Kota Bima, KS- Puluhan massa aksi yang tergabung dalam aktivis Gerakan Koalisi Lembaga Pemantauan Pengawasan Korupsi (LPPK-NTB) dan Organisa...
Kota Bima, KS-Puluhan massa aksi yang tergabung dalam aktivis Gerakan Koalisi Lembaga Pemantauan Pengawasan Korupsi (LPPK-NTB) dan Organisasi Garda Muda (OGM) Kamis kemarin, mengempur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima.
Kedatangan puluhan massa aksi digedung kompleks eks PU tersebut, tidak lain menanyakan sekaligus mendesak dinas yang hingga kini belum juga mencairkan anggaran pembiayaan kegiatan di sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dinaungi dinas tersebut.
“PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. PKBM bisa berupa tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. untuk mendirikan PKBM, bisa dari unsur apapun, oleh siapapun yang tentunya telah memenuhi syarat-syarat kelembagaan, “jelasnya korlap Damar Sosyalis.
Dengan belum cairnya anggaran PKBM, tudingnya, ada unsur kesengajaan menghambat kinerja dan pengabdian PKBM dalam menuntaskan wajib belajar bagi masyarakat yang tidak mampu dan putus sekolah. ini sama halnya, kata dia, sebagai bentuk ketidak profesionalitasan dinas dalam mengemban tugas negara mencerdaskan anak bangsa.
“Jangan-jangan anggaran PKBM sudah di tilep oknum di dinas. Sangkaan ini wajar, sebab indikasi menghambat kerja PKBM sangat nampak,”tudingnya.
Sementara itu Imam Junaidin Direktur (OGM), dalam orasinya menyampaikan, PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang PNFI. Tujuan PKBM, katanya, memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.
"lalu mengapa sampai hari ini Dinas belum juga mencairkan anggaran yang memang menjadi hak PKBM.”tanyanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud, Drs Yamin, menjawab aksi demonstrasi, sudah lama anggarannya ada tapi persoalannya pengurus PKBM sendiri yang tidak memahaminya.
"Ini telah terjadi miskomunikasi antara kepala bidang dan teman -teman PKBM. Pada saat bidang monitoring paket A, B dan C di PKBM belum memenuhi syarat,"jawabnya.
Ia berjanji, Senin pekan depan, akan mengadakan pertemuan hari dengan melibatkan kepala bidang serta pengurus PKBM, dalam rangka meluruskan apa yang menjadi kendala.(KS-Qi)
Kedatangan puluhan massa aksi digedung kompleks eks PU tersebut, tidak lain menanyakan sekaligus mendesak dinas yang hingga kini belum juga mencairkan anggaran pembiayaan kegiatan di sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dinaungi dinas tersebut.
“PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. PKBM bisa berupa tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. untuk mendirikan PKBM, bisa dari unsur apapun, oleh siapapun yang tentunya telah memenuhi syarat-syarat kelembagaan, “jelasnya korlap Damar Sosyalis.
Dengan belum cairnya anggaran PKBM, tudingnya, ada unsur kesengajaan menghambat kinerja dan pengabdian PKBM dalam menuntaskan wajib belajar bagi masyarakat yang tidak mampu dan putus sekolah. ini sama halnya, kata dia, sebagai bentuk ketidak profesionalitasan dinas dalam mengemban tugas negara mencerdaskan anak bangsa.
“Jangan-jangan anggaran PKBM sudah di tilep oknum di dinas. Sangkaan ini wajar, sebab indikasi menghambat kerja PKBM sangat nampak,”tudingnya.
Sementara itu Imam Junaidin Direktur (OGM), dalam orasinya menyampaikan, PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang PNFI. Tujuan PKBM, katanya, memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.
"lalu mengapa sampai hari ini Dinas belum juga mencairkan anggaran yang memang menjadi hak PKBM.”tanyanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud, Drs Yamin, menjawab aksi demonstrasi, sudah lama anggarannya ada tapi persoalannya pengurus PKBM sendiri yang tidak memahaminya.
"Ini telah terjadi miskomunikasi antara kepala bidang dan teman -teman PKBM. Pada saat bidang monitoring paket A, B dan C di PKBM belum memenuhi syarat,"jawabnya.
Ia berjanji, Senin pekan depan, akan mengadakan pertemuan hari dengan melibatkan kepala bidang serta pengurus PKBM, dalam rangka meluruskan apa yang menjadi kendala.(KS-Qi)
COMMENTS