PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Sepertinya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima sangat serius dalam menangani dugaan Penyalahgunaan dana Bantuan Opersional Pendidikan (BOP) untuk Ratusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Kota Bima. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Bima, H.Alwi Yasin diinformasikan bakal diperiksa oleh Jaksa. Benarkah?

Kadisbudpora Kota Bima H.Alwi Yasin, M.Ap

KOTA BIMA, KS. – Informasi lainya, pemeriksaan terhadap Pejabat Eselon tersebut, setelah pihak Kejaksaan mengantongi sejumlah bukti berikut keterangan saksi yang mengetahui seputar penggunaan Uang Negara senilai Miliaran tersebut.Mulai dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II Kota Bima Tahun Anggaran (TA) 2016,2017 hingga 2018 ini.

Kepala Kejaksaan (Kajari) Raba Bima, Widadgo yang dikonfirmasi Koran ini seputar kasus yang terindikasi merugikan Negara tersebut, membenarkan atas informasi tersebut. Pihaknya akan memanggil sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap  H.Alwi Yasin selaku Kepala Dikbudpora.”Selasa (02/10), kami memanggil H.Alwi untuk dimintai keterangan seputar kasus tersebut,” kata Widadgo Senin (01/10).   

Berdasarkan laporan dari masyarakat, Tahun  2018 ini terdapat 125 PAUD se Kota Bima yang terakomodir mendapat dana bantuan tersebut. Total Uang Negara yang dihabiskan, hingga mencapai 2 M lebih. APBN Rp.1 M lebih untuk PAUD berstatus Negeri dan APBD II Rp.1 M lebih untuk PAUD Swasta.

Namun, alokasi anggaran bernilai Miliaran untuk 125 PAUD se Kota Bima itu diduga telah terjadi praktek memperkaya diri oknum dan atau kelompok tertentu. Masalahnya,  dari total anggaran sebesar itu hanya sebagian yang sampai ke Pengelola PAUD. Artinya, anggaran tidak sepenuhnya masuk ke Rekening Lembaga PAUD. Misalnya, dari total Rp.9 Juta per PAUD sesuai SK Walikota Bima, yang diterima hanya Rp.5 Juta lebih.

 Praktek dalam kaitan itu tergolong sistimatis dan diduga melibatkan pihak diluar Dinas. Sebab, dugaan pemotongan langsung melalui Bank. Fakta itu dibuktikan dengan jumlah Saldo masing-masing Lembaga PAUD. Bahkan,  dalam Buku Rekening tercantum Nama Perusahaan Pengadaan berikut Nama Peralatan. (TIM)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *