Kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Dompu, bukan hanya disebakan oleh praktek Pembalakan Liar (illegal loging). Akan tetapi ternyata juga d...
Kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Dompu, bukan hanya disebakan oleh praktek Pembalakan Liar (illegal loging). Akan tetapi ternyata juga disebabkan oleh aksi perambahan secara liar di lokasi kawasan hutan.
DOMPU,KS.- Hal itu terbukti, berdasarkan hasil pantuan langsung wartawan ini menemukan, beberapa wilayah kawasan hutan di Kabupaten Dompu rusak parah dan memprihatinkan. Parahnya, kondisi ini pun sudah terjadi sejak lama dan terus menjamur.
Beberapa lokasi kawasan yang kondisinya parah yaitu ada di lokasi So prafu Wailia dan So teka ndahu."Dilokasi itu (So prafu Wailia dan So teka ndahu,Red) rusak parah dan sangat memprihatinkan," ungkap Warga Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Dae An (nama sapaan sehari-hari) kepada wartawan ini, Jumat malam (7/9).
Dae An menyebut, lokasi setempat sering terjadi aktivitas perambahan (pembersihan lahan,Red). Padahal lokasi itu kata Dia, murni merupakan wilayah Kawasan Hutan yang tidak boleh dirusak."Itu-kan kawasan hutan. Ko bisa ada aktivitas perambahan," heranya.
Menurut Dae An, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan perlu disikapi dengan tindakan dan penanganan serius dari para pihak yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengusut secara tuntas terkait persoalan tersebut."Ini masalah serius dan ini menyakut masa depan kawasan hutan," tuturnya.
Disela waktu, Koordinator Pencegahan dan Pemantuan Hutan (PPH) Pengamanan Hutan Berbasis Kemitraan (PHBK) Wilayah Dompu Khairul Anhar, kepada wartawan juga menarkan bahwa kondisi kawasan hutan di Dompu rusak parah dan memprihatinkan.
"Kondisi itu benar adanya. Termasuk di wilayah So prafu Wailia dan So teka ndahu (sekitarnya/KH Toffo Rompu RTK 65,Red)," bebernya.
Diakui Khairul, pada hari ini Selasa kemarin Tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita pihaknya telah melaporkan ke Resort Pajo Dua terhadap temuan-temuan lapangan terkait perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan, terkait dengan terjadinya perambahan hutan dan ilegal loging yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat."Tapi sayangnya, laporan kami tidak diindahkan oleh mereka (Kepala Resort Pajo Dua,Red)," ungkapnya.
Kemudian pada pukul 15:20 Wita, pihaknya selaku PHBK melakukan peninjauan langsung di lapangan dan berhasil menjumpai beberapa oknum masyarakat yang sedang melakukan kegiatan perambahan hutan.
"Perambahan hutan dan atau Illegal loging di wilayah kelola BKPH TPMRW, saya menduga ( sesuai data,Red) ada keterlibatan dari oknum-oknum BKPH sendiri. Karena setiap kali dilakukan koordinasi dan melaporkan kejadian tersebut baik melalui telepon maupun secara langsung selalu tidak di indahkan oleh Resort pajo satu maupun Resort Pajo Dua," berbernya.
Tidak hanya itu lanjut Khairul, bukti adanya perambahan hutan juga dibuktikan berdasarkan
laporan via telepon dari (Kepala Desa Woko Kecamatan Pajo,Red) sekitar jam 14.50 Wita yang menginformasikan bahwa ada beberapa oknum warga masyarakat dari Desa Woko yang telah melalukan kegiatan pembagian lahan dan atau melakukan pembersihan lahan kawasan Hutan Toffo Rompu RTK 65
"Saya selaku koordinator PPH dari PHBK Wilayah Dompu langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa Woko Kecamatan Pajo kabupaten Dompu (Muhtar Idrus,Red). Hasilnya di TKP didapatkan fakta telah terjadi kegiatan perambahan danatau pembersihan lahan," jelasnya.
Ditambahkan Khairul, informasi dari Kades tersebut juga menyebutkan, bahwa beberapa oknum masyarakat Desanya yamg melakukan perambahan hutan. Bahkan kata Khairul, di lokasi TKP pihaknya menemukan ada oknum pejabat di tingkat kecamatan Pajo yang terlibat langsung dalam kegiatan perambahan hutan.
"Sekitar pukul 16:30 Wita kami berupaya menurunkan para oknum-oknum tersebut dari lokasi kawasan Hutan. Tapi sayangnya merek tidak merespon. Bahkan pohon dan atau tanaman yang di babat adalah jenis Sonokeling( Delbergia latifolia,Red) yang telah di tebang oleh oknum masyarakat-masyarakat tersebut," bebernya.
