Kini, muncul kasus dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Inpres Woro Kecamatan Parado
Citra Dunia Pendidikan dimata publik saban hari kian terpuruk, belum selesai kasus dugaan Pungutan liar (pungli). Kini, muncul kasus dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Inpres Woro Kecamatan Parado, Abdullah, A.Ma. Pd.
Karena merasa kesal atas dugaan penyalahgunaan dana Bos oleh oknum Kepsek tersebut, warga Desa Woro Kecamatan Parado melakukan penyegelan terhadap Sekolah tersebut. Penyegelan dilakukan sejak hari Minggu (8/6) hingga saat ini. Akibatnya, proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Sekolah tersebut terhambat alias lumpuh.
Beberapa warga yang berhasil diwawancara Koran Stabilitas , mengaku penyegelan dilakukan lantaran kesal atas tindakan Kepsek yang diduga menyalahgunaan dana tersebut. Menurut mereka, selama yang bersangkutan menjadi Kepsek, kondisi sekolah itu tidak mengalami perubahan. Justeru, semakin terpuruk. “Tidak ada perubahan disekolah itu, yang ada malah semakin terpuruk, “ujar mereka Senin kemarin.
Semestinya, kondisi sekolah itu harus lebih baik dari sebelumnya. Apalagi, tahun sebelumnya Pemerintah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sekolah tersebut. Meski, puluhan juta dana itu dimanfaatkan untuk rehabilitasi gedung. Tapi, sedikit tidaknya ada sisipan dana untuk memperbaiki pagar dan kebutuhan Sekolah lainya. “Kami menduga dana Bos dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum Kepsek itu. Masalahnya, tidak fisik dari penggunaan dana tersebut, “kata warga setempat.
Selain itu, warga juga menduga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana Bos direkayasa. Alasanya, penggunaannya saja sudah tidak jelas, bagaimana dengan pertanggungjawabanya. “Kalau penggunaanya tidak jelas, otomatis LPJ-nya juga tidak jelas. Karena,bentuk pertanggungjawaban dana apapun disesuaikan dengan penggunaanya, “terangnya.
Pada kesempatan itu, mereka mendesak Bupati Bima, Drs H.Syafrudin HM.Nur, M.Pd untuk segera mencopot Abdullah dari jabatanya sebagai Kepsek setempat. Karena, dianggap tidak mampu memimpin Sekolah tersebut. Tak hanya itu, mereka juga meminta kepada Inspektorat dan Dikpora untuk memanggil sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap Kepsek itu atas dugaan penyalahgunaan dana Bos. “Segera ganti oknum Kepsek itu, karena yang bersangkutan sudah gagal memimpin Sekolah tersebut. Jika tidak, maka kami tidak akan membuka penyegelan Sekolah tersebut, “ancam warga setempat.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, Tajuddin, SH yang dikonfirmasi Koran ini Selasa (10/06) di Kantornya berjanji akan menindaklanjuti beberapa tuntutan warga dalam kaitan itu. Sebagai langkah awal, dirinya sudah memerintahkan Kasi Dikdas yakni Hj, Zubaedah untuk memanggil sekaligus mengkroscek ke lokasi penyegelan. “Kami akan memanggil Kepsek tersebut, dan saya sudah memerintahkan bawahan saya untuk memanggil dan mencari tahu kebenaran atas dugaan tersebut, “tandasnya. (KS-09)
Karena merasa kesal atas dugaan penyalahgunaan dana Bos oleh oknum Kepsek tersebut, warga Desa Woro Kecamatan Parado melakukan penyegelan terhadap Sekolah tersebut. Penyegelan dilakukan sejak hari Minggu (8/6) hingga saat ini. Akibatnya, proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Sekolah tersebut terhambat alias lumpuh.
Beberapa warga yang berhasil diwawancara Koran Stabilitas , mengaku penyegelan dilakukan lantaran kesal atas tindakan Kepsek yang diduga menyalahgunaan dana tersebut. Menurut mereka, selama yang bersangkutan menjadi Kepsek, kondisi sekolah itu tidak mengalami perubahan. Justeru, semakin terpuruk. “Tidak ada perubahan disekolah itu, yang ada malah semakin terpuruk, “ujar mereka Senin kemarin.
Semestinya, kondisi sekolah itu harus lebih baik dari sebelumnya. Apalagi, tahun sebelumnya Pemerintah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sekolah tersebut. Meski, puluhan juta dana itu dimanfaatkan untuk rehabilitasi gedung. Tapi, sedikit tidaknya ada sisipan dana untuk memperbaiki pagar dan kebutuhan Sekolah lainya. “Kami menduga dana Bos dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum Kepsek itu. Masalahnya, tidak fisik dari penggunaan dana tersebut, “kata warga setempat.
Selain itu, warga juga menduga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana Bos direkayasa. Alasanya, penggunaannya saja sudah tidak jelas, bagaimana dengan pertanggungjawabanya. “Kalau penggunaanya tidak jelas, otomatis LPJ-nya juga tidak jelas. Karena,bentuk pertanggungjawaban dana apapun disesuaikan dengan penggunaanya, “terangnya.
Pada kesempatan itu, mereka mendesak Bupati Bima, Drs H.Syafrudin HM.Nur, M.Pd untuk segera mencopot Abdullah dari jabatanya sebagai Kepsek setempat. Karena, dianggap tidak mampu memimpin Sekolah tersebut. Tak hanya itu, mereka juga meminta kepada Inspektorat dan Dikpora untuk memanggil sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap Kepsek itu atas dugaan penyalahgunaan dana Bos. “Segera ganti oknum Kepsek itu, karena yang bersangkutan sudah gagal memimpin Sekolah tersebut. Jika tidak, maka kami tidak akan membuka penyegelan Sekolah tersebut, “ancam warga setempat.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, Tajuddin, SH yang dikonfirmasi Koran ini Selasa (10/06) di Kantornya berjanji akan menindaklanjuti beberapa tuntutan warga dalam kaitan itu. Sebagai langkah awal, dirinya sudah memerintahkan Kasi Dikdas yakni Hj, Zubaedah untuk memanggil sekaligus mengkroscek ke lokasi penyegelan. “Kami akan memanggil Kepsek tersebut, dan saya sudah memerintahkan bawahan saya untuk memanggil dan mencari tahu kebenaran atas dugaan tersebut, “tandasnya. (KS-09)
COMMENTS