Dalam beberapa Minggu terakhir ini, pihak Kejaksaan Negeri Raba Bima secara ‘marathon” melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana BOP ...
Dalam beberapa Minggu terakhir ini, pihak Kejaksaan Negeri Raba Bima secara ‘marathon” melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana BOP PAUD swasta dan Negeri yang ada di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot). Buktinya, belasan pengelola PAUD telah diperiksa dan pekan ini, akan ada belasan saksi yaitu dari pihak Dinas Dikpora Kota Bima juga pihak lembaga (PAUD) yang akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh sejumlah penyidik Jaksa yang ada di Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan setempat.
BIMA, KS.- Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Raba Bima, I Wayang Suriawan,SH,MH dalam keterangan persnya mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat yang peduli akan pemerintah Daerah Kota Bima, juga akan nasib warga Kota Bima, terutama yang berada dibawah naungan sejumlah PKBM dan PAUD di Kota Bima.
Laporan tersebut katanya, menyangkut dugaan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan sejumlah oknum pegawai dan pejabat di Lingkup Dinas dikpora terkait penggunaan dana hibah dari Pemerintah Pusat untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) senilai Rp.2,9 Milyar di Tahun Anggaran 2018 ini, termasuk BOP PAUD Tahun 2016 dan 2017 yang nilainya Milyaran Rupiah.
“Kita (Jaksa,red) sudah memanggil sejumlah saksi terkait kasus itu, terutam sejumlah pengelola lembaga telah dilakukan pemeriksaan. Dan Minggu depan ini akan banyak lagi pengelola lembaga dipanggil untuk dimintai keterangan,” tutur sosok jaksa yang sangat anti dengan pelaku korupsi itu.
Selain dari pengelola PAUD, pihaknya juga telah memanggil sejumlah pejabat di Lingkup Dikpora kota Bima termasuk kepala Dinas Dikpora telah di ambil keterangan sebelumnya, dan rencananya akan dipanggil kembali oleh pihaknya. Masalahnya, Kepala dinas bertanggungjawab penuh atas masalah yang timbul di Dinas setempat.
“Yang jelas, bahwa penggunaan BOP itu ada juklak juknisnya. Bila ada pelanggaran dari aturan atau prosedur yang ada, maka terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu. Makanya, saya berjanji akan menuntaskan kasus ini secepat mungkin, agar ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan masyarakat dan Daerah ini,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Wayang juga menuturkan adanya beberapa pejabat yang dipanggil namun tidak mengindahkan panggilan pihaknya.”Bila tidak datang juga di panggilan kedua, maka kami akan menjemput paksa mereka di Kantor ataupun di rumahnya,”t egasnya.(KS-Aaz)
 |
| I Wayang Suriawan,SH,MH |
BIMA, KS.- Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Raba Bima, I Wayang Suriawan,SH,MH dalam keterangan persnya mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat yang peduli akan pemerintah Daerah Kota Bima, juga akan nasib warga Kota Bima, terutama yang berada dibawah naungan sejumlah PKBM dan PAUD di Kota Bima.
Laporan tersebut katanya, menyangkut dugaan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan sejumlah oknum pegawai dan pejabat di Lingkup Dinas dikpora terkait penggunaan dana hibah dari Pemerintah Pusat untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) senilai Rp.2,9 Milyar di Tahun Anggaran 2018 ini, termasuk BOP PAUD Tahun 2016 dan 2017 yang nilainya Milyaran Rupiah.
“Kita (Jaksa,red) sudah memanggil sejumlah saksi terkait kasus itu, terutam sejumlah pengelola lembaga telah dilakukan pemeriksaan. Dan Minggu depan ini akan banyak lagi pengelola lembaga dipanggil untuk dimintai keterangan,” tutur sosok jaksa yang sangat anti dengan pelaku korupsi itu.
Selain dari pengelola PAUD, pihaknya juga telah memanggil sejumlah pejabat di Lingkup Dikpora kota Bima termasuk kepala Dinas Dikpora telah di ambil keterangan sebelumnya, dan rencananya akan dipanggil kembali oleh pihaknya. Masalahnya, Kepala dinas bertanggungjawab penuh atas masalah yang timbul di Dinas setempat.
“Yang jelas, bahwa penggunaan BOP itu ada juklak juknisnya. Bila ada pelanggaran dari aturan atau prosedur yang ada, maka terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu. Makanya, saya berjanji akan menuntaskan kasus ini secepat mungkin, agar ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan masyarakat dan Daerah ini,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Wayang juga menuturkan adanya beberapa pejabat yang dipanggil namun tidak mengindahkan panggilan pihaknya.”Bila tidak datang juga di panggilan kedua, maka kami akan menjemput paksa mereka di Kantor ataupun di rumahnya,”t egasnya.(KS-Aaz)
COMMENTS