Kehadiran Bupati Bima Ady Mahyudi, Selasa (10/2/2026), di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka audiensi usulan Pemerint...
Kehadiran Bupati Bima Ady Mahyudi, Selasa (10/2/2026), di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka audiensi usulan Pemerintah Kabupaten Bima pada Program Prioritas Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mendapatkan dukungan penuh dari instansi yang dipimpin Menteri Sakti Wahyu Trenggono tersebut.
BIMA, KS.- Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan program penyediaan sarana perikanan dan kelautan secara terintegrasi dari hulu ke hilir yang meliputi sarana penangkapan ikan, sarana pengolahan, serta pemasaran ikan dalam satu kawasan pada desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan respons yang sangat baik atas usulan Bupati Bima dan membuka kesempatan untuk mengusulkan desa penyangga dari lokasi KNMP induk.
Bupati Bima, di hadapan Menteri yang didampingi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dan beberapa direktur terkait, memaparkan pentingnya kehadiran kampung nelayan serta potensi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bima.
“Pemkab Bima mengusulkan tiga desa pesisir yang merupakan desa dengan jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan terbesar, yaitu Desa Kore (Sanggar), Desa Lamere (Sape), dan Desa Karumbu (Langgudu). Ketiga desa dimaksud memenuhi kriteria sebagaimana petunjuk teknis (juknis) dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih,” terang Bupati yang hadir bersama Kadis Kelautan dan Perikanan Tajuddin, S.H., M.Si., Kadis Perkim Suwandi, S.T., M.T., Kabid Perikanan Tangkap Dislutkan Firdaus, S.T., serta Kabid Pertanahan Dinas Perkim Budiansani.
Selain usulan program KNMP, Pemerintah Kabupaten Bima juga menyampaikan usulan pembangunan dermaga apung di Desa Bajo Pulo untuk tiga titik dermaga di Dusun Bajo Barat, Bajo Tengah, dan Pasir Putih, serta program prioritas lain di sektor kelautan dan perikanan,” terang Bupati Ady Mahyudi.
Kabupaten Bima yang terdiri atas 18 kecamatan, dengan 12 kecamatan dan 64 desa di antaranya merupakan wilayah pesisir, memerlukan penyediaan maupun perbaikan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, serta pemasaran hasil perikanan guna mendukung kelancaran dan pengembangan usaha perikanan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih, dapat merealisasikan program tersebut pada beberapa desa pesisir,” imbuhnya.
(KS TIM)
COMMENTS