Lembaga DPRD Kabupaten Dompu, Senin (23/6) menggelar kegiatan rapat Paripurna di gedung kantor DPRD setempat.
Lembaga DPRD Kabupaten Dompu, Senin (23/6) menggelar kegiatan rapat Paripurna di gedung kantor DPRD setempat. Tujuanya, selain untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Dompu atas hasil pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Dompu Tahun 2013 . Tapi juga, dirangkaikan dengan laporan Badan Legislatif DPRD setempat atas hasil pembahasan Raperda pernyataan modal Pemerintah Daerah Tahun 2013.
Ditengah berlangsungnya acara tersebut, salah seorang anggota DPRD Dompu Drs. H Safrin A Mansur, mengeluarkan intruksi dan meminta skor waktu (pending sementara) kelangsungan rapat tersebut selama dua kali permintaan. Hasilnya, Wakil Ketua DPRD Dompu bersama Dewan Kehormatan sepakat untuk pending rapat tersebut selama 15 menit. Selang beberapa saat kemudian, rapat kembali dilanjutkan hingga selesai.
Anggota DPRD Dompu fraksi PKNU Merdeka H. Didi Wahyudi SE, mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu Akhir Tahun 2013 adalah sebagai implementasi dari amanat pasal 28 ayat 1 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah serta ketentuan lainnya yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah.” Tentu saja laporan keuangan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta telah dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2013 sebagai sumber pembiayaan bagi program kegiatan yang pasti bagi APBD Tahun anggaran 2014.,”ujarnya.
Ditambahkanya, laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tentu meliputi laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2013.” dan karena itu Bupati sebagai Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah maka sesuai amanat Undang-Undanga Nomor 17 tahun 2003 berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan selabat-lambatnya 6 Bulan setelah tahun anggaran berakhir,”jelasnya.
Dilanjutkanya, Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2013 dimaksud telah secara sungguh dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dengan kesimpulan dan rumusan sebagaimana yang telah disampaikan melalui laporan Badan Anggaran DPRD.” Dan karena itu Fraksi kami tidak harus menguraikannya kembali,”tuturnya.
Tak hanya itu, dirinya juga menyampaikan hal-hal lain yang terkait dengan hasil audit BPK terhadap pelaksanaan APBD TA 2013.Diantaranya, ditemukan adanya ketidak patuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah yaitu PP 58 tahun 2005, PP 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Negara dan Daerah serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 meliputi, Pengelolaan Rekening Bank Milik Pemerintah Daerah masih belum tertib dilaksanakan antara lain sejumlah Rekening Giro dan sejumlah Rekening Tabungan pada sejumlah SKPD yang tidak ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Kondisi demikian lanjut Didy, tentu bisa berakibat sebagai peluang penyalah gunaan Dana APBD terutama bagi jasa Giro untuk PAD yang tidak distor.” Pendapatan bunga Deposito di Bank NTB tahun 2013 yang dikenakan Pajak Penghasilan, dan berdasarkan hasil konfirmasi pada Bank NTB bahwa pendapatan Bunga Depositi adalah merupakan hak Pemerintah Daerah bagi pendapatan Asli Daerah, begitupun hal – hal lain yang terkait pengelolaan Pajak Penghasilan baik dari pajak gaji/upah, Honor jasa dan kegiatan lainnya kenyataan masih tidak tepat waktu atau terlambat disetorkan pada Kas Negara,”ujarnya.
Sementara, Anggota DPRD Dompu Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Dompu, H Ahmad MK. SH. M.Hum, pada kesempatan itu juga melalui pembacaanya mengatakan, Petanggung jawaban APBD 2013 merupakan kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan kepada DPRD adalah selaras dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dimana, laporan pertanggungjawaban APBD dimaksud telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD antara lain meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Laporan Keuangan.” Tentu saja laporan keuangan beserta laporan realisasi anggaran yang menjadi materi pokok dan substansi dari pertanggungjawaban APBD tidaklah Fraksi kami menguraikan secara rinci akan tetapi rumusan dan kesimpulan hasil pembahasan sebagaimana yang telah disampaikan melalui laporan Badan Anggaran DPRD adalah juga merupakan kesimpulan akhir bagi Fraksi kami dan karena itu Fraksi kami tidak harus menyampaikannya kembali,”ujarnya.
