Gapensi Ancam Demo Pemkot Bima

Pemkot Bima dibawah kepemimpinan dua saudara kandung tersebut, dinilai tidak memiliki itikad baik untuk melakukan hearing dengan Gabungan Pengusaha Nasional (Gapensi) Kota Bima

Soal Dugaan Monopoli Proyek

Dugaan monopoli proyek, baik Proyek Penunjukan Langsung (PL) maupun Tender di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima oleh keluarga Walikota Bima, H.Qurais H.Abidin, sepertinya akan berbuntut panjang. Masalahnya, Pemkot Bima dibawah kepemimpinan dua saudara kandung tersebut, dinilai tidak memiliki itikad baik untuk melakukan hearing dengan Gabungan Pengusaha Nasional (Gapensi) Kota Bima. Karenanya, asosiasi tersebut akan melakukan aksi demostrasi didepan Pemkot Bima atas dugaan monopoli proyek yang dianggap memiskinkan pengusaha kontraktor tersebut.

“Jika Pemkot Bima tidak juga menanggapi permintaan hearing, maka dengan sangat terpaksa kami akan melakukan aksi demostrasi. Karena, upaya agar Pemkot melakukan hearing untuk membahas dugaan monopoli proyek oleh keluarga H.Qurais sudah sering kali dilakukan, “kata Ketua Gapensi Kota Bima, H.Arman, SE kepada Koran Stabilitas Kamis (12/06) kemarin.

Hanya saja, upaya pihaknya agar Pemkot Bima bersedia melakukan hearing tidak berhenti disitu saja. Melainkan, akan kembali melayangkan surat secara resmi kepada Pemkot Bima. “Kami akan melayangkan lagi surat perihal permohonan hearing dengan Pemkot Bima. Upaya itu kami lakukan, sebagai bentuk saling menghargai antara asosiasi kami dengan Pemkot Bima, “ujarnya.

Namun, bila hal itu tidak juga diindahkan lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bima itu. Maka, pihaknya akan bersurat secara resmi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima. Tujuanya, yakni mendesak lembaga Legislatif untuk segera memanggil Pemkot Bima atas dugaan monopoli proyek tersebut. “Kalau tidak ada jawaban Pemkot Bima, langkah selanjutnya yakni bersurat secara resmi kepada DPRD. Agar, dewan mengambil sikap guna memanggil Pemkot Bima, “tuturnya.

Apabila pihak dewan dan Pemkot tidak juga menanggapi permintaan itu, tegasnya, jadi langkah yang akan kemudian dilakukan yakni dengan melakukan aksi demostrasi. Namun katanya, bukan hanya Pemkot Bima saja yang akan didemo melainkan juga lembaga dewan. Sebab, yang memiliki kewenangan untuk memanggil Pemkot Bima atas sejumlah ketimpangan yang ada merupakan tugas Dewan. “Kami akan melakukan aksi bila Pemkot dan dewan tidak juga menanggapi persoalan itu. Mengingat, tugas dewan adalah memanggil Pemkot untuk melakukan klarifikasi atas dugaan yang muncul. Kalaupun, cukup bukti maka dewan berhak merekomendasikan ke Lembaga Hukum untuk dilakukan penyelidikan atas dugaan tersebut, “tegasnya.

Dugaan monopoli proyek dalam kaitan itu lanjutnya, selain dianggap sebagai upaya untuk memiskinkan pengusaha kontraktor. Tapi, juga diduga sebagai kebijakan yang beraroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebab, yang diuntungkan atas dugaan itu hanya oknum dan atau kelompok tertentu. Buktinya, hampir semua proyek di Kota Bima diduga kuat dikerjakan oleh keluarga Walikota Bima. Dugaan itu semakin diperkuat, ketika Pemkot Bima tidak menanggapi permintaan hearing dengan Asosiasi yang menaungi sejumlah pengusaha kontraktor di Kota Bima tersebut. “Permintaan kami untuk hearing tidak ditanggapi. Sehingga, dugaan monopoli proyek oleh keluarga H.Qurais semakin kuat. Ditambah lagi, dengan hasil pendataan kami dilapangan soal banyaknya paket proyek yang diduga dikerjakan oleh keluarga penguasa tersebut, “tegasnya.

Bagaimana tanggapan DPRD Kota Bima atas desakan Gapensi untuk s egera memanggil Pemkot Bima atas dugaan tersebut. Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Fery Sofian, SH yang dimintai tanggapanya Kamis (12/06) justeru enggan mengomentari soal dugaan tersebut.”Saya no coment dulu soal itu, sembari menunggu surat resmi dari Gapensi, “ujarnya singkat. (KS-09)