Kebijakan Gubernur NTB, TGB dalam menempatkan H.Muh Saruji menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, sepertinya ...
Kebijakan Gubernur NTB, TGB dalam menempatkan H.Muh Saruji menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, sepertinya menuai persoalan. Sorotan pun muncul dari internal Dinas Pendidikan. Bahkan, Koordinator Pengawas (Korwas) SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan, Kbeudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Bima,H.Alwi Hardi dengan tegas mengingatkan kepada Suruji untuk memimpin Dikbud dengan baik dan benar.
KOTA BIMA, KS. – Rupanya, kritikan Eks Kadisbudpora itu bukan tidak suka apalagi ada kepentingan lain. Namun, lebih karena kesal atas kehadiran Kepala Sekolah (Kepsek) di Mataram. Sehingga, rapat penentuan hasil Ujian Nasional disemua SMA se Kota Bima dilaksanakan tanpa Kepsek.”Hasil pengawasan kami, hampir semua sekolah melaksanakan rapat tanpa kepsek. Pasalnya, Kepsek SMA/SMK sudah ke Mataram dalam rangka Hardiknas. Padahal, hari ini (Rabu) adalah rapat penentuan hasil UN, Kamis (03/5) besok pengumuman kelulusan,” katanya.
Meski kehadiran kepsek di Mataram belum diketahui apa tujuan sesungguhnya, termasuk apakah diundang secara resmi. Mengingat, 2 Mei merupakan Hardiknas. Namun, Pejabat sekaligus Putra terbaik asal Donggo tersebut menganggap hal itu tidak mesti terjadi. Terlebih, disaat kondisi seperti ini, rapat untuk menentukan hasil atau capaian selama Tiga Tahun siswa menimba ilmu di Bangku Sekolah.”Dalam situasi seperti ini, Kepsek sangat dibutuhkan. Karena, keputusan sepenuhnya berada ditangan kepsek sebagai pucuk pimpinan. Faktanya, rapat penentuan hasil kelulusan dilakukan tanpa kepsek. Bagi saya, ini sesuatu yang sangat aneh, rapat hanya melibatkan Dewan Guru dan Wakasek saja. Jika seperti ini keadaanya, saya mencurigai hasil kelulusan sudah diketahui jauh hari sebelumnya,” ujar Alwi.
Menurutnya, hal ini sangat penting sehingga harus ada kepsek. Soal momentum Hardiknas, tidak mesti seperti ini, Hardiknas kan milik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya milik NTB, perayaanya bisa dimana saja. Jadi, tidak mesti di Mataram seperti fakta yang terjadi saat ini.”Sesungguhnya, saya sangat menyadari akan hardiknas. Tapi, tidak mesti mengabaikan agenda lain. Apalagi ini tergolong penting, rapat untuk menentukan hasil kelulusan. Ditambah lagi, ada orang Tua Murid yang mengurus keperluan guna kepentingan anak-anaknya melanjutkan Kuliah atau lain sebagainya. Tentu saja, membutuhkan tandatangan kepsek, kalau sudah seperti ini siapa yang bertanggungjawab, urusan ini itu kan menjadi terhambat,” terangnya.
Karena itu H.Alwi kembali menegaskan kepada seluruh kepsek dan terutama Dikbud NTB untuk tidak mengulangi lagi hal semacam ini. Alasanya, lebih karena momen yang bertepatan dengan rapat penentuan hasil kelulusan.”Seiingat saya, hal ini sudah dua kali selama beliau menjadi kepala dikbud NTB. Kedepan, saya ingatkan agar hal seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya. (KS-Anh)
 |
| Drs. H.Alwi Yasin,M.AP |
KOTA BIMA, KS. – Rupanya, kritikan Eks Kadisbudpora itu bukan tidak suka apalagi ada kepentingan lain. Namun, lebih karena kesal atas kehadiran Kepala Sekolah (Kepsek) di Mataram. Sehingga, rapat penentuan hasil Ujian Nasional disemua SMA se Kota Bima dilaksanakan tanpa Kepsek.”Hasil pengawasan kami, hampir semua sekolah melaksanakan rapat tanpa kepsek. Pasalnya, Kepsek SMA/SMK sudah ke Mataram dalam rangka Hardiknas. Padahal, hari ini (Rabu) adalah rapat penentuan hasil UN, Kamis (03/5) besok pengumuman kelulusan,” katanya.
Meski kehadiran kepsek di Mataram belum diketahui apa tujuan sesungguhnya, termasuk apakah diundang secara resmi. Mengingat, 2 Mei merupakan Hardiknas. Namun, Pejabat sekaligus Putra terbaik asal Donggo tersebut menganggap hal itu tidak mesti terjadi. Terlebih, disaat kondisi seperti ini, rapat untuk menentukan hasil atau capaian selama Tiga Tahun siswa menimba ilmu di Bangku Sekolah.”Dalam situasi seperti ini, Kepsek sangat dibutuhkan. Karena, keputusan sepenuhnya berada ditangan kepsek sebagai pucuk pimpinan. Faktanya, rapat penentuan hasil kelulusan dilakukan tanpa kepsek. Bagi saya, ini sesuatu yang sangat aneh, rapat hanya melibatkan Dewan Guru dan Wakasek saja. Jika seperti ini keadaanya, saya mencurigai hasil kelulusan sudah diketahui jauh hari sebelumnya,” ujar Alwi.
Menurutnya, hal ini sangat penting sehingga harus ada kepsek. Soal momentum Hardiknas, tidak mesti seperti ini, Hardiknas kan milik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya milik NTB, perayaanya bisa dimana saja. Jadi, tidak mesti di Mataram seperti fakta yang terjadi saat ini.”Sesungguhnya, saya sangat menyadari akan hardiknas. Tapi, tidak mesti mengabaikan agenda lain. Apalagi ini tergolong penting, rapat untuk menentukan hasil kelulusan. Ditambah lagi, ada orang Tua Murid yang mengurus keperluan guna kepentingan anak-anaknya melanjutkan Kuliah atau lain sebagainya. Tentu saja, membutuhkan tandatangan kepsek, kalau sudah seperti ini siapa yang bertanggungjawab, urusan ini itu kan menjadi terhambat,” terangnya.
Karena itu H.Alwi kembali menegaskan kepada seluruh kepsek dan terutama Dikbud NTB untuk tidak mengulangi lagi hal semacam ini. Alasanya, lebih karena momen yang bertepatan dengan rapat penentuan hasil kelulusan.”Seiingat saya, hal ini sudah dua kali selama beliau menjadi kepala dikbud NTB. Kedepan, saya ingatkan agar hal seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya. (KS-Anh)
COMMENTS