Kota Bima,KS.- Entah sudah keberapa kalinya mutasi rotasi yang dihajatkan Pemerintah Kota Bima selama kepemimpinan Walikota Bima, HM Lutfi. ...
Kota Bima,KS.-Entah sudah keberapa kalinya mutasi rotasi yang dihajatkan Pemerintah Kota Bima selama kepemimpinan Walikota Bima, HM Lutfi. Pelantikan terbaru digelar Kamis (30/7) lalu adalah mutasi dan rotasi pejabat ditingkat eselon 3 dan eselon 4.
Jika merujuk dari pelantikan perdana ratusan ASN pada dekade awal rezim ini yang berujung ke meja Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meski belum jelas konskewensi dari dugaan demosi ketimbang rotasi alias penyegaran.
Kali ini dugaan yang sama pun, terjadi lagi mirip dengan peristiwa dua tahun lalu. Dugaannya, pelantikan pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang dibijaki Pemkot Bima, sarat pelanggaran Perwali tentang perubahan nomenklatur sejumlah bagian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Apakah mutasi dan rotasi itu cacat hukum ?, dari informasi dan data yang diperoleh wartawan, Pemerintah Kota Bima saat ini sedang dan tengah melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur sesuai Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016. Dari Perda tertera tersebut, ada sejumlah perubahan, termasuk perubahan bagian di Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat Dewan (Sekwan).
Pada Perda itu sebagai data yang diperoleh, telah diterbitkan Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur perubahan nomenklatur di Setda yang mestinya diberlakukan pada 1 Juli 2020. Untuk OPD Sekretariatan Dewan (Setwan) telah diterbitkan pada 13 Juli 2020. Itu artinya, bagi pejabat baru yang dilantik harus nama jabatannya mesti mengikuti nomenklatur yang baru, sesuai dengan Perwali yang sudah ditandatangani oleh Walikota Bima sendiri.
Nah, jika mengacu pada perubahan nomenklatur itu, sudah barang tentu pelantikan yang dibijakai Kamis lalu, tidak sesuai dengan Perwali yang diberlakukan pada OPD Sektwa. Sebab dalam Perwali tersebut, tidak lagi ada penyebutan Bagian Humas dan Umum, tetapi penyebutannya Bagian Umum dan Keuangan. Sementara saat pelantikan, masih disebutkan jabatan Bagian Humas dan Umum.
Dengan terbitnya nomenklatur perubahan nama bagian ini, maka otomatis nomenklatur yang lama dicabut dengan sendirinya dan pelantikan harus disesuaikan dengan nomenklatur baru.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bima M Saleh yang berusaha dikonfirmasi sejumlah wartawan, terkait pelantikan yang diduga melanggar Perwali dan sarat cacat hukum dan cacat administrasi tersebut, belum terklarifikasi. Seluler pejabat yang bersangkutan dihubungi dari kemarin, masih saja tidak aktif.
Demikian pula dengan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H A Malik, diupayakan untuk konfirmasi, belum memberikan jawaban.
Sekretaris BKPSDM Kota Bima Rusdhan yang dimintai klarifikasi wartawan, Sabtu (1/8), menjawab bahwa saat pelantikan kemarin dirinya sedang dinas luar. Jadi tidak tahu menahu prosesnya.“Termasuk penyusunan sebelum pelantikan, saya sedang dinar luar. Yang paling tepat memberikan klarifikasi mengenai itu Pak Kepala BKPSDM saja,”jawabnya.(RED)
COMMENTS