Bima, KS, - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima berang dengan sikap Ketua DPRD, M. Feryandi Putera yang diam-diam bersama Bupati Bima, Hj. ...
Bima, KS,- Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima berang dengan sikap Ketua DPRD, M. Feryandi Putera yang diam-diam bersama Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengevalusasi APBD dengan Pemprov NTB di Mataram belum lama ini.
Pasalnya sejumlah anggota DPRD seperti Duta NasDem, Edy Muhlis, Mustakim dan Ilham Yusuf dari PKS menilai sikap Ketua DPRD itu tidak etis dan hasil evaluasi itu sampai saat ini tidak diketahui karena belum disampaikan.
"Meski dari anggota dan Pimpinan, kinerja DPRD itu sifatnya kolektif dan kolegial. Apapun berkaitan dengan lembaga harus dibahas dan diputuskan bersama-sama," kata Mustakim, saat rapat pembahasan terkait Raperda penyertaan modal BUMD, Rabu (28/7/2021)
Ia menilai sikap tidak etis yang dilakukan Ketua DPRD itu dikuatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman di internal DPRD. Karena Ketua DPRD dan Bupati Bima memiliki hubungan darah, yakni antara anak dan ibu kandung.
"Ketua DPRD harus profesional, tidak boleh mengabaikan hak-hak anggota dewan lain," katanya.
Tidak sampai disitu, Mustakim juga mengaku kecewa dengan sikap Bupati Bima, yang selama ini kerap menuruti keinginan pendemo dengan mengucurkan anggaran.
"Saat demo mahasiswa Donggo dan Soromandi kemarin soal jalan rusak, Bupati langsung menjanjikan anggaran perbaikan sehingga demopun tak berlanjut," ujarnya.
Ia menilai sikap yang dilakukan Bupati tersebut tidak etis dan tidak patut diikuti. Pasalnya dana yang dianggarkan itu bersumber dari APBD perubahan. Sementara APBD perubahan hingga kini belum dibahas bersama DPRD.
"Lagipula program kegiatan yang diakomodir dalam APBD ada mekanismenya, yakni hasil Musrembang dan reses dewan bukan tuntutan demo," ujarnya.
Senada dengan Edy Muhlis,Mustakim, juga mengkritik sikap Ketua DPRD yang tidak memiliki taring dan marwah ketika berhadapan dengan Bupati Bima. Menurut dia, Ketua DPRD harus mengesampingkan urusan keluarga dengan mengutamakan urusan kepentingan publik.
"Ketua DPRD harus utamakan kepentingan lembaga dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai marwah DPRD rusak hanya karena perilaku oknum," ujarnya.
Anggota DPRD Dapil 6 ini meminta Ketua DPRD untuk memberikan masukan dan mengingatkan Bupati Bima terkait kebijakan yang dikeluarkan. Jangan sampai kebijakan Bupati keluar dari aturan dan ketentuan yang berlaku.
"DPRD itu fungsinya mengontrol dan mengawasi kinerja Pemerintah. Fungsi ini harus tetap dijalankan," ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan, Ilham Yusuf. Duta PKS ini mempertanyakan hasil evalusasi APBD antara Bupati Bima dan Ketua DPRD dengan Pemprov NTB di Mataram belum lama ini. Pasalnya sampai saat ini, anggota dewanain belum mendapatkan hasilnya.
"Kami harapkan Ketua DPRD bisa menyampaikan hasil evaluasi APBD bersama Bupati dan Pemprov. Karena Kami di Banggar sampai saat ini belum mendapatkan hasil evaluasi APBD ini. "Ujarnya.(KS,-AR01)
COMMENTS