Stabilitas menuturkan bahwa kehadiran anggota komnas ham semata-mata sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Bima, terutama yang berkaitan konflik horizontal yang terjadi selama ini di tengah masyarakat, hingga peristiwa pembunuhan.
“Bima ini salah daerah yang rawan dan dicap sebagai daerah konflik. Pembunuhan terjadi begitu saja, namun perhatian pemerintah untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali hampir tidak ada, bahkan terkesan tidak mau tau dengan kondisi kehidupan masyarakat. Nah, kehadiran Komnas HAM itu dalam rangka mencari solusi terbaik untuk semua itu,” urainya.
Selama pertemuan hampir dua jam dengan komnasham, terungkap dari sejumlah Kepala Desa yang hadir dalam pertemuan tersebut mengenai beredarluasnya pil tramadol, narkoba juga miras yang hampir masuk seluruh pelosot dana Mbojo ini.”Dari sederetan kasus pembunuhan, konflik antar kampung, semuanya akibat tramadol, narkoba juga miras,” terangnya.
Para kades juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bima agar memiliki kepekaan social, terutama bagaimana menghindari konflik dan pembunuhan yang terjadi di Bima ini. Bentuknya, pemerintah harus melakukan sosialisasi hukum, mengenai bahaya narkoba dan obat-obat terlarang, juga berbagai macam hal, yang berkaitan dengan stabilitas daerah dan kenyamanan hidup bagi warga.
“Bila pemerintah diam diri , maka warga akan semakin rusak moralnya, bahkan konflik di desa-desa tetap terjadi setiap saat,” tukasnya.
Kepada pihak kepolisian juga agar tidak henti-hentinya mengambil sikap tegas terhadap pelaku kejahatan terutama pelaku narkoba, penjual tramadol juga miras berbagai merek. “Kami di dewan juga melihat tidak ada peran aktif dan keseriusan pemerintah untuk melakukan upaya atau langkah preventif soal peredaran barang haram di Kabupaten bima, sehingga dengan mudah juga warga mengedarkan barang haram di sejumlah desa,” pungkasnya.
Ke depan, akan diupayakan untuk bahas bersama dengan eksekutif mengenai pembuatan perda yang memberatkan bagi penjual miras dan tramadol.”kita upayakan perda yang mengatur dan menjerat para pelaku penjual miras dan tramadol,” imbuhnya.(KS-IB02)
Selasa (29/8) kemarin, sebanyak empat komisioner Komnas RI bertandang ke Bima dan menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bima terkait pembunuhan aktivis di Laju, Boman dan konflik antar kampung di Talabiu-Penapali dan Dadibou beberapa waktu lalu yang membuat sejumlah warga kenak tembakan dari pihak kepolisian.
 |
| Nurdin Amin,SH alias Digon |
BIMA, KS.- Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima Nurdin Amin,SH alias Digon kepada Wartawan Koran Stabilitas menuturkan bahwa kehadiran anggota komnas ham semata-mata sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Bima, terutama yang berkaitan konflik horizontal yang terjadi selama ini di tengah masyarakat, hingga peristiwa pembunuhan.
“Bima ini salah daerah yang rawan dan dicap sebagai daerah konflik. Pembunuhan terjadi begitu saja, namun perhatian pemerintah untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali hampir tidak ada, bahkan terkesan tidak mau tau dengan kondisi kehidupan masyarakat. Nah, kehadiran Komnas HAM itu dalam rangka mencari solusi terbaik untuk semua itu,” urainya.
Selama pertemuan hampir dua jam dengan komnasham, terungkap dari sejumlah Kepala Desa yang hadir dalam pertemuan tersebut mengenai beredarluasnya pil tramadol, narkoba juga miras yang hampir masuk seluruh pelosot dana Mbojo ini.”Dari sederetan kasus pembunuhan, konflik antar kampung, semuanya akibat tramadol, narkoba juga miras,” terangnya.
Para kades juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bima agar memiliki kepekaan social, terutama bagaimana menghindari konflik dan pembunuhan yang terjadi di Bima ini. Bentuknya, pemerintah harus melakukan sosialisasi hukum, mengenai bahaya narkoba dan obat-obat terlarang, juga berbagai macam hal, yang berkaitan dengan stabilitas daerah dan kenyamanan hidup bagi warga.
“Bila pemerintah diam diri , maka warga akan semakin rusak moralnya, bahkan konflik di desa-desa tetap terjadi setiap saat,” tukasnya.
Kepada pihak kepolisian juga agar tidak henti-hentinya mengambil sikap tegas terhadap pelaku kejahatan terutama pelaku narkoba, penjual tramadol juga miras berbagai merek. “Kami di dewan juga melihat tidak ada peran aktif dan keseriusan pemerintah untuk melakukan upaya atau langkah preventif soal peredaran barang haram di Kabupaten bima, sehingga dengan mudah juga warga mengedarkan barang haram di sejumlah desa,” pungkasnya.
Ke depan, akan diupayakan untuk bahas bersama dengan eksekutif mengenai pembuatan perda yang memberatkan bagi penjual miras dan tramadol.”kita upayakan perda yang mengatur dan menjerat para pelaku penjual miras dan tramadol,” imbuhnya.(KS-IB02)
COMMENTS