Tindak Pidana Korupsi dana Keaksaraan Fungsional (KF) yang menyeret nama mantan Kepala SKB Bima, Abidin mengalami penundaan.
Meskipun, sidang pembacaan tuntutan atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Keaksaraan Fungsional (KF) yang menyeret nama mantan Kepala SKB Bima, Abidin mengalami penundaan. Akan tetapi, sidang yang sempat tertunda tersebut akhirnya dibacakan senin (14/7) kemarin. Dalam sidang pembacaan tuntutan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima resmi menuntut terdakwa Abidin dengan tiga tahun 10 bulan penjara.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Indrawan Pranacitra, SH saat ditemui wartawan di Kantornya Rabu (16/7) mengungkapkan, penundaan sidang pembacaan tuntutan tersebut ditunda selama kurang lebih sepekan karena Majelis Hakim berhalangan. Dituntutnya Abidin terdakwa kasus dugaan korupsi KF senilai Ratusan Juta Rupiah itu, karena melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP.”Kami tuntut Abidin selama tiga tahun 10 bulan denda Rp. 50 Juta, subside tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp. 228,9 juta,”ungkapnya.
Kalaupun nanti misalnya uang pengganti itu tidak dibayarkan selama satu bulan setelah terdakwa divonis atas kasus yang melilitnya lanjut Indra, maka terdakwa akan dikenakan pidana penjara selama dua tahun. ”Dengan begitu, Barang Bukti (BB) tetap akan terlampir dalam berkas perkara sebesar Rp. 5 Ribu Rupiah,” jelasnya.
Di tempat yang sama Kasi Intelejen (Kasi Intel) Lalu Muhammad Rasyid, SH mengatakan, untuk agenda sidang lanjutan katanya, pecan depan ini telah diagendakan sidang dengan agenda Pledoi (Pembelaan Terdakwa) agar mempercepat proses penyelesaian kasus tersebut.”Usai Pledoi nanti, kami akan langsung menanggapi dan selanjutnya kasus ini akan disiapkan pada agenda sidang putusan,”ujarnya.
Padakesempatan itu, Ia mengajak semua elemen masyarakat Bima, agar terus mengawal proses hukum kasus-kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan. Sebab, dengan adanya pengawasan dari masyarakat, pihaknya dapat mengetahui sejauh mana dukungan dari masyarakat atas penanganan kasus dugaan korupsi tersebut. “Mari sama-sama kita berantas korupsi di Bima hingga ke akar-akarnya,”ajak.(KS-05)
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Indrawan Pranacitra, SH saat ditemui wartawan di Kantornya Rabu (16/7) mengungkapkan, penundaan sidang pembacaan tuntutan tersebut ditunda selama kurang lebih sepekan karena Majelis Hakim berhalangan. Dituntutnya Abidin terdakwa kasus dugaan korupsi KF senilai Ratusan Juta Rupiah itu, karena melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP.”Kami tuntut Abidin selama tiga tahun 10 bulan denda Rp. 50 Juta, subside tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp. 228,9 juta,”ungkapnya.
Kalaupun nanti misalnya uang pengganti itu tidak dibayarkan selama satu bulan setelah terdakwa divonis atas kasus yang melilitnya lanjut Indra, maka terdakwa akan dikenakan pidana penjara selama dua tahun. ”Dengan begitu, Barang Bukti (BB) tetap akan terlampir dalam berkas perkara sebesar Rp. 5 Ribu Rupiah,” jelasnya.
Di tempat yang sama Kasi Intelejen (Kasi Intel) Lalu Muhammad Rasyid, SH mengatakan, untuk agenda sidang lanjutan katanya, pecan depan ini telah diagendakan sidang dengan agenda Pledoi (Pembelaan Terdakwa) agar mempercepat proses penyelesaian kasus tersebut.”Usai Pledoi nanti, kami akan langsung menanggapi dan selanjutnya kasus ini akan disiapkan pada agenda sidang putusan,”ujarnya.
Padakesempatan itu, Ia mengajak semua elemen masyarakat Bima, agar terus mengawal proses hukum kasus-kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan. Sebab, dengan adanya pengawasan dari masyarakat, pihaknya dapat mengetahui sejauh mana dukungan dari masyarakat atas penanganan kasus dugaan korupsi tersebut. “Mari sama-sama kita berantas korupsi di Bima hingga ke akar-akarnya,”ajak.(KS-05)
COMMENTS