Rasa peduli sosok Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin dan Wakil Walikota Bima, H.Arahman H.Abidin,SE selama memimpin Daerah Kota Bima ini teru...
Rasa peduli sosok Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin dan Wakil Walikota Bima, H.Arahman H.Abidin,SE selama memimpin Daerah Kota Bima ini terus dibuktikan dengan menorehkan sederetan bidang pembangunan, baik berupa infrastruktur jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, pertanian juga menyangkut kebutuhan utama bagi warga terkait tempat tinggal rumah layak huni di semua wilayah Kelurahan di Kota Bima.
BIMA, KS.- Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Daerah yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, dengan mendroping puluhan bahkan ratusan milyar APBN untuk Pemerintah Kota Bima dalam beberapa tahun terakhir ini.
Terbukti, di Tahun anggaran 2018 ini, Pemkot mendapat dana hibah sebanyak Rp.166,9 Milyar lebih dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, untuk beberapa item kegiatan di lapangan. Antara lain, relokasi 1.200 unit rumah, insitu atau pembangunan baru rumah warga diluar bantaran sungai sebanyak 800 unit rumah, penyediaan Parasarana dan Sarana Utilitas (PSU) untuk 1.200 unit rumah serta pembangunan infrastruktur jembatan.
“Dana senilai Rp.166Milyar itu digunakan untuk sejumlah kegiatan tersebut,”kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)Kota Bima, Ir.H.Hamdan,MT saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa pagi kemarin.
Untuk satu rumah dari total 1.200 rumah tersebut, perunitnya mendapat Rp.69Juta, termasuk untuk ongkos tukang. Artinya, dengan akan dibangunnya rumah sebanyak itu, membuktikan bahwa pemerintah Kota Bima dibawa kendali HM Qurais dan adiknya H.Arahman mampu menjawab kebutuhan warga Kota Bima yang masih banyak membutuhkan sentuhan tangan dari pemimpin yang berkaitan dengan rumah layak huni.
“Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun emas bagi warga Kota Bima, terutama bagi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, baik sungai padolo maupun sungai melayu,” urainya.
Ditanya soal kapan mulai dikerjakan oleh pemerintah terkait pembangunan atau relokasi 1.200 rumah warga tersebut ?. pejabat yang sangat akrab dengan para kuli tunti dan aktivis Bima ini mengaku tengah dalam proses. Pada intinya, pemerintah Kota Bima hanya bertugas untuk menverifikasi data calon penerima manfaat dari 1.200 unit rumah tersebut, sementara pelaksanaan lapangan oleh masyarakat sendiri bersama pihak ketiga.
“Program relokasi rumah ini tengah dalam proses kontrak konsultan managemen. Insya Allah, beberapa hari ke depan akan diumumkan pemenang tender konsultan mangementnya,” tandasnya.(KS-Raf)
 |
| Ir.H.Hamdan,MT |
BIMA, KS.- Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Daerah yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, dengan mendroping puluhan bahkan ratusan milyar APBN untuk Pemerintah Kota Bima dalam beberapa tahun terakhir ini.
Terbukti, di Tahun anggaran 2018 ini, Pemkot mendapat dana hibah sebanyak Rp.166,9 Milyar lebih dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, untuk beberapa item kegiatan di lapangan. Antara lain, relokasi 1.200 unit rumah, insitu atau pembangunan baru rumah warga diluar bantaran sungai sebanyak 800 unit rumah, penyediaan Parasarana dan Sarana Utilitas (PSU) untuk 1.200 unit rumah serta pembangunan infrastruktur jembatan.
“Dana senilai Rp.166Milyar itu digunakan untuk sejumlah kegiatan tersebut,”kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)Kota Bima, Ir.H.Hamdan,MT saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa pagi kemarin.
Untuk satu rumah dari total 1.200 rumah tersebut, perunitnya mendapat Rp.69Juta, termasuk untuk ongkos tukang. Artinya, dengan akan dibangunnya rumah sebanyak itu, membuktikan bahwa pemerintah Kota Bima dibawa kendali HM Qurais dan adiknya H.Arahman mampu menjawab kebutuhan warga Kota Bima yang masih banyak membutuhkan sentuhan tangan dari pemimpin yang berkaitan dengan rumah layak huni.
“Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun emas bagi warga Kota Bima, terutama bagi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, baik sungai padolo maupun sungai melayu,” urainya.
Ditanya soal kapan mulai dikerjakan oleh pemerintah terkait pembangunan atau relokasi 1.200 rumah warga tersebut ?. pejabat yang sangat akrab dengan para kuli tunti dan aktivis Bima ini mengaku tengah dalam proses. Pada intinya, pemerintah Kota Bima hanya bertugas untuk menverifikasi data calon penerima manfaat dari 1.200 unit rumah tersebut, sementara pelaksanaan lapangan oleh masyarakat sendiri bersama pihak ketiga.
“Program relokasi rumah ini tengah dalam proses kontrak konsultan managemen. Insya Allah, beberapa hari ke depan akan diumumkan pemenang tender konsultan mangementnya,” tandasnya.(KS-Raf)
COMMENTS