Pemerintah Kabupaten Bima bergerak cepat melakukan pendekatan dan pembahasan dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta BUMN Dana...
Pemerintah Kabupaten Bima bergerak cepat melakukan pendekatan dan pembahasan dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta BUMN Danantara guna membuka peluang pengembangan program hilirisasi peternakan unggas di Kabupaten Bima.
BIMA, KS.- Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Peternakan terkait rencana pembangunan sarana peternakan unggas bersama tim Kementerian Pertanian RI dan Danantara, Sabtu (2/5), di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.
Dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy yang memberikan arahan menyampaikan bahwa Kabupaten Bima memiliki potensi besar sebagai wilayah pertumbuhan baru sektor peternakan unggas.
“Kabupaten Bima memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah pertumbuhan baru peternakan unggas karena didukung ketersediaan lahan, produksi jagung sebagai sumber pakan, komitmen pemerintah daerah, serta kesiapan sumber daya manusia,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dengan langkah terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, BUMD, serta pelaku usaha lokal, diharapkan para peternak dapat masuk dalam ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan.
“Dengan sinergi ini, peternak tidak lagi berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem usaha yang terintegrasi demi mendukung ketahanan pangan nasional,” imbuhnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Direktur Hilirisasi Hasil Pertanian Kementerian Pertanian RI, Dr. drh. Makmun, M.Sc., tim konsultan GDC Danantara, Kepala Dinas Peternakan NTB, Kepala BPTU-HPT Denpasar, jajaran OPD Pemkab Bima, perwakilan BPN, OPD dari Kabupaten Sumbawa dan Dompu, serta pimpinan PT Berdikari (Danantara Grup).
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima, H. Zainal Arifin, ST., MT., menjelaskan bahwa program Kementerian Pertanian tersebut mencakup pembangunan pabrik pakan (feed mill), pusat indukan ayam (parent stock), pusat budidaya ayam, serta rumah potong hewan unggas (RPHU).
Sebelumnya, tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima bersama Tim Aset BPKAD dan Disnakertrans telah melakukan survei kelayakan sejumlah lokasi milik pemerintah daerah di Kecamatan Tambora, Madapangga, Bolo, Woha, dan Wera, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Bima.
(KS TIM)
COMMENTS