Sepertinya, sejumlah elemen masyarakat Bima sudah mulai mengambil sikap atas masifnya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Bima Kabupat...
Sepertinya, sejumlah elemen masyarakat Bima sudah mulai mengambil sikap atas masifnya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Bima Kabupaten dan wilayah hukum Polres Bima Kota dalam beberapa bulan terakhir hingga sekarang.Langkah maju elemen rakyat tersebut berdasar kurangnya penegakan hukum dalam sebulan terakhir, padahal peredaran narkoba sekarang sudah merajalela hingga pelosok desa seperti di Soromandi tepatnya desa Sampungu, yang sekarang malah meningkat tajam peredaran narkoba, bahkan beromzet besar.
BIMA, KS.- Kenapa bisa demikian, padahal Desa Sampungu merupakan desa terpencil pesisir lingkar utara yang jauh dari ibukota Kabupaten dan Kota Bima.”tanya tokoh muda agamais Donggo Ustad H.Syamsudin HZ, S.Pd saat berbincang-bincang dengan sejumlah wartawan, Kamis 1 Mei 2025.
Pemilik Pondok Pesantren (Ponpes) di Desa Doridungga Kecamatan Donggo itu menilai bahwa Bima yang dikenal Daerah yang dihuni 99 persen beragama islam justeru sekarang menjadi sasaran empuk bisnis narkoba, bisnis investasi ilegal yang justeru tidak ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) juga pihak Pemerintah Daerah, khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam 15 Tahun terakhir ini, juga pemerintahan sekarang.
“Saya juga bertanya dalam hati, siapa sesungguhnya pelaku peredaran narkoba yang bermain di Bima saat ini. Kok bisa sebebas mereka menjual beras, sembako di pasar. Jangan-jangan peredaran narkoba di bima dibeking oleh oknum tertentu yang berpangkat besar, sehingga yang berpangkat kecil gak berani mengambil tindakan hukum, termasuk kepala daerah juga tidak memiliki nyali untuk menyelamatkan daerah dan rakyat Bima,” duganya.
Tak hanya itu, Ketua Forum Ponpes se Kabupaten Bima itu juga mengungkapkan kekhawatirannya Bima menjadi ladang produksi Narkoba. Contoh sejak Tahun 2024 hingga sekarang, justeru wilayah Kecamatan Soromandi yang disebut-sebut sebagai sumber narkoba yang omsetnya ratusan juta hingga milyaran rupiah.Padahal semua Desa di Soromandi warganya biasa-biasa saja, dan bisa dibuktikan oleh publik, berapa banyak warga soromandi yang masuk penjara atas kejahatannya.”Kalaupun ada, paling berapa orang yang terlibat kasus narkoba, itupun bukan pengedar atau bandar, tapi pelele yang jual beberapa paket kecil, tapi ditangkap. Nah, yang beromzet milyaran rupiah di soromandi itu, lokasinya dimana, apakah di Sampungu, atau desa lain di Soromandi, sebab semua tokoh mudah, tokoh masyarakat di soromandi sekarang sudah lama memantau aktivitas narkoba oleh oknum pemuda pemudi dan tidak mendapatkan itu,” paparnya.
Oleh karenanya, Ustad Syamsudin berharap agar Kapolres Bima Kabupaten, Kapolres Bima Kota, Dandim Bima, BNNK Bima, Bupati dan Wakil Bupati Bima, Walikota dan Wakil Walikota Bima melakukan rapat bersama di satu tempat, undang berbagai pihak, kejaksaan pengadilan, praktisi hukum, akademisi, BEM-BEM semua kampus di Bima, juga organisasi pemuda pemudi lainnya yang peduli dengan Dana Mbojo, termasuk organisasi islam, harus diajak bersama.”Bila perlu, kalau ada isu bahwa ada tempat produksi narkoba di Bima, kita bisa bersama-sama menggeledah dan bila perlu bubarkan aktivitas usahanya,sebab sekarang banyak kelompok kejahatan yang berlabel investasi padahal datang produksi narkoba, cetak uang palsu, dan lainnya, termasuk transaksi tabung gas LPG yang sering kali ditemukan di warga yang bocor, itu adalah tabung gas palsu bukan SNI,” urainya.
Harapan pertemuan silaturahim bersama semua Muspida, Muspika serta organisasi penting lainnya itu agar isu peredaran narkoba di Bima ini tak se boming sekarang.”Dulu sebelum Badai NTB masuk penjara, tangkap pelaku narkoba tiap hari oleh buser bahkan berkali-kali dalam seminggu, sekarang kok sepi, tapi narkobanya beredar banyak dan bebas dapat di pelosok-pelosok desa. Saya berharap agar apa yang saya sampaikan ini memotivasi bagi semua elemen masyarakat Bima, lebih khusus Kapolres, wakapolres, kasat narkoba dan buser dibawahnya, juga lebih utama lagi Pak Kapolda NTB, yang merupakan putra kelahiran di NTB ini, harus turun secara rutin ke tiap Polres khususnya pulau sumbawa,” harapnya.
Di akhirnya komentarnya, Ustad H.Syamsudin mencoba menganalisa soal banyaknya investasi tambak udang di Bima yang jumlahnya capai 28 perusahaan, yang konon katanya gak lengkapi ijin, terutama ijin kelayakan bangunan di semua tambak, ijin bangunan gardu listrik, ijin dampak lingkungan, ijin wilayah laut dan masih banyak ijin lain yang harus dilengkapi oleh pengusaha tambak.”Nah, pertanyaan saya, bukannya dibeberapa tambak dari 28 perusahaan itu sudah ada yang beroperasi sejak tahun 2015. Tapi kok bisa bebas aktivitas. Justru saya menduga bahwa pengusaha-pengusaha tambak itu sudah banyak keluarkan anggaran untuk urus ijin, keamanan dan lainnya, mungkin setoran pengusaha tidak sampai utuh ke dalam kas daerah, sehingga tak heran pengusaha tidak respon serius teriakan pejabat pemerintah agar lengkapi ijin dan lainnya, sebab uang hasil tambak banyak diambil oleh oknum pejabat tertentu,”tegasnya seraya mengingatkan kepada warga Kabupate Bima bahwa aktivitas tambak yang dianggap tertutup tidak jauh dari aktivitas penyelundupan bahkan memproduksi kejahatan, sebab keberadaan tambak itu identik dengan cetak uang banyak dari hasil tambak, belum lagi dari hasil kejahatan lainnya, yang diproduksi di tambak tersebut.
“Semoga apa yang saya sampaikan itu tidak terjadi di Bima. Meski sekarang narkoba di bima semakin mudah didapat dengan jumlah banyak. Yang pasti, Polri, TNI dan BNNK serta peran pemerintah, lebih-lebih anggota dewan di Kota dan Kabupaten Bima harus bersatu, tidak hanya menjadi penonton, padahal digaji banyak oleh negara dari hasil pajak rakyat. Karena itu, peran wakil rakyat bersama Polri dan TNI wajib dilakukan, kecuali tidak peduli dengan daerah kita tercinta, atau sudah menjadi budak kelompok kejahatan yang terus merajalela di Bima ini,”cetusnya lanjut. (KS-Crew)
COMMENTS