Pemerintah Kota Bima kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Pemerintah Kota Bima kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Rakor dilaksanakan bersama sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima yakni Kapolres Bima Kota, Dandim 1608, Kajari Raba Bima. Kegiatan itu digelar di Aula Pemerintah Kota Bima, Rabu (13/8) pagi dipimpin Walikota Bima, HM. Qurais H Abidin.
Peserta rakor dihadiri sejumlah elemen, diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, KNPI, OKP Gerakan Pemuda Ansor, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam se-Kota Bima.
Rakor lanjutan ini kembali membahas langkah pencegahan terhadap berkembangnya paham ISIS di Kota Bima. Pasalnya, belum lama ini ada pengibaran bendera dan pemasangan atribut ISIS di Kota Bima. Bahkan, beredar informasi adanya video pembaiatan sejumlah warga untuk bergabung dengan organisasi yang dianggap radikal tersebut. Kondisi itu semakin mengindikasikan bahwa dukungan sebagian warga Kota Bima terhadap ISIS benar adanya.
Menyikapi hal tersebut, Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin menilai bahwa ancaman ISIS perlu disikapi serius agar tidak menyebarkan pahamnya kepada masyarakat Kota Bima. Sebab paham yang dibawa ISIS dianggap lebih berbahaya dari pada narkoba. “ISIS tidak saja melakukan tindak kekerasan dan menghalalkan pembunuhan. Tapi mengancam kedaulatan Negara,” tegasnya.
Menurut Qurais, masyarakat awam, pemuda dan pelajar merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpengaruh terhadap paham keagamaan seperti ISIS. Karena pemahaman terhadap agama masih kurang dan belum memadai. Untuk itu, dirinya meminta peran komponen pendidikan mulai dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Kepala Sekolah dan lebih khusus kepada Guru Pendidikan Agama Islam untuk memberikan penjelasan soal bahaya ISIS. “Para pemuda dan pelajar harus diberikan pencerahan akan bahaya ISIS. Jangan sampai mereka terpengaruh dan masuk bergabung dalam paham yang bertentangan dengan Islam ini,” ingat Qurais dihadapan peserta rakor.
Sementara itu, Kapolres Bima Kota, AKBP Benny Basir Warmansyah, SIK, mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah memberikan sikap jelas terhadap ISIS. Presiden RI melalui Kapolri, Panglima TNI dan Mengkopolhukam telah menyatakan secara tegas bahwa ISIS ditolak keberadaan ISIS di Indonesia. “Keberadaan ISIS tidak cocok disini jadi harus ditolak,” tegas Kapolres.
Hanya saja kata dia, meski sudah ada instruksi menolak ISIS, penindakannya masih sulit dilakukan karena belum dibuat instrument hukum atau undang-undang khusus yang mengaturnya. “Kemarin memang sempat ada pemasangan atribut ISIS tetapi mereka telah menurunkannya sendiri setelah dilakukan pendekatan,” tandas Kapolres. (KS-13)
Peserta rakor dihadiri sejumlah elemen, diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, KNPI, OKP Gerakan Pemuda Ansor, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam se-Kota Bima.
Rakor lanjutan ini kembali membahas langkah pencegahan terhadap berkembangnya paham ISIS di Kota Bima. Pasalnya, belum lama ini ada pengibaran bendera dan pemasangan atribut ISIS di Kota Bima. Bahkan, beredar informasi adanya video pembaiatan sejumlah warga untuk bergabung dengan organisasi yang dianggap radikal tersebut. Kondisi itu semakin mengindikasikan bahwa dukungan sebagian warga Kota Bima terhadap ISIS benar adanya.
Menyikapi hal tersebut, Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin menilai bahwa ancaman ISIS perlu disikapi serius agar tidak menyebarkan pahamnya kepada masyarakat Kota Bima. Sebab paham yang dibawa ISIS dianggap lebih berbahaya dari pada narkoba. “ISIS tidak saja melakukan tindak kekerasan dan menghalalkan pembunuhan. Tapi mengancam kedaulatan Negara,” tegasnya.
Menurut Qurais, masyarakat awam, pemuda dan pelajar merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpengaruh terhadap paham keagamaan seperti ISIS. Karena pemahaman terhadap agama masih kurang dan belum memadai. Untuk itu, dirinya meminta peran komponen pendidikan mulai dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Kepala Sekolah dan lebih khusus kepada Guru Pendidikan Agama Islam untuk memberikan penjelasan soal bahaya ISIS. “Para pemuda dan pelajar harus diberikan pencerahan akan bahaya ISIS. Jangan sampai mereka terpengaruh dan masuk bergabung dalam paham yang bertentangan dengan Islam ini,” ingat Qurais dihadapan peserta rakor.
Sementara itu, Kapolres Bima Kota, AKBP Benny Basir Warmansyah, SIK, mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah memberikan sikap jelas terhadap ISIS. Presiden RI melalui Kapolri, Panglima TNI dan Mengkopolhukam telah menyatakan secara tegas bahwa ISIS ditolak keberadaan ISIS di Indonesia. “Keberadaan ISIS tidak cocok disini jadi harus ditolak,” tegas Kapolres.
Hanya saja kata dia, meski sudah ada instruksi menolak ISIS, penindakannya masih sulit dilakukan karena belum dibuat instrument hukum atau undang-undang khusus yang mengaturnya. “Kemarin memang sempat ada pemasangan atribut ISIS tetapi mereka telah menurunkannya sendiri setelah dilakukan pendekatan,” tandas Kapolres. (KS-13)
COMMENTS