Kota Bima,KS. -Ada hal yang menarik disampaikan warga saat reses serap aspirasi anggota DPRD Kota Bima Dapil 1 di Rabangodu Utara Rabu (19/2...
Kota Bima,KS.-Ada hal yang menarik disampaikan warga saat reses serap aspirasi anggota DPRD Kota Bima Dapil 1 di Rabangodu Utara Rabu (19/2) sore.
Jika kebanyakan warga mendominasi penyampaian aspirasi menyangkut infrastruktur dan kebutuhan peningkatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
Lain halnya, disampaikan Edi Mulyadi satu dari sekian warga kelurahan setempat yang mengajukan usulan. Edi justeru bertanya cukup kritis pada 10 wakilnya yang duduk di rumah rakyat DPRD Kota Bima.
Saat itu, Edi menanyakan seputar Sisa Lebih Penganggaran (Silpa) yang diketahuinya pada ABPD 2019 lalu, tersebut Rp 180 Miliar yang tidak mampu terserap dalam belanja Pemkot Bima. Tentu ratusan miliar uang yang disiapkan negara untuk dibelanjakan itu, sangat merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan yang berujung kesejahteraan secara bersama seluruh warga Kota Bima.
“Sipla sebanyak itu sangat merugikan masyarakat. Apakah ini ketidakmampuan pemerintah, “tanyanya yang ditegaskannya mesti mendapat jawaban dan penjelasan yang menyeluruh dan detail.
Tidak itu saja lontaran pertanyaan Edi Warga Rabangodu Utara ini. ia menanyakan kapan janji politik Walikota Bima direalisasikan terkait pembagian Handphon Andorid untuk seluruh Ketua RT/RW se-Kota Bima itu.”Walikota jangan janji saja dong. RT/RW sangat membutuhkan Handphon itu, sebagaimana janji yang dilontarkan saat kampanye Pilkada dulu,”sentilnya.
Menjawab pertanyaan warga tersebut, juru bicara wakil rakyat Dapil 1, Syamsuri, secara gambalang menjelaskan, Silpa sama halnya dengan ketidakmampuan membelanjakan anggaran yang tidak tersedia pada tahun berjalan.
Meski demikian Wakil Ketua DPRD Kota Bima utusan Fraksi PAN ini, memberikan alasan mengapa terjadi Silpa pada belanja Tahun 2019 lalu. Hal itu sebutnya, adanya beberapa program yang tidak bisa dikerjakan pada tahun berjalan. Misalnya rencana pembangunan Masjid Raya Al Muwahidin. Persoalannya karena aset dan kepemilikan masjid masih menjadi kewenangan yayasan yang mengelola Masjid dimaksud.
Kemudian program lain yakni Bansos dan pembangunana Rehab Rekon pasca banjir. Beberapa program besar itu, pada tahun berjalan tidak terlanksana dan pastinya akan dilaksnakan pada tahun ini.”Itulah yang membuat Silpa pada belanja daerah Kota Bima.bukan karena ketidakmampuan belanja yang tidak beralasan. Tetapi lebih dari benturan aturan yang melandasi belanja itu sendiri,”kata Rian-Sapaannya-
Syamsuri menjabarkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) setiap tahunnya berkisar di angka dari Rp 800 Miliar. Sehingga diyakininya seluruh janji politik Lutfi-Feri yang pada prinsipnya telah tetuang dalam RPJMD Kota Bima, ter-realisasi, hingga lima tahun perjalanan pemerintahan ini. .
Coba bayangkan, kata Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini, dari 10 Kota dan kabupaten yang ada di NTB, hanya Kota Bima saja yang tidak memiliki Masjid di kantor Kepala Daerahnya. Dasar itulah kepemimpinan Lutfi-Feri merealisasikan satu masjid megah di pelataran kantor Pemkot Bima tersebut. Untuk pembangunan Masjid Nur Latif itu, sebutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 4 Miliar. “ini semua komitmen pemerintah dalam membangun Kota Bima tercinta,”ujarnya.
Belum lagi urainya, alokasi anggaran besar yang menunjukan keberpihakan pada masyarakat, dinataranya, Rp 7,5 Miliar untuk para wira usaha. Lalu Rp 35 Miliar untuk alokasi BPJS warga tidak mampu. Rp 1 Miliar dana kelurahan untuk 41 kelurahan yang teralokasi tahun 2020 sehingga berjumlah 41 Milir untuk seluruh kelurahan se-Kota Bima. ditambah lagi peningkatan intensif RT-RW sampai diangka 350 ribu. Rp 7,5 M untuk eks K2 yang masing-masing dibagikan 500 ribu.
