Tahun Anggaran 2018 ini, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Cabang Kota Bima dibawa kendali Fery Sofian,SH (Mantan Ketua...
Tahun Anggaran 2018 ini, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Cabang Kota Bima dibawa kendali Fery Sofian,SH (Mantan Ketua DPRD Kota Bima) mendapatkan suntikan dana hibah dari Pemerintah Kota Bima sebanyak Rp.500Juta. Kontrak hibah itu belum ditandatangani oleh Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin mengingat tahun 2018 ini baru berjalan empat bulan. Belum lagi, keterbatasan anggaran di lingkup Pemkot Bima di awal tahun, yang berimbas belum seluruhnya kegiatan pemerintahan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan sesuai rencana, termasuk rencana pordasi Kota Bima yang hendak mengadakan kegiatan pacuan kuda di Desa Panda, akan ditunda setelah Pilkada Kota Bima berlangsung 27 Juni 2018 mendatang.
KOTA BIMA, KS.- Menurut informasi yang didapat Koran Stabilitas bahwa sekitar mulai tanggal 05 Mei 2018 pekan depan, kegiatan pacuan Kuda yang diadakan oleh Pordasi Kota Bima akan dimulai. Kegiatan itu akan memperebutkan berbagai macam hadiah dari panitia kegiatan terutama Pordasi sendiri, karena dana yang dimiliki oleh pardasi sebanyak Rp.500Juta. Tentunya, dengan uang sebanyak itu, akan membuat masyarakat Kota Bima, khususnya pemilik kuda untuk berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk ikut sebagai peserta lomba.
Lantas bagaimana tanggapan pihak pemerintah Kota Bima atas keinginan besar dari Pordasi Kota Bima untuk mengadakan pacuan kuda di awal Mei mendatang tersebut ?. Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs.H.Muhtar Landa, M.Si mengatakan, bahwa kegiatan pacuan kuda merupakan kegiatan yang mengingatkan warga Bima tentang pentingnya mempertahankan budaya Bima tercinta ini, salah satunya budaya pacuan kuda (Taji Rai Jara). Namun harus dipahami oleh semua pihak, terutama bagi pengurus pordasi Kota Bima, bahwa saat ini Pemerintah Kota Bima tengah dihadapkan dengan suksesi pilkada.
Artinya, dengan moment pilkada ini, semua pihak diharapkan untuk bersama-sama melibatkan diri mengamankan Kota Bima ini agar tetap kondusif, baik disaat ini maupun hingga akhirnya kegiatan pilkada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. “Kita harus hindari riak-riak politik itu, apalagi pacuan kuda rawan dengan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Salah satunya, teriakan yang menyinggung perasaan satu dengan lainnya di arena pacuan kuda. “Nah, saya sebagai Sekretaris Daerah Kota Bima berharap agar kegiatan pacuan kuda ditunda hingga usai pilkada Juni mendatang,” harapnya.
Kenapa harus ditunda ?. Karena untuk menghindari adanya kejadian yang menimbulkan daerah ini instabilitas, dan di jelang pilkada seperti ini tidak diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan rakyat semacam pacuan kuda.”Soalnya uang yang akan digunakan itu adalah uang daerah yang ada di kas Pemkot Bima, atau dana hibah dari pemkot. Intinya, menjelang kegiatan pilkada harus dipending dulu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pacuan kuda, karena bersifat melibatkan orang banyak,” sarannya.
Ditanya soal dana hibah tersebut, apakah sudah dicairkan oleh pemerinta atau belum ?.Muhtar mengaku belum dicairkan bahkan SK hibah belum ditandatangani oleh Walikota Bima.”SK hibahnya saja belum ditandatangan oleh Walikota Bima. sepertinya, dana itu akan dicairkan usai pilkada juni mendatang. Ya, sekitar 58 hari lagi akan berlangsung pilkada itu, tentunya tidak begitu buru-buru untuk diadakan kegiatan pacuan tersebut,” pungkasnya.
Senada juga disampaikanoleh Anggota DPRD Kota Bima, H.Armansyah,SE. Duta PKS ini secara tegas meminta pemerintah Kota Bima agar tidak mencairkan dana pordasi tersebut, karena Ketua Pordasinya adalah calon Wakil Walikota Bima dari pasangan H.Lutfi-Fery (LUTFER). Tidak tutup kemungkinan, kegiatan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada Kota Bima yang akan digelar tinggal dua bulan lagi tersebut untuk pasangan tertentu.
“Apalagi Ketua Panitianya adalah A Haris yang merupakan pengurus partai PAN Kota Bima, yang juga tim sukses pemenangan pasangan LUTFER,” paparnya.
Karena itu, diharapkan agar kegiatan pacuan kuda tidak dibawa ke ranah politik oleh pasangan tertentu.”Sekali lagis saya sampaikan, agar untuk sementara waktu tidak ada kegiatan pacuan kuda, kecuali usai pilkada baru boleh diadakan,”pintanya.