Lebih jauh Khairul menegaskan, bahwa persoalan itu (kasus perambahan hutan,Red) sudah resmi dilaporkan ke tingkat atas."Saya sudah laporkan. Seperti apa hasilnya nanti nanti akan kita ketahui secara bersama," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tofo Pajo Mandapangga Rompu Waworada (TPMRW) Ir Syaifullah, kepada wartawan mengatakan, bahwa persoalan tersebut sedang dalam proses dan penanganan."Kalau masalah itu sedang diproses," ujarnya, melalui pesan singkat WhatsApp.
Mengenai adanya informasi keterlibatan oknum BKPH dalam aksi perambahan dan pembalakan liar (Illegal loging,Red) ? Syaifullah secara tegas membatah kalau itu tidak benar.
"Penindakan terhadap Illegal logging tetap menjadi fokus kami.Bahkan beberapa hari yang lalu kami tangkap tangan pelaku dan sedang proses hukum di Polres Dompu. Ini adalah bukti bahwa kami serius menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban," bantahnya.
Dikatakan Syaifullah, diirinya meyakini jika anggotannya tidak ada yang seperti itu. Bahkan kata dia, terkait hal itu dirinya sudah menanyakan pada anggota."Kalau memang ada tolong sebut nama dan bukti.Seperti foto, sehingga saya dapat mengambil tindakan pada staf yang (bermain,Red)," katanya.
Sebelumnya mengenai perambahan dan pembalakan liar, juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang menyampaikan antaralain, bahwa para pejabat di Dompu dan Bima juga harus berperan penting dalam mengusut secara tuntas kaitan persoalan tersebut.
Sebab semuanya, punya tanggungjawab untuk mengatasi persoalan (kerusakan hutan) yang terjadi di daerah. Begitu pun dengan masyarakat, juga memiliki peran untuk bersama-sama membasmi praktek perambahan dan pembalakan liar, sebab yang lebih banyak korban akibat dampak kerusakan hutan yaitu adalah masyarakat.
Sudah tidak jamannya lagi merusak lingkungan di NTB.Apalagi khusunya di wilayah Tambora sudah sangat menghawatirkan. Perlu kerjasama semua pihak untuk membasmi prilaku peramban dan pembalakan liar di lokasi kawasan hutan.(KS-RUL)
 |
| Ilustrasi |
DOMPU,KS.- Hal itu terbukti, berdasarkan hasil pantuan langsung wartawan ini menemukan, beberapa wilayah kawasan hutan di Kabupaten Dompu rusak parah dan memprihatinkan. Parahnya, kondisi ini pun sudah terjadi sejak lama dan terus menjamur.
Beberapa lokasi kawasan yang kondisinya parah yaitu ada di lokasi So prafu Wailia dan So teka ndahu."Dilokasi itu (So prafu Wailia dan So teka ndahu,Red) rusak parah dan sangat memprihatinkan," ungkap Warga Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Dae An (nama sapaan sehari-hari) kepada wartawan ini, Jumat malam (7/9).
Dae An menyebut, lokasi setempat sering terjadi aktivitas perambahan (pembersihan lahan,Red). Padahal lokasi itu kata Dia, murni merupakan wilayah Kawasan Hutan yang tidak boleh dirusak."Itu-kan kawasan hutan. Ko bisa ada aktivitas perambahan," heranya.
Menurut Dae An, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan perlu disikapi dengan tindakan dan penanganan serius dari para pihak yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengusut secara tuntas terkait persoalan tersebut."Ini masalah serius dan ini menyakut masa depan kawasan hutan," tuturnya.
Disela waktu, Koordinator Pencegahan dan Pemantuan Hutan (PPH) Pengamanan Hutan Berbasis Kemitraan (PHBK) Wilayah Dompu Khairul Anhar, kepada wartawan juga menarkan bahwa kondisi kawasan hutan di Dompu rusak parah dan memprihatinkan.
"Kondisi itu benar adanya. Termasuk di wilayah So prafu Wailia dan So teka ndahu (sekitarnya/KH Toffo Rompu RTK 65,Red)," bebernya.
Diakui Khairul, pada hari ini Selasa kemarin Tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita pihaknya telah melaporkan ke Resort Pajo Dua terhadap temuan-temuan lapangan terkait perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan, terkait dengan terjadinya perambahan hutan dan ilegal loging yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat."Tapi sayangnya, laporan kami tidak diindahkan oleh mereka (Kepala Resort Pajo Dua,Red)," ungkapnya.
