Niat Eksekutif untuk memangkas anggaran kegiatan Festival Keraton Nusantara (FKN) yang akan digelar September 2014 di Bima
Niat Eksekutif untuk memangkas anggaran kegiatan Festival Keraton Nusantara (FKN) yang akan digelar September 2014 di Bima, tak hanya mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima. Tapi, juga memperoleh sorotan dari salah seorang anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima,Misfalak, SE. Bahkan, kader partai berlambang pohon Beringin itu mempertanyakan komitmen Bupati Bima sebagai putra asli Bima. Apalagi, FKN merupakan kegiatan berskala Nasional sekaligus mengharumkan nama Daerah Bima.
Adanya niat eksekutif untuk memangkas anggaran untuk kegiatan yang berskala nasional dan membawa nama daerah tersebut, membuat Misfalak geram. Dirinya bahkan meragukan keberadaan Bupati Bima, Drs.H.Syafruddin HM.Nur , M.Pd sebagai orang Bima, yang tidak ingin menjaga nama baik budaya dan daerah Bima. “Bupati itu orang Bima atau bukan sih, masa kegiatan yang mengangkat budaya Bima itu tidak direspon baik, ada apa? Jangan karena ada kepentingan lain, masalah budaya diabaikan,” tudingnya.
Menurut Misfalak, kegiatan FKN itu kegiatan Skala nasional, dimana yang hadir adalah orang-orang dari daerah lain yang ingin menggenal budaya Bima. Demi mengaja nama baik daerah, otomatis tuan rumah harus melayani tamu dengan baik, dan mampu menyuguhkan dan mengenalkan budaya daerah kita kepada para tamu, dan itu membutuhkan banyak anggaran. “Kalau berbicara budaya dan daerah, tidak ada artinya uang milyaran yang disediakan itu, jangan dikurangi lagi, kalau pelayanan kita kurang bagus, nama daerah kita pasti tidak bagus pula dimata mereka,” tuturnya.
Padahal menurutnya, yang mengajukan anggaran tersebut adalah eksekutif sendiri. Awalnya eksekutif mengajukan anggaran untuk kegiatan FKN sebesar Rp 10 miliar, namun yang disetujui oleh DPR hanya Rp. 5 milyar. Tiba-tiba ada rencana penyusaian anggaran dari eksekutif, nah itu perlu dipertanyakan. “Harusnya mereka itu bertahan di angka Rp.10 Milyar yang mereka ajukan, kenapa sekarang malah mau dikurangi,” ujarnya kesal.
Lanjutnya, alasan adanya penyesuian anggaran ini didasari beberapa hal, diantaranya karena anggaran tersebut dianggap terlalu gemuk dan tidak ada Sultan Bima. Lantas, jika anggaran tersebut terlalu gemuk, kenapa eksekutif dulu mengajukan dengan angka yang fantastik, yaitu Rp. 10 miliar?. “Atau memang ada alasan lain yang membuat Bupati harus mengurangi anggaran itu, kalau alasannya anggaran terlalu gemuk dan tidak ada Sultan Bima itu tidak tepat. Jangan-jangan ada kepentingan lain dibalik itu,” tudingnya.
Dirinya meminta kepada Bupati untuk tetap mendukung kegiatan FKN ini hingga sukses, meskipun tidak ada Sultan Bima. Sebab kehadiran puluhan keraton diNusantara itu untuk melihat budaya Bima. “Kita harus sama-sama dukung kegiatan FKN ini,” harapnya. (KS-02)
Menurut Misfalak, kegiatan FKN itu kegiatan Skala nasional, dimana yang hadir adalah orang-orang dari daerah lain yang ingin menggenal budaya Bima. Demi mengaja nama baik daerah, otomatis tuan rumah harus melayani tamu dengan baik, dan mampu menyuguhkan dan mengenalkan budaya daerah kita kepada para tamu, dan itu membutuhkan banyak anggaran. “Kalau berbicara budaya dan daerah, tidak ada artinya uang milyaran yang disediakan itu, jangan dikurangi lagi, kalau pelayanan kita kurang bagus, nama daerah kita pasti tidak bagus pula dimata mereka,” tuturnya.
Padahal menurutnya, yang mengajukan anggaran tersebut adalah eksekutif sendiri. Awalnya eksekutif mengajukan anggaran untuk kegiatan FKN sebesar Rp 10 miliar, namun yang disetujui oleh DPR hanya Rp. 5 milyar. Tiba-tiba ada rencana penyusaian anggaran dari eksekutif, nah itu perlu dipertanyakan. “Harusnya mereka itu bertahan di angka Rp.10 Milyar yang mereka ajukan, kenapa sekarang malah mau dikurangi,” ujarnya kesal.
Lanjutnya, alasan adanya penyesuian anggaran ini didasari beberapa hal, diantaranya karena anggaran tersebut dianggap terlalu gemuk dan tidak ada Sultan Bima. Lantas, jika anggaran tersebut terlalu gemuk, kenapa eksekutif dulu mengajukan dengan angka yang fantastik, yaitu Rp. 10 miliar?. “Atau memang ada alasan lain yang membuat Bupati harus mengurangi anggaran itu, kalau alasannya anggaran terlalu gemuk dan tidak ada Sultan Bima itu tidak tepat. Jangan-jangan ada kepentingan lain dibalik itu,” tudingnya.
Dirinya meminta kepada Bupati untuk tetap mendukung kegiatan FKN ini hingga sukses, meskipun tidak ada Sultan Bima. Sebab kehadiran puluhan keraton diNusantara itu untuk melihat budaya Bima. “Kita harus sama-sama dukung kegiatan FKN ini,” harapnya. (KS-02)
COMMENTS