Aparat penegak hukum, baik Jaksa maupun polisi agar segera mengusut penggunaan APBD oleh 22 Anggota DPRD Kabupaten Bima,
Aparat penegak hukum, baik Jaksa maupun polisi agar segera mengusut penggunaan APBD oleh 22 Anggota DPRD Kabupaten Bima, dalam rangka menghadiri acara kampanye Akbar pasangan Prabowo – Hatta yang berlangsung Jum,at kemarin di Pancor Lombok Timur. Pasalnya, APBD tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentigan politik oknum tertentu, melainkan kepentingan rakyat.”Demikian disampaikan salah seorang akademisi Hartoyo,MM saat menanggapi berita Edisi Jum,’at (13/6)kemarin di Koran Stabilitas.
Katanya, sepertinya korupsi semakin merajalela di Wilayah NTB, tertutama di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, juga di Lingkup Pemkot. Hanya saja, kejahatan yang merugikan rakyat banyak itu, tidak terungkap secasa serentak, melainkan satu persatu. Salah satu kasus penggunaan APBD senilai Rp.4Juta tiap Anggota DPRD Kabupaten Bima kemarin. Perilaku oknum Anggota Dewan tersebut menggambarkan ketidak pahamanan para wakil rakyat seenaknya menggunakan uang rakyat diluar nomenklatur yang ada.”Kenapa mereka menggunakan APBD, padahal menghadiri acara kampanye. Itu pelanggaran hukum dan harus diproses secara hukum,”ujarnya.
Karena itu, diharapkan kepada apara penegak hukum, baik Jaksa maupun polisi harus segera mengusut kasus penggunaan APBD tersebut. Bila tidak, maka akan semakin merajalela oknum wakil rakyat dengan mudah dan semaunya menggunakan uang rakyat.”Selama ini wakil rakyat mengkritik pejabat eksekutif agar tidak melakukan korupsi. Bukankah menggunakan APBD untuk menghadiri acara kampanye itu sebuah kejahatan korupsi juga,”ujarnya kesal.
Hartoyo juga mengaku tidak tutup kemungkinan 18 orang Anggota dewan diluar utusan parpol pendukung Prabowo-Hatta akan menggunakan APBD di Setwan Kabupaten Bima. Masalahnya, tidak mungkin yang 18 orang diam diri mendengar 22 Anggota dewan lainnya sesukanya mengambil uang APBD, demi menghadiri acara kampanye Prabowo.”Bila itu terjadi, berarti sebanyak 44 Anggota dewan Kabupaten Bima telah melakukan korupsi. Semoga saja sisanya 18 orang itu tidak ambil uang di Setwan, untuk kepentingan politik pirpres,”ujarnya harap.
Tak hanya mendesak Jaksa dan Polisi yang didesaknya untuk mengusut tuntas penggunaan APBD diluar kepentingan public tersebut, Hartoyo juga meminta kepada BPK Perwakilan Mataram yang saat ini tengah berada di Bima, agar tidak diam diri masalah tersebut.”Apapun alasannya, penggunaan APBD untuk menghadiri acara politik, itu adalah kejahatan korupsi yang harus diberantas habis,”tegasnya.(KS-001)
Karena itu, diharapkan kepada apara penegak hukum, baik Jaksa maupun polisi harus segera mengusut kasus penggunaan APBD tersebut. Bila tidak, maka akan semakin merajalela oknum wakil rakyat dengan mudah dan semaunya menggunakan uang rakyat.”Selama ini wakil rakyat mengkritik pejabat eksekutif agar tidak melakukan korupsi. Bukankah menggunakan APBD untuk menghadiri acara kampanye itu sebuah kejahatan korupsi juga,”ujarnya kesal.
Hartoyo juga mengaku tidak tutup kemungkinan 18 orang Anggota dewan diluar utusan parpol pendukung Prabowo-Hatta akan menggunakan APBD di Setwan Kabupaten Bima. Masalahnya, tidak mungkin yang 18 orang diam diri mendengar 22 Anggota dewan lainnya sesukanya mengambil uang APBD, demi menghadiri acara kampanye Prabowo.”Bila itu terjadi, berarti sebanyak 44 Anggota dewan Kabupaten Bima telah melakukan korupsi. Semoga saja sisanya 18 orang itu tidak ambil uang di Setwan, untuk kepentingan politik pirpres,”ujarnya harap.
Tak hanya mendesak Jaksa dan Polisi yang didesaknya untuk mengusut tuntas penggunaan APBD diluar kepentingan public tersebut, Hartoyo juga meminta kepada BPK Perwakilan Mataram yang saat ini tengah berada di Bima, agar tidak diam diri masalah tersebut.”Apapun alasannya, penggunaan APBD untuk menghadiri acara politik, itu adalah kejahatan korupsi yang harus diberantas habis,”tegasnya.(KS-001)
COMMENTS