Ditambahkannya, soal Handphon android belum direalisasikan, karena menyesuaikan dengan program Smart city yang telah disiapkan anggaran sedikitnya Rp 10 Miliar. Sebabnya program itu akan mengkoneksi berbagai informasi lapangan diseluruh wilayah Kota Bima. didalamnya ada pula sistem ITE yang kesemuanya terkoneksi dengan perangkat yang ada di Walikota Bima. “Nanti Handphon ketua RT-RW akan dikoneksikan dalam program smart city tersebut,”jawabnya.(RED)
Jika kebanyakan warga mendominasi penyampaian aspirasi menyangkut infrastruktur dan kebutuhan peningkatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
Lain halnya, disampaikan Edi Mulyadi satu dari sekian warga kelurahan setempat yang mengajukan usulan. Edi justeru bertanya cukup kritis pada 10 wakilnya yang duduk di rumah rakyat DPRD Kota Bima.
Saat itu, Edi menanyakan seputar Sisa Lebih Penganggaran (Silpa) yang diketahuinya pada ABPD 2019 lalu, tersebut Rp 180 Miliar yang tidak mampu terserap dalam belanja Pemkot Bima. Tentu ratusan miliar uang yang disiapkan negara untuk dibelanjakan itu, sangat merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan yang berujung kesejahteraan secara bersama seluruh warga Kota Bima.
“Sipla sebanyak itu sangat merugikan masyarakat. Apakah ini ketidakmampuan pemerintah, “tanyanya yang ditegaskannya mesti mendapat jawaban dan penjelasan yang menyeluruh dan detail.
Tidak itu saja lontaran pertanyaan Edi Warga Rabangodu Utara ini. ia menanyakan kapan janji politik Walikota Bima direalisasikan terkait pembagian Handphon Andorid untuk seluruh Ketua RT/RW se-Kota Bima itu.”Walikota jangan janji saja dong. RT/RW sangat membutuhkan Handphon itu, sebagaimana janji yang dilontarkan saat kampanye Pilkada dulu,”sentilnya.
Menjawab pertanyaan warga tersebut, juru bicara wakil rakyat Dapil 1, Syamsuri, secara gambalang menjelaskan, Silpa sama halnya dengan ketidakmampuan membelanjakan anggaran yang tidak tersedia pada tahun berjalan.
Meski demikian Wakil Ketua DPRD Kota Bima utusan Fraksi PAN ini, memberikan alasan mengapa terjadi Silpa pada belanja Tahun 2019 lalu. Hal itu sebutnya, adanya beberapa program yang tidak bisa dikerjakan pada tahun berjalan. Misalnya rencana pembangunan Masjid Raya Al Muwahidin. Persoalannya karena aset dan kepemilikan masjid masih menjadi kewenangan yayasan yang mengelola Masjid dimaksud.
Kemudian program lain yakni Bansos dan pembangunana Rehab Rekon pasca banjir. Beberapa program besar itu, pada tahun berjalan tidak terlanksana dan pastinya akan dilaksnakan pada tahun ini.”Itulah yang membuat Silpa pada belanja daerah Kota Bima.bukan karena ketidakmampuan belanja yang tidak beralasan. Tetapi lebih dari benturan aturan yang melandasi belanja itu sendiri,”kata Rian-Sapaannya-
Syamsuri menjabarkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) setiap tahunnya berkisar di angka dari Rp 800 Miliar. Sehingga diyakininya seluruh janji politik Lutfi-Feri yang pada prinsipnya telah tetuang dalam RPJMD Kota Bima, ter-realisasi, hingga lima tahun perjalanan pemerintahan ini. .
Coba bayangkan, kata Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini, dari 10 Kota dan kabupaten yang ada di NTB, hanya Kota Bima saja yang tidak memiliki Masjid di kantor Kepala Daerahnya. Dasar itulah kepemimpinan Lutfi-Feri merealisasikan satu masjid megah di pelataran kantor Pemkot Bima tersebut. Untuk pembangunan Masjid Nur Latif itu, sebutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 4 Miliar. “ini semua komitmen pemerintah dalam membangun Kota Bima tercinta,”ujarnya.
Belum lagi urainya, alokasi anggaran besar yang menunjukan keberpihakan pada masyarakat, dinataranya, Rp 7,5 Miliar untuk para wira usaha. Lalu Rp 35 Miliar untuk alokasi BPJS warga tidak mampu. Rp 1 Miliar dana kelurahan untuk 41 kelurahan yang teralokasi tahun 2020 sehingga berjumlah 41 Milir untuk seluruh kelurahan se-Kota Bima. ditambah lagi peningkatan intensif RT-RW sampai diangka 350 ribu. Rp 7,5 M untuk eks K2 yang masing-masing dibagikan 500 ribu.
Ditambahkannya, soal Handphon android belum direalisasikan, karena menyesuaikan dengan program Smart city yang telah disiapkan anggaran sedikitnya Rp 10 Miliar. Sebabnya program itu akan mengkoneksi berbagai informasi lapangan diseluruh wilayah Kota Bima. didalamnya ada pula sistem ITE yang kesemuanya terkoneksi dengan perangkat yang ada di Walikota Bima. “Nanti Handphon ketua RT-RW akan dikoneksikan dalam program smart city tersebut,”jawabnya.(RED)
COMMENTS