Soal hasil audit BPK atas laporan keuangan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Dompu TA 2013 tentu saja kesemuanya ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai standar Akutansi, efektifitas pengendalian interen dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan.” Terdapat beberapa hal – hal pokok dari hasil Audit dimaksud yang menjadi saran dan masukan Fraksi kami yang selanjutnya untuk dapat ditindak lanjuti yang sungguh oleh pemerintah daerah meliputi, opini atas laporan keuangan. Bahwa, sesuai hasil Audit BPK terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD TA. 2013 adalah masih memuat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Karena itu, Fraksi kami memberikan apresiasi yang tinggi atas hasi audit dimaksud,” tuturnya.(KS-10)
Ditengah berlangsungnya acara tersebut, salah seorang anggota DPRD Dompu Drs. H Safrin A Mansur, mengeluarkan intruksi dan meminta skor waktu (pending sementara) kelangsungan rapat tersebut selama dua kali permintaan. Hasilnya, Wakil Ketua DPRD Dompu bersama Dewan Kehormatan sepakat untuk pending rapat tersebut selama 15 menit. Selang beberapa saat kemudian, rapat kembali dilanjutkan hingga selesai.
Anggota DPRD Dompu fraksi PKNU Merdeka H. Didi Wahyudi SE, mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu Akhir Tahun 2013 adalah sebagai implementasi dari amanat pasal 28 ayat 1 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah serta ketentuan lainnya yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah.” Tentu saja laporan keuangan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta telah dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2013 sebagai sumber pembiayaan bagi program kegiatan yang pasti bagi APBD Tahun anggaran 2014.,”ujarnya.
Ditambahkanya, laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tentu meliputi laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2013.” dan karena itu Bupati sebagai Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah maka sesuai amanat Undang-Undanga Nomor 17 tahun 2003 berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan selabat-lambatnya 6 Bulan setelah tahun anggaran berakhir,”jelasnya.
Dilanjutkanya, Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2013 dimaksud telah secara sungguh dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dengan kesimpulan dan rumusan sebagaimana yang telah disampaikan melalui laporan Badan Anggaran DPRD.” Dan karena itu Fraksi kami tidak harus menguraikannya kembali,”tuturnya.
Tak hanya itu, dirinya juga menyampaikan hal-hal lain yang terkait dengan hasil audit BPK terhadap pelaksanaan APBD TA 2013.Diantaranya, ditemukan adanya ketidak patuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah yaitu PP 58 tahun 2005, PP 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Negara dan Daerah serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 meliputi, Pengelolaan Rekening Bank Milik Pemerintah Daerah masih belum tertib dilaksanakan antara lain sejumlah Rekening Giro dan sejumlah Rekening Tabungan pada sejumlah SKPD yang tidak ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Kondisi demikian lanjut Didy, tentu bisa berakibat sebagai peluang penyalah gunaan Dana APBD terutama bagi jasa Giro untuk PAD yang tidak distor.” Pendapatan bunga Deposito di Bank NTB tahun 2013 yang dikenakan Pajak Penghasilan, dan berdasarkan hasil konfirmasi pada Bank NTB bahwa pendapatan Bunga Depositi adalah merupakan hak Pemerintah Daerah bagi pendapatan Asli Daerah, begitupun hal – hal lain yang terkait pengelolaan Pajak Penghasilan baik dari pajak gaji/upah, Honor jasa dan kegiatan lainnya kenyataan masih tidak tepat waktu atau terlambat disetorkan pada Kas Negara,”ujarnya.
Sementara, Anggota DPRD Dompu Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Dompu, H Ahmad MK. SH. M.Hum, pada kesempatan itu juga melalui pembacaanya mengatakan, Petanggung jawaban APBD 2013 merupakan kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan kepada DPRD adalah selaras dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dimana, laporan pertanggungjawaban APBD dimaksud telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD antara lain meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Laporan Keuangan.” Tentu saja laporan keuangan beserta laporan realisasi anggaran yang menjadi materi pokok dan substansi dari pertanggungjawaban APBD tidaklah Fraksi kami menguraikan secara rinci akan tetapi rumusan dan kesimpulan hasil pembahasan sebagaimana yang telah disampaikan melalui laporan Badan Anggaran DPRD adalah juga merupakan kesimpulan akhir bagi Fraksi kami dan karena itu Fraksi kami tidak harus menyampaikannya kembali,”ujarnya.
Soal hasil audit BPK atas laporan keuangan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Dompu TA 2013 tentu saja kesemuanya ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai standar Akutansi, efektifitas pengendalian interen dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan.” Terdapat beberapa hal – hal pokok dari hasil Audit dimaksud yang menjadi saran dan masukan Fraksi kami yang selanjutnya untuk dapat ditindak lanjuti yang sungguh oleh pemerintah daerah meliputi, opini atas laporan keuangan. Bahwa, sesuai hasil Audit BPK terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD TA. 2013 adalah masih memuat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Karena itu, Fraksi kami memberikan apresiasi yang tinggi atas hasi audit dimaksud,” tuturnya.(KS-10)
COMMENTS