Seperti daerah lainnya, pada tahun anggaran 2025–2026 Kabupaten Bima juga menghadapi keterbatasan fiskal. BIMA, KS.- Untuk mempercepat pro...
Seperti daerah lainnya, pada tahun anggaran 2025–2026 Kabupaten Bima juga menghadapi keterbatasan fiskal.
BIMA, KS.- Untuk mempercepat proses pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Kabupaten Bima, Bupati Bima, Ady Mahyudi, didampingi pejabat terkait melakukan safari koordinasi ke sejumlah kementerian sepanjang akhir pekan ini.
Dalam kunjungan ke Kantor Bappenas, Jumat (12/12), Bupati dan rombongan diterima oleh Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Ika Retna Wulandary.
Kunjungan tersebut ditujukan untuk menjajaki peluang pendanaan dan mengajukan sejumlah program prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat guna menjabarkan visi dan misi pembangunan.
“Safari ini merupakan tindak lanjut dari hasil desk usulan daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI pada kegiatan Retreat Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada Oktober lalu,” jelas Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Ady Mahyudi menyampaikan 10 usulan prioritas strategis yang dianggap mendesak dan dipaparkan langsung kepada kementerian teknis terkait.
“Pemerintah Kabupaten Bima berharap upaya advokasi intensif ini dapat menghasilkan dukungan nyata dari pemerintah pusat sehingga mampu mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Bima,” ungkap Bupati yang didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Taufik, S.T., M.T., Kabid P4 Bappeda, Hasanuddin, S.T., serta Direktur RSUD Sondosia, Dr. Firman, M.P.H.
Usulan strategis tersebut mencakup infrastruktur jembatan yang terdampak banjir, peningkatan ruas jalan, pengembangan fasilitas dan layanan RSUD Sondosia, serta sejumlah proyek prioritas lain yang mendukung konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar.
Setelah dari Bappenas, Bupati Bima melakukan audiensi lanjutan ke sejumlah kementerian strategis lainnya, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta beberapa kementerian lain yang relevan dengan usulan prioritas daerah.
(KS TIM)
COMMENTS