Polemik soal alokasi anggaran penanganan covid19 di Kabupaten Bima sebanyak Rp.50Milyar terus bergulir di lembaga Dewan juga masyarakat kabu...
Polemik soal alokasi anggaran penanganan covid19 di Kabupaten Bima sebanyak Rp.50Milyar terus bergulir di lembaga Dewan juga masyarakat kabupaten Bima. Pasalnya, selain ketidak transparannya Bupati dan jajarannya menggunakan dana itu tepat sasaran, tapi juga berkaitan dengan tidak adanya koordinasi dan konsultasi anggaran tersebut dengan 45 wakil rakyat Kabupaten Bima, paling tidak dengan pimpinan dan anggota Banggar legislative.
Lantas, bagaimana penilaian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima atas sikap bupati yang tak lagi menghargai lembaga dewan dan terkesan mengelola uang Negara seperti uang pribadianya tersebut ?.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad AMinurlah,SE meminta bupati Bima agar menghargai lembaga dewan terhormat ini.”Jangan karena selama ini kita biarkan dia (Bupati,red) tidak datang setiap rapat, lantas semakin jadi. Rapat konsultasi ini kepentingan eksekutif, kenapa bupati sendiri tidak mau hadir. Hargailah dewan ini, dan jangan selalu membodohi kita di dewan,” keluhnya.
Maman menilai Bupati Hj. Indah Damayanti Putri ini sosok pemimpin yang patut dipertanyakan kejujuran dan keikhlasan membangun Daerah ini.”Sekali lagi, hargailah lembaga dewan dan anggota dewan,. Apa susahnya datang rapat bersama dewan, apalagi membahas soal uang Rp.50Milyar untuk penanganan covid19,” harapnya.
Kalau bupati mau jujur kata Maman, Kabupaten Bima ini bukan daerah industry, melainkan daerah yang didominasi oleh pertanian, kelautan dan lainnya. Artinya, bila ingin tepat sasaran penggunaan dan manfaat dana covid itu, maka berikan kepada keluarga yang terpapar covid19, termasuk yang dalam pengawasan pandemic. “Bukan bagi-bagi sembako di seluruh desa, sehingga langkah yang dilakukan bupati sekarang bukan langkah pencegahan tapi memanfaatkan pandemic untuk kepentingan politik bupati,” tegasnya kembali.
Sementara Edy Muchlis S,Sos menuding bupati telah merusak tatanan pemerintaha yang baik sebelumnya Hj.Indah Damayanti Putri ini menjadi Bupati.”Kemitraan eksekutif dengan legislative telah dinodai oleh segelintir pemimpin seperti Dinda sekarang. Apa jadinya daerah ini kalau terus dipimpin oleh kepala daerah yang tidak berilmu serta tidak memiliki niat baik membangun daerah ini,” kesalnya.
Kata Edi, kekuatan lembaga (imun) telah habis dirusak oleh Dinda. Sementara teman-teman dewan juga masih ada yang tidak menyatukan langkah dan persepsi melawan kejahatan yang dibuat oleh Dinda sekarang.”Karena itu, mari seluruh anggota dewan melawan sikap dan ulah pemimpin seperti dinda yang tidak menghargai lembaga dewan,” ajak duta Nasdem yang sudah dua periode menjadi anggota dewan itu.
Selain itu, Mustakim juga mengecam keras sikap Dinda yang selama ini tidak menghargai undangan dewan.”Hari ini kembali Dinda tidak hadir rapat konsultasi anggaran covid ini. Apa sebenarnya yang ada dalam otak kepala daerah kita hari ini. Apakah dia sudah terlanjur menyalahgunakan anggaran dana covid tersebut, atau ada hendak menghilangkan jejak langkahnya dibalik penggunaan dana covid, sehingga ke depan bisa terlepas dari jeratan hukum,” cetus duta Nasdem utusan warga Monta ini.
