Bima,KS.- Kegagalan demi kegagalan Bupati Bima, Indah Damayanti Puteri (IDP) yang terakumulasi pada indikator data termuat di LKPJ, satu per...
Bima,KS.-Kegagalan demi kegagalan Bupati Bima, Indah Damayanti Puteri (IDP) yang terakumulasi pada indikator data termuat di LKPJ, satu persatu mulai tampak mengemuka.
Selain tidak mampunya IDP sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten Bima, menurunkan angka kemiskinan meski hanya pada angka 1 persen dalam kurun waktu empat tahun berlalu kepemimpinannya, saat rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Bima tahun anggaran 2019, mencuat penilaian kegagalan yang lain.
Penilaian kegagalan saat Pansus membahas bersama Dinas Pertanian, disampaikan sejumlah anggota Pansus. Anggota Pansus, Mustakim dari Fraksi Nasdem, misalnya, menilai kepemimpinan IDP sebagai Bupati Bima selama kurun waktu lima tahun berjalan, telah gagal mensejahterakan para petani di Kabupaten Bima yang menjadi warga profesi mayoritas.
“Bupati Bima telah gagal membawa para petani menjadi sejahtera atas kerja yang dilakukannya selama ini. petani kita terus bertahan dengan berbagai masalah,”nilai duta Nasdem ini dihadapan rapat Pansus, Selasa (7/4) diruang rapat utama DPRD setempat.
Apa saja indikator kegagalan Bupati Bima yang disampaikannya ?, usai mendengar dan menyimak sejumlah narasi program yang disampaikan jajaran Dinas Pertanian yang dikomandoi HM Natsir selaku Sekretaris Dinas, Mustakim, menggambar beberapa poin sebagai indkaktor kegagalan dimaksud.
Poin pertama disampaikannya, soal pengadaan bibit berbagai komoditi yang selalu berujung masalah, tentu penyebabnya bibit yang disediakan pemerintah tidak berkualitas dan tidak sesuai yang diinginkan petani di setiap wilayah yang ada.
Tidak itu saja, poin lain sebagai indikator kegagalan IDP selaku Bupati Bima hematnya, soal kelangkaan dan mahalnya pupuk. Setiap musim tanam katanya, masalah pupuk bagai sengkarut tak berujung indah bagi para petani,”Bukan saja langka, pupuk selalu mahal dan harganya melampau Harga Eceran Terendah (HET) yang ditentukan,”sebutnya.
Tangisan lain yang selalu menerpa para petani di Kabupaten Bima, soal pengadaan dan kesiapan obat dan pestisida. Disisi ini, sebutnya pula, petani selalu dihadapkan pada obat yang tidak berkualitas, langka dan tentu mahal pula.
Tiga indikator ini urainya lalu bertanya, dari sisi mana Bupati Bima selaku pemangku kewenangan tertinggi menata kelola kebijakan, dianggap berpihak dan memerhatikan para petani. “Sama sekali tidak terukur, indikator mana yang bisa menyebutkan Bupati Bima berhasil menyejahterakan petani,”nilainya.
Atas penilaian Pansus LKPJ tersebut, Sekretaris Dinas Pertanian, HM Natsir, mengemukakan, beberapa hal. Diantaranya, soal ketersediaan pupuk murni mengacu pada RDKK yang telah diajukan para Kelompok Tani. Dari situlah distibutor hingga pengecer mengalokasikannya. Kemudian soal obat dan bibit semuanya sesuai usulan kebutuhan para petani yang terakumulasi dalam data usulan oleh Dinas tentunya. karena semuanya berpulang pada alokasi pemerintah pusat.(RED)
Selain tidak mampunya IDP sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten Bima, menurunkan angka kemiskinan meski hanya pada angka 1 persen dalam kurun waktu empat tahun berlalu kepemimpinannya, saat rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Bima tahun anggaran 2019, mencuat penilaian kegagalan yang lain.
Penilaian kegagalan saat Pansus membahas bersama Dinas Pertanian, disampaikan sejumlah anggota Pansus. Anggota Pansus, Mustakim dari Fraksi Nasdem, misalnya, menilai kepemimpinan IDP sebagai Bupati Bima selama kurun waktu lima tahun berjalan, telah gagal mensejahterakan para petani di Kabupaten Bima yang menjadi warga profesi mayoritas.
“Bupati Bima telah gagal membawa para petani menjadi sejahtera atas kerja yang dilakukannya selama ini. petani kita terus bertahan dengan berbagai masalah,”nilai duta Nasdem ini dihadapan rapat Pansus, Selasa (7/4) diruang rapat utama DPRD setempat.
Apa saja indikator kegagalan Bupati Bima yang disampaikannya ?, usai mendengar dan menyimak sejumlah narasi program yang disampaikan jajaran Dinas Pertanian yang dikomandoi HM Natsir selaku Sekretaris Dinas, Mustakim, menggambar beberapa poin sebagai indkaktor kegagalan dimaksud.
Poin pertama disampaikannya, soal pengadaan bibit berbagai komoditi yang selalu berujung masalah, tentu penyebabnya bibit yang disediakan pemerintah tidak berkualitas dan tidak sesuai yang diinginkan petani di setiap wilayah yang ada.
Tidak itu saja, poin lain sebagai indikator kegagalan IDP selaku Bupati Bima hematnya, soal kelangkaan dan mahalnya pupuk. Setiap musim tanam katanya, masalah pupuk bagai sengkarut tak berujung indah bagi para petani,”Bukan saja langka, pupuk selalu mahal dan harganya melampau Harga Eceran Terendah (HET) yang ditentukan,”sebutnya.
Tangisan lain yang selalu menerpa para petani di Kabupaten Bima, soal pengadaan dan kesiapan obat dan pestisida. Disisi ini, sebutnya pula, petani selalu dihadapkan pada obat yang tidak berkualitas, langka dan tentu mahal pula.
Tiga indikator ini urainya lalu bertanya, dari sisi mana Bupati Bima selaku pemangku kewenangan tertinggi menata kelola kebijakan, dianggap berpihak dan memerhatikan para petani. “Sama sekali tidak terukur, indikator mana yang bisa menyebutkan Bupati Bima berhasil menyejahterakan petani,”nilainya.
Atas penilaian Pansus LKPJ tersebut, Sekretaris Dinas Pertanian, HM Natsir, mengemukakan, beberapa hal. Diantaranya, soal ketersediaan pupuk murni mengacu pada RDKK yang telah diajukan para Kelompok Tani. Dari situlah distibutor hingga pengecer mengalokasikannya. Kemudian soal obat dan bibit semuanya sesuai usulan kebutuhan para petani yang terakumulasi dalam data usulan oleh Dinas tentunya. karena semuanya berpulang pada alokasi pemerintah pusat.(RED)
COMMENTS