Walikota Bima H Qurais H Abidin, bertemu secara langsung dengan Presiden RI Ir Joko Widodo. Pertemuannya dengan orang nomor satu di Negara I...
Walikota Bima H Qurais H Abidin, bertemu secara langsung dengan Presiden RI Ir Joko Widodo. Pertemuannya dengan orang nomor satu di Negara Indonesia ini dalam rangka untuk berpamitan karena masa jabatnya sebagai Walikota Bima selama dua priode akan berakhir.
KOTA BIMA, KS.- Momentum berpamitan ini dimanfaatkan oleh Walikota Bima pada saat menghadiri undangan Presiden RI di Istana Bogor , Senin (23/7/2018).
Tidak hanya Walikota Bima, 11 orang Walikota lain pun hadir dalam undangan Presiden RI dalam rangka berbicara dari hati ke hati mengenai pembangunan di daerah, khusus di kota-kota yang ada di Negara Indonesia.
Dalam momentum acara ini pun, diawali dengan sesi pemotretan dan bersalaman antara para Walikota dengan Presiden Jokowi. Setelah sesi foto selesai, Presiden Jokowi langsung menggelar pertemuan dengan para Walikota.
Saat itu, Presiden RI membuka pertemuan dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi perekonomian Nasional ditengah perang dagang ekonomi saat ini antara Amerika vs China. Dia menyebut, ada dampak yang cukup terasa akibat kenaikan suku bunga The Fed terhadap Rupiah yang berada diluar kontrol pemerintah.
Setelah puas mengulas tentang kondisi perekonomian terkini, Presiden Jokowi memberi kesempatan luas kepada para Walikota untuk berdiskusi, bertanya jawab.
Dalam kesempatan ini pun, diantara isu yang diangkat oleh para Walikota kepada Presiden adalah menyoroti masalah dana kelurahan sebagai pengganti dana desa, serta kesenjangan tunjangan penghasilan Kepala Daerah dengan kenaikan anggaran untuk DPRD. Masalah anggaran dana alokasi khusus (DAK) pun juga diangkat.
Menurut para Walikota, proses memperoleh DAK kiranya dapat dipermudah agar proses selama ini yang sering melalui lobby via DPR/ Kementerian bisa diminimalisir. Dikatakan para Walikota, proses lobby seperti itu kadang beresiko ditangkap tangan oleh KPK. Diharapkan kedepan agar dipermudah saja dengan bagi rata sekian milyar pertahun per daerah.
Disamping itu, masih banyak masalah lain yang dimunculkan para Walikota ke hadapan Presiden Jokowi, seperti kewenangan mengurus SLTA dikembalikan ke Kab/Kota, masalah ASN dan Kategori II (K2) yang tidak lolos seleksi dan berbagai isu lokal di daerah masing-masing.
Presiden berusaha merespon seluruh persoalan yang dikemukan dengan lugas. Ada beberapa tanggapan menarik yang beliau. Diantaranya tanggapan soal belanja APBD yang tidak efektif.
Walikota Bima pun dalam kesempatan ini menyampaikan terimakasih atas berbagai dukungan Pemerintah terhadap upaya pertumbuhan ekonomi Kota Bima, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur seperti Pasar Raya Ama Hami dan PLUT.
Apa Respon Presiden ....!
Dalam kesempatan ini pun, Presiden menghimbau agar pemerintah daerah mengusahakan APBD itu digunakan lebih banyak untuk belanja modal sehingga memberikan dampak nyata bagi kemakmuran masyarakat.
Tidak hanya itu, Presiden juga meminta agar jangan terlalu banyak membuat Perda yang berdampak menghambat investasi. Kepala daerah diminta mempermudah segala urusan investasi dan usahakan segala perizinan cepat selesai, kalau bisa dalam hitungan jam saja."Jika ada oknum ASN yang bermain-main dengan lambatnya perizinan, diberhentikan saja," tegas Presiden.
Terkait dengan rekruting ASN, presiden berpesan memprioritaskan untuk kebutuhan khusus seperti dokter, tenaga teknis di PU, guru, perawat, akuntan, auditor. Sementara untuk kebutuhan administrasi kantor diminimalisir.
Presiden RI Komentari K2..!
Dikatakan Presiden, terkait tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi, maka tidak akan diberi kesempatan lagi untuk jadi ASN dengan alasan mereka sudah diberi kesempatan, tetapi tidak lolos, artinya mereka tidak mampu bersaing untuk menjadi ASN.
Sementara hal lainya, mengenai masalah SLTA, Presiden setuju kewenangannya dikembalikan ke Kab/Kota. Namun perlu diketahui bahwa prosesnya harus dibahas kembali di DPR, sebab terkait Undang-Undang.
Presiden juga meminta agar kepala daerah mencetak ASN yang handal yang bisa memberi dampak perobahan nyata bagi Negara ini dan pro kepada kemudahan investasi."Negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) bisa dijadikan contoh perkembangan sebuah negara yang pesat akibat mempermudah proses investasi," katanya.
