Adanya keluhan sejumlah warga yang menjadi pesien di RSUD dan RSUP Sumbawa, membuat sejumlah anggota DPRD Sumbawa geram
Adanya keluhan sejumlah warga yang menjadi pesien di RSUD dan RSUP Sumbawa, membuat sejumlah anggota DPRD Sumbawa geram, bahkan ketua DPRD sementara Kabupaten Sumbawa Lalu budi Suryata, SP, mengaku kecewa dengan adanya keluhan masyarakat tersebut.
Lalu Budi, sapaan akrab duta PDIP tersebut, menuturkan, pihak rumah Sakit tidak perlu lagi mempersulit masyarakat dengan berbagai alasan, karena kehadiran BPJS itu, untuk membantu masyarakat. "Kalo memang begitu, yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, saya sangat kecewa, karena pihak rumah sakit tidak melayani masyarakat dengan baik dan benar," kesalnya.
Sebelumnya, Senin (22/9) lalu, sejumlah pasien BPJS dimintai biaya operasi dan juga biaya penebusan obat oleh pihak rumah sakit, dengan alasan tidak menunjukkan kartu BPJS. Serta berkelit karena belum mendapatkan kepmenkes, yang menyatakan masyarakat diberi waktu 3x24 jam untuk menunjukan kartu BPJSnya. "Aturannya sudah baku, masyarakat tidak lagi dibebani dengan biaya apapun, kecuali obat yang tidak terkaver dalam BPJS,"ujarnya.
Adanya alasan kekurangan anggaran yang didrop dari dinas kesehatan propinsi, seperti yang dilontarkan oleh pihak RSUP, Sumbawa, menurut Lalu Budi, itu bukan alasan, karena pihak Dikes propinsi, diawali dengan pembahasan dan perencanaan. "Itu hanya akal-akalan pihak rumah sakit aja, tidak mungkin Dikes propinsi tidak mungkin mengalokasikan anggaran tanpa disertai dengan pengkajian dan pernghitungan," bebernya.
Ketua DPRD juga, menharapkan agar pihak rumah sakit tidak lagi mempersoalkan masalah administrasi, karena sudah berlalu dan sudah ada aturan yang jelas terkait penanganan pasien BPJS. "Saya minta agar tidak lagi membodohi masyarakat dengan alasan adminitrasi, tolong dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga masyarakat tidak dirugikan," pintanya.
Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua Satu DPRD Sumbawa, Drs. A. Rakhman Alamudi, SH, M.Si. Ia juga menyesalkan adanya tindakan pihak rumah sakit yang meminta biaya kepada pasien BPJS, karena lahirnya program tersebut hakekatnya untuk membantu masyarakat. "Karena semangat BPJS untuk itu, bagaimanapun kebijakan rumah sakit itu, harus melihat kondisi pasien, karena pasien juga membayar tiap bulannya, jadi tidak adalagi pembebana yang ditanggung pasien," tegasnya.
Terkait dengan alasan kekurangan biaya yang dialokasikan Dikes Propinsi untuk RSUP, seharusnya pihak rumah sakit, bisa mengkoordinasikan. "Kita juga bisa mengkomunikasikannya, keberadaan kita di DPRD ini kan, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat," paparnya. Menurut duta Partai Golkar ini, hal itu terjadi disebabkan tidak transparannya informasi yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga atau pasien itu sendiri, dalam hal penanganan pasien BPJS, "Kalau begini cara yang dilakukan pihak rumah sakit, akan menibulkan hal-hal yang kurang baik, dan ini dapat terjadinya peluang pungli, dan itu yang tidak kita harapkan," bebernya.
Sementara itu, ketua fraksi PDIP, A.Rafik, mengaku sering menemukan kejadian seperti itu, bahkan kata dia, ada sebahagian rumah sakit yang tidak mau memberlakukan BPJS. "Sementara dalan Kepmenkes, secara jelas mengatakan, tidak boleh menolak pasien, kemudian terkait dengan penggunaan obat,dan ini sangat sensitif, karena masih ada pasien BPJS yang membayar obat. Boleh saja pasein membayar obat, tetapi pihak rumah sakit harus mengkonsultasikannya dengan keluarga pasien, obat apa saja yang bisa dikonsumsi oleh pasien dan berapa yang diakomodir oleh BPJS,tapi ketika pasien mau keluar tiba2 muncul biaya yang sangat tinggi," akunya.