Sementara dari pihak Panitia kegiatan pacuan Kuda, A Haris,ST yang dikonfirmasi via ponselnya Selasa siang kemarin enggan berkomentar.”Saya tidak ingin komentar soal itu. Soalnya, saya ini hanya menjalankan perintah, takutnya salah bicara, akhirnya disalahkan nantinya,” cetus Haris, sosok konsultan yang sangat dekat dengan teman-teman wartawan dan aktivis itu.(KS-Raf)
.jpg) |
| Anggota DPRD Kota Bima, H.Armansyah,SE |
KOTA BIMA, KS.- Menurut informasi yang didapat Koran Stabilitas bahwa sekitar mulai tanggal 05 Mei 2018 pekan depan, kegiatan pacuan Kuda yang diadakan oleh Pordasi Kota Bima akan dimulai. Kegiatan itu akan memperebutkan berbagai macam hadiah dari panitia kegiatan terutama Pordasi sendiri, karena dana yang dimiliki oleh pardasi sebanyak Rp.500Juta. Tentunya, dengan uang sebanyak itu, akan membuat masyarakat Kota Bima, khususnya pemilik kuda untuk berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk ikut sebagai peserta lomba.
Lantas bagaimana tanggapan pihak pemerintah Kota Bima atas keinginan besar dari Pordasi Kota Bima untuk mengadakan pacuan kuda di awal Mei mendatang tersebut ?. Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs.H.Muhtar Landa, M.Si mengatakan, bahwa kegiatan pacuan kuda merupakan kegiatan yang mengingatkan warga Bima tentang pentingnya mempertahankan budaya Bima tercinta ini, salah satunya budaya pacuan kuda (Taji Rai Jara). Namun harus dipahami oleh semua pihak, terutama bagi pengurus pordasi Kota Bima, bahwa saat ini Pemerintah Kota Bima tengah dihadapkan dengan suksesi pilkada.
Artinya, dengan moment pilkada ini, semua pihak diharapkan untuk bersama-sama melibatkan diri mengamankan Kota Bima ini agar tetap kondusif, baik disaat ini maupun hingga akhirnya kegiatan pilkada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. “Kita harus hindari riak-riak politik itu, apalagi pacuan kuda rawan dengan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Salah satunya, teriakan yang menyinggung perasaan satu dengan lainnya di arena pacuan kuda. “Nah, saya sebagai Sekretaris Daerah Kota Bima berharap agar kegiatan pacuan kuda ditunda hingga usai pilkada Juni mendatang,” harapnya.
Kenapa harus ditunda ?. Karena untuk menghindari adanya kejadian yang menimbulkan daerah ini instabilitas, dan di jelang pilkada seperti ini tidak diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan rakyat semacam pacuan kuda.”Soalnya uang yang akan digunakan itu adalah uang daerah yang ada di kas Pemkot Bima, atau dana hibah dari pemkot. Intinya, menjelang kegiatan pilkada harus dipending dulu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pacuan kuda, karena bersifat melibatkan orang banyak,” sarannya.
Ditanya soal dana hibah tersebut, apakah sudah dicairkan oleh pemerinta atau belum ?.Muhtar mengaku belum dicairkan bahkan SK hibah belum ditandatangani oleh Walikota Bima.”SK hibahnya saja belum ditandatangan oleh Walikota Bima. sepertinya, dana itu akan dicairkan usai pilkada juni mendatang. Ya, sekitar 58 hari lagi akan berlangsung pilkada itu, tentunya tidak begitu buru-buru untuk diadakan kegiatan pacuan tersebut,” pungkasnya.
Senada juga disampaikanoleh Anggota DPRD Kota Bima, H.Armansyah,SE. Duta PKS ini secara tegas meminta pemerintah Kota Bima agar tidak mencairkan dana pordasi tersebut, karena Ketua Pordasinya adalah calon Wakil Walikota Bima dari pasangan H.Lutfi-Fery (LUTFER). Tidak tutup kemungkinan, kegiatan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada Kota Bima yang akan digelar tinggal dua bulan lagi tersebut untuk pasangan tertentu.
“Apalagi Ketua Panitianya adalah A Haris yang merupakan pengurus partai PAN Kota Bima, yang juga tim sukses pemenangan pasangan LUTFER,” paparnya.
Karena itu, diharapkan agar kegiatan pacuan kuda tidak dibawa ke ranah politik oleh pasangan tertentu.”Sekali lagis saya sampaikan, agar untuk sementara waktu tidak ada kegiatan pacuan kuda, kecuali usai pilkada baru boleh diadakan,”pintanya.
Sementara dari pihak Panitia kegiatan pacuan Kuda, A Haris,ST yang dikonfirmasi via ponselnya Selasa siang kemarin enggan berkomentar.”Saya tidak ingin komentar soal itu. Soalnya, saya ini hanya menjalankan perintah, takutnya salah bicara, akhirnya disalahkan nantinya,” cetus Haris, sosok konsultan yang sangat dekat dengan teman-teman wartawan dan aktivis itu.(KS-Raf)
.jpg)
COMMENTS