Presiden pun lebih jauh menyampaikan apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan kepemimpinan selama dua periode dengan pencapaian melalui berbagai indikator.(KS-RUL)
 |
| Walikota Bima H Qurais H Abidin saat bertemu secara langsung dengan Presiden RI Ir Joko Widodo |
KOTA BIMA, KS.- Momentum berpamitan ini dimanfaatkan oleh Walikota Bima pada saat menghadiri undangan Presiden RI di Istana Bogor , Senin (23/7/2018).
Tidak hanya Walikota Bima, 11 orang Walikota lain pun hadir dalam undangan Presiden RI dalam rangka berbicara dari hati ke hati mengenai pembangunan di daerah, khusus di kota-kota yang ada di Negara Indonesia.
Dalam momentum acara ini pun, diawali dengan sesi pemotretan dan bersalaman antara para Walikota dengan Presiden Jokowi. Setelah sesi foto selesai, Presiden Jokowi langsung menggelar pertemuan dengan para Walikota.
Saat itu, Presiden RI membuka pertemuan dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi perekonomian Nasional ditengah perang dagang ekonomi saat ini antara Amerika vs China. Dia menyebut, ada dampak yang cukup terasa akibat kenaikan suku bunga The Fed terhadap Rupiah yang berada diluar kontrol pemerintah.
 |
| Sesi pemotretan dan bersalaman antara para Walikota dengan Presiden Jokowi. |
Setelah puas mengulas tentang kondisi perekonomian terkini, Presiden Jokowi memberi kesempatan luas kepada para Walikota untuk berdiskusi, bertanya jawab.
Dalam kesempatan ini pun, diantara isu yang diangkat oleh para Walikota kepada Presiden adalah menyoroti masalah dana kelurahan sebagai pengganti dana desa, serta kesenjangan tunjangan penghasilan Kepala Daerah dengan kenaikan anggaran untuk DPRD. Masalah anggaran dana alokasi khusus (DAK) pun juga diangkat.
Menurut para Walikota, proses memperoleh DAK kiranya dapat dipermudah agar proses selama ini yang sering melalui lobby via DPR/ Kementerian bisa diminimalisir. Dikatakan para Walikota, proses lobby seperti itu kadang beresiko ditangkap tangan oleh KPK. Diharapkan kedepan agar dipermudah saja dengan bagi rata sekian milyar pertahun per daerah.
Disamping itu, masih banyak masalah lain yang dimunculkan para Walikota ke hadapan Presiden Jokowi, seperti kewenangan mengurus SLTA dikembalikan ke Kab/Kota, masalah ASN dan Kategori II (K2) yang tidak lolos seleksi dan berbagai isu lokal di daerah masing-masing.
Presiden berusaha merespon seluruh persoalan yang dikemukan dengan lugas. Ada beberapa tanggapan menarik yang beliau. Diantaranya tanggapan soal belanja APBD yang tidak efektif.
Walikota Bima pun dalam kesempatan ini menyampaikan terimakasih atas berbagai dukungan Pemerintah terhadap upaya pertumbuhan ekonomi Kota Bima, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur seperti Pasar Raya Ama Hami dan PLUT.
Apa Respon Presiden ....!
Dalam kesempatan ini pun, Presiden menghimbau agar pemerintah daerah mengusahakan APBD itu digunakan lebih banyak untuk belanja modal sehingga memberikan dampak nyata bagi kemakmuran masyarakat.
Tidak hanya itu, Presiden juga meminta agar jangan terlalu banyak membuat Perda yang berdampak menghambat investasi. Kepala daerah diminta mempermudah segala urusan investasi dan usahakan segala perizinan cepat selesai, kalau bisa dalam hitungan jam saja."Jika ada oknum ASN yang bermain-main dengan lambatnya perizinan, diberhentikan saja," tegas Presiden.
Terkait dengan rekruting ASN, presiden berpesan memprioritaskan untuk kebutuhan khusus seperti dokter, tenaga teknis di PU, guru, perawat, akuntan, auditor. Sementara untuk kebutuhan administrasi kantor diminimalisir.
Presiden RI Komentari K2..!
Dikatakan Presiden, terkait tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi, maka tidak akan diberi kesempatan lagi untuk jadi ASN dengan alasan mereka sudah diberi kesempatan, tetapi tidak lolos, artinya mereka tidak mampu bersaing untuk menjadi ASN.
Sementara hal lainya, mengenai masalah SLTA, Presiden setuju kewenangannya dikembalikan ke Kab/Kota. Namun perlu diketahui bahwa prosesnya harus dibahas kembali di DPR, sebab terkait Undang-Undang.
Presiden juga meminta agar kepala daerah mencetak ASN yang handal yang bisa memberi dampak perobahan nyata bagi Negara ini dan pro kepada kemudahan investasi."Negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) bisa dijadikan contoh perkembangan sebuah negara yang pesat akibat mempermudah proses investasi," katanya.
Presiden pun lebih jauh menyampaikan apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan kepemimpinan selama dua periode dengan pencapaian melalui berbagai indikator.(KS-RUL)
COMMENTS