Kemudian pada pukul 15:20 Wita, pihaknya selaku PHBK melakukan peninjauan langsung di lapangan dan berhasil menjumpai beberapa oknum masyarakat yang sedang melakukan kegiatan perambahan hutan.
"Perambahan hutan dan atau Illegal loging di wilayah kelola BKPH TPMRW, saya menduga ( sesuai data,Red) ada keterlibatan dari oknum-oknum BKPH sendiri. Karena setiap kali dilakukan koordinasi dan melaporkan kejadian tersebut baik melalui telepon maupun secara langsung selalu tidak di indahkan oleh Resort pajo satu maupun Resort Pajo Dua," berbernya.
Tidak hanya itu lanjut Khairul, bukti adanya perambahan hutan juga dibuktikan berdasarkan
laporan via telepon dari (Kepala Desa Woko Kecamatan Pajo,Red) sekitar jam 14.50 Wita yang menginformasikan bahwa ada beberapa oknum warga masyarakat dari Desa Woko yang telah melalukan kegiatan pembagian lahan dan atau melakukan pembersihan lahan kawasan Hutan Toffo Rompu RTK 65
"Saya selaku koordinator PPH dari PHBK Wilayah Dompu langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa Woko Kecamatan Pajo kabupaten Dompu (Muhtar Idrus,Red). Hasilnya di TKP didapatkan fakta telah terjadi kegiatan perambahan danatau pembersihan lahan," jelasnya.
Ditambahkan Khairul, informasi dari Kades tersebut juga menyebutkan, bahwa beberapa oknum masyarakat Desanya yamg melakukan perambahan hutan. Bahkan kata Khairul, di lokasi TKP pihaknya menemukan ada oknum pejabat di tingkat kecamatan Pajo yang terlibat langsung dalam kegiatan perambahan hutan.
"Sekitar pukul 16:30 Wita kami berupaya menurunkan para oknum-oknum tersebut dari lokasi kawasan Hutan. Tapi sayangnya merek tidak merespon. Bahkan pohon dan atau tanaman yang di babat adalah jenis Sonokeling( Delbergia latifolia,Red) yang telah di tebang oleh oknum masyarakat-masyarakat tersebut," bebernya.
Lebih jauh Khairul menegaskan, bahwa persoalan itu (kasus perambahan hutan,Red) sudah resmi dilaporkan ke tingkat atas."Saya sudah laporkan. Seperti apa hasilnya nanti nanti akan kita ketahui secara bersama," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tofo Pajo Mandapangga Rompu Waworada (TPMRW) Ir Syaifullah, kepada wartawan mengatakan, bahwa persoalan tersebut sedang dalam proses dan penanganan."Kalau masalah itu sedang diproses," ujarnya, melalui pesan singkat WhatsApp.
Mengenai adanya informasi keterlibatan oknum BKPH dalam aksi perambahan dan pembalakan liar (Illegal loging,Red) ? Syaifullah secara tegas membatah kalau itu tidak benar.
"Penindakan terhadap Illegal logging tetap menjadi fokus kami.Bahkan beberapa hari yang lalu kami tangkap tangan pelaku dan sedang proses hukum di Polres Dompu. Ini adalah bukti bahwa kami serius menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban," bantahnya.
Dikatakan Syaifullah, diirinya meyakini jika anggotannya tidak ada yang seperti itu. Bahkan kata dia, terkait hal itu dirinya sudah menanyakan pada anggota."Kalau memang ada tolong sebut nama dan bukti.Seperti foto, sehingga saya dapat mengambil tindakan pada staf yang (bermain,Red)," katanya.
Sebelumnya mengenai perambahan dan pembalakan liar, juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang menyampaikan antaralain, bahwa para pejabat di Dompu dan Bima juga harus berperan penting dalam mengusut secara tuntas kaitan persoalan tersebut.
Sebab semuanya, punya tanggungjawab untuk mengatasi persoalan (kerusakan hutan) yang terjadi di daerah. Begitu pun dengan masyarakat, juga memiliki peran untuk bersama-sama membasmi praktek perambahan dan pembalakan liar, sebab yang lebih banyak korban akibat dampak kerusakan hutan yaitu adalah masyarakat.
Sudah tidak jamannya lagi merusak lingkungan di NTB.Apalagi khusunya di wilayah Tambora sudah sangat menghawatirkan. Perlu kerjasama semua pihak untuk membasmi prilaku peramban dan pembalakan liar di lokasi kawasan hutan.(KS-RUL)
COMMENTS