Menjawab wartawan terkait adanya pemberlakuan, pembayaran obat terlebih dahulu oleh pasien, dengan alasan uang akan dikembalikan setelah pihak rumah sakit mengklaim pada BPJS, secara tegas Rafik sapaan akrab, duta PDIP itu, mengatakan itu tidak diperbolehkan. " Itu tidak bisa, apapun alasannya, apalagi obat itu ada dalam BPJS,"tegasnya. (KS-07)
Lalu Budi, sapaan akrab duta PDIP tersebut, menuturkan, pihak rumah Sakit tidak perlu lagi mempersulit masyarakat dengan berbagai alasan, karena kehadiran BPJS itu, untuk membantu masyarakat. "Kalo memang begitu, yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, saya sangat kecewa, karena pihak rumah sakit tidak melayani masyarakat dengan baik dan benar," kesalnya.
Sebelumnya, Senin (22/9) lalu, sejumlah pasien BPJS dimintai biaya operasi dan juga biaya penebusan obat oleh pihak rumah sakit, dengan alasan tidak menunjukkan kartu BPJS. Serta berkelit karena belum mendapatkan kepmenkes, yang menyatakan masyarakat diberi waktu 3x24 jam untuk menunjukan kartu BPJSnya. "Aturannya sudah baku, masyarakat tidak lagi dibebani dengan biaya apapun, kecuali obat yang tidak terkaver dalam BPJS,"ujarnya.
Adanya alasan kekurangan anggaran yang didrop dari dinas kesehatan propinsi, seperti yang dilontarkan oleh pihak RSUP, Sumbawa, menurut Lalu Budi, itu bukan alasan, karena pihak Dikes propinsi, diawali dengan pembahasan dan perencanaan. "Itu hanya akal-akalan pihak rumah sakit aja, tidak mungkin Dikes propinsi tidak mungkin mengalokasikan anggaran tanpa disertai dengan pengkajian dan pernghitungan," bebernya.
Ketua DPRD juga, menharapkan agar pihak rumah sakit tidak lagi mempersoalkan masalah administrasi, karena sudah berlalu dan sudah ada aturan yang jelas terkait penanganan pasien BPJS. "Saya minta agar tidak lagi membodohi masyarakat dengan alasan adminitrasi, tolong dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga masyarakat tidak dirugikan," pintanya.
Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua Satu DPRD Sumbawa, Drs. A. Rakhman Alamudi, SH, M.Si. Ia juga menyesalkan adanya tindakan pihak rumah sakit yang meminta biaya kepada pasien BPJS, karena lahirnya program tersebut hakekatnya untuk membantu masyarakat. "Karena semangat BPJS untuk itu, bagaimanapun kebijakan rumah sakit itu, harus melihat kondisi pasien, karena pasien juga membayar tiap bulannya, jadi tidak adalagi pembebana yang ditanggung pasien," tegasnya.
Terkait dengan alasan kekurangan biaya yang dialokasikan Dikes Propinsi untuk RSUP, seharusnya pihak rumah sakit, bisa mengkoordinasikan. "Kita juga bisa mengkomunikasikannya, keberadaan kita di DPRD ini kan, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat," paparnya. Menurut duta Partai Golkar ini, hal itu terjadi disebabkan tidak transparannya informasi yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga atau pasien itu sendiri, dalam hal penanganan pasien BPJS, "Kalau begini cara yang dilakukan pihak rumah sakit, akan menibulkan hal-hal yang kurang baik, dan ini dapat terjadinya peluang pungli, dan itu yang tidak kita harapkan," bebernya.
Sementara itu, ketua fraksi PDIP, A.Rafik, mengaku sering menemukan kejadian seperti itu, bahkan kata dia, ada sebahagian rumah sakit yang tidak mau memberlakukan BPJS. "Sementara dalan Kepmenkes, secara jelas mengatakan, tidak boleh menolak pasien, kemudian terkait dengan penggunaan obat,dan ini sangat sensitif, karena masih ada pasien BPJS yang membayar obat. Boleh saja pasein membayar obat, tetapi pihak rumah sakit harus mengkonsultasikannya dengan keluarga pasien, obat apa saja yang bisa dikonsumsi oleh pasien dan berapa yang diakomodir oleh BPJS,tapi ketika pasien mau keluar tiba2 muncul biaya yang sangat tinggi," akunya.
Menjawab wartawan terkait adanya pemberlakuan, pembayaran obat terlebih dahulu oleh pasien, dengan alasan uang akan dikembalikan setelah pihak rumah sakit mengklaim pada BPJS, secara tegas Rafik sapaan akrab, duta PDIP itu, mengatakan itu tidak diperbolehkan. " Itu tidak bisa, apapun alasannya, apalagi obat itu ada dalam BPJS,"tegasnya. (KS-07)
COMMENTS