Tahun 2016 ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran bernilai fantastik untuk paket proyek aspirasi 45 Anggota DPRD Kabupaten Bima. Dana yang ...
Tahun 2016 ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran bernilai fantastik untuk paket proyek aspirasi 45 Anggota DPRD Kabupaten Bima. Dana yang bersumber dari APBD murni juga APBD Perubahan, yang diperuntukan bagi setiap wakil rakyat yang tengah menjalankan tugas dan tanggungjawab di lembaga legislatif tersebut.
Bima,KS. - Tentunya, dengan angka yang bervariasi, mulai dari Rp.100 lebih Juta Rupiah hingga bahkan mencapai Rp.400 juta per anggota dewan. Seperti, jumlah dana proyek aspirasi yang didapat anggota dewan IY. Duta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diduga kuat mendapat paket aspirasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dengan nilai Rp.400 Juta.
Perbedaan jumlah anggaran yang diperoleh wakil rakyat utusan PKS itu dengan politisi dari partai politik (parpol) lain tersebut mencuat pada pembagian jatah proyek aspirasi dewan di dinas setempat. Dari belasan paket yang ada di dinas itu, anggota dewan perwakilan Dapil I tersebut disinyalir mendapat angka paling besar dibanding utusan partai lain.
"Seingat saya, IY paling besar dibanding anggota dewan lain. Angkanya mencapai Rp.400 juta, yang lain cuman Rp.100 lebih juta hingga Rp. 200 lebih juta," ungkap salah seorang Konsultan yang enggan namanya di korankan kepada Wartawan Koran Stabilitas.
Meski demikian, akan tetapi diduga kuat terdapat anggota dewan yang juga mendapat proyek aspirasi lebih dari satu paket. Salah satunya, anggota dewan utusan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, bila dikalkulasikan hampir sama dengan jumlah anggaran yang diperuntukan untuk duta dari PKS dimaksud."Politisi PPP, bahkan dijatahi lebih dari satu paket proyek," bebernya di Halaman Kantor Dinas tersebut.
Namun baginya, perselisihan nominal anggaran dan termasuk jumlah paket yang didapat di dinas itu tidak jadi soal. Sebab, itu tergantung sungguh pendekatan, komunikasi dan lobi masing-masing anggota dewan. Tetapi akan menjadi masalah ketika pemanfaatan uang rakyat untuk dana aspirasi dewan dalam kaitan itu menyimpang dari aturan main yang telah ditentukan."Akan menjadi masalah ketika hal itu menyimpang dari petunjuk yang ada. Kalau soal nominal dan berapa jatah paket, saya rasa tidak menjadi persoalan," terangnya. (AR-02)
 |
| Ilustrasi |
Perbedaan jumlah anggaran yang diperoleh wakil rakyat utusan PKS itu dengan politisi dari partai politik (parpol) lain tersebut mencuat pada pembagian jatah proyek aspirasi dewan di dinas setempat. Dari belasan paket yang ada di dinas itu, anggota dewan perwakilan Dapil I tersebut disinyalir mendapat angka paling besar dibanding utusan partai lain.
"Seingat saya, IY paling besar dibanding anggota dewan lain. Angkanya mencapai Rp.400 juta, yang lain cuman Rp.100 lebih juta hingga Rp. 200 lebih juta," ungkap salah seorang Konsultan yang enggan namanya di korankan kepada Wartawan Koran Stabilitas.
Meski demikian, akan tetapi diduga kuat terdapat anggota dewan yang juga mendapat proyek aspirasi lebih dari satu paket. Salah satunya, anggota dewan utusan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, bila dikalkulasikan hampir sama dengan jumlah anggaran yang diperuntukan untuk duta dari PKS dimaksud."Politisi PPP, bahkan dijatahi lebih dari satu paket proyek," bebernya di Halaman Kantor Dinas tersebut.
Namun baginya, perselisihan nominal anggaran dan termasuk jumlah paket yang didapat di dinas itu tidak jadi soal. Sebab, itu tergantung sungguh pendekatan, komunikasi dan lobi masing-masing anggota dewan. Tetapi akan menjadi masalah ketika pemanfaatan uang rakyat untuk dana aspirasi dewan dalam kaitan itu menyimpang dari aturan main yang telah ditentukan."Akan menjadi masalah ketika hal itu menyimpang dari petunjuk yang ada. Kalau soal nominal dan berapa jatah paket, saya rasa tidak menjadi persoalan," terangnya. (AR-02)
COMMENTS