Ia meminta bupati untuk hadir dalam rapat konsultasi ke depan. Kalau tidak, bupati dianggap telah melakukan kejahatan terhadap pengelolaan dana covid19.
“Kalau tidak hadir lagi ke depan, kita obrak-abrik lembaga ini, karena ulah dinda merusak tatanan pemerintahan yang sudah dijalin secara baik selama ini,” tandasnya.(KS-002)
Lantas, bagaimana penilaian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima atas sikap bupati yang tak lagi menghargai lembaga dewan dan terkesan mengelola uang Negara seperti uang pribadianya tersebut ?.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad AMinurlah,SE meminta bupati Bima agar menghargai lembaga dewan terhormat ini.”Jangan karena selama ini kita biarkan dia (Bupati,red) tidak datang setiap rapat, lantas semakin jadi. Rapat konsultasi ini kepentingan eksekutif, kenapa bupati sendiri tidak mau hadir. Hargailah dewan ini, dan jangan selalu membodohi kita di dewan,” keluhnya.
Maman menilai Bupati Hj. Indah Damayanti Putri ini sosok pemimpin yang patut dipertanyakan kejujuran dan keikhlasan membangun Daerah ini.”Sekali lagi, hargailah lembaga dewan dan anggota dewan,. Apa susahnya datang rapat bersama dewan, apalagi membahas soal uang Rp.50Milyar untuk penanganan covid19,” harapnya.
Kalau bupati mau jujur kata Maman, Kabupaten Bima ini bukan daerah industry, melainkan daerah yang didominasi oleh pertanian, kelautan dan lainnya. Artinya, bila ingin tepat sasaran penggunaan dan manfaat dana covid itu, maka berikan kepada keluarga yang terpapar covid19, termasuk yang dalam pengawasan pandemic. “Bukan bagi-bagi sembako di seluruh desa, sehingga langkah yang dilakukan bupati sekarang bukan langkah pencegahan tapi memanfaatkan pandemic untuk kepentingan politik bupati,” tegasnya kembali.
Sementara Edy Muchlis S,Sos menuding bupati telah merusak tatanan pemerintaha yang baik sebelumnya Hj.Indah Damayanti Putri ini menjadi Bupati.”Kemitraan eksekutif dengan legislative telah dinodai oleh segelintir pemimpin seperti Dinda sekarang. Apa jadinya daerah ini kalau terus dipimpin oleh kepala daerah yang tidak berilmu serta tidak memiliki niat baik membangun daerah ini,” kesalnya.
Kata Edi, kekuatan lembaga (imun) telah habis dirusak oleh Dinda. Sementara teman-teman dewan juga masih ada yang tidak menyatukan langkah dan persepsi melawan kejahatan yang dibuat oleh Dinda sekarang.”Karena itu, mari seluruh anggota dewan melawan sikap dan ulah pemimpin seperti dinda yang tidak menghargai lembaga dewan,” ajak duta Nasdem yang sudah dua periode menjadi anggota dewan itu.
Selain itu, Mustakim juga mengecam keras sikap Dinda yang selama ini tidak menghargai undangan dewan.”Hari ini kembali Dinda tidak hadir rapat konsultasi anggaran covid ini. Apa sebenarnya yang ada dalam otak kepala daerah kita hari ini. Apakah dia sudah terlanjur menyalahgunakan anggaran dana covid tersebut, atau ada hendak menghilangkan jejak langkahnya dibalik penggunaan dana covid, sehingga ke depan bisa terlepas dari jeratan hukum,” cetus duta Nasdem utusan warga Monta ini.
Ia meminta bupati untuk hadir dalam rapat konsultasi ke depan. Kalau tidak, bupati dianggap telah melakukan kejahatan terhadap pengelolaan dana covid19.
“Kalau tidak hadir lagi ke depan, kita obrak-abrik lembaga ini, karena ulah dinda merusak tatanan pemerintahan yang sudah dijalin secara baik selama ini,” tandasnya.(KS-002)
COMMENTS