Banyaknya terpidana yang masuk penjara karena kasus Tindak Pidana Korupsi, rupanya tidak mengurungkan niat Kepala Bappeda Kabupaten Bima
Banyaknya terpidana yang masuk penjara karena kasus Tindak Pidana Korupsi, rupanya tidak mengurungkan niat Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir.Indra Jaya untuk melakukan tindakan yang sama. Terbukti, anggaran sebesar Rp.500 juta untuk persiapan kampus Politeknik Bima tidak jelas diperuntukanya. Alhasil, Politektik yang direncanakan menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) itu tidak diminati masyarakat.
Informasi yang dihimpun koran Stabilitas, dari salah satu sumber yang meminta namanya tidak dikorankan, dengan alasan keselamatan jabatannya. Namun sumber ini sangat mengetahui persis bagaimana anggaran itu dipergunakan. Sebab menurutnya anggaran Rp.500 juta itu bukan untuk kegiatan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk non fisik. Jadi sangat berpotensi anggaran itu diduga disalahgunakan oleh oknum di Bappeda.
“Anggaran itu untuk persiapan Politeknik Bima, termasuk untuk konsultan pendirian politeknik dan sosialisasi kampus. Mana hasil kerja konsultan dan sosialisasinya, buktinya hanya 38 mahasiswa yang mendaftar. Lalu digunakan untuk apa saja uang itu, dan apa saja produk yang dihasilkan,” bebernya.
Menurutnya, anggaran Rp.500 juta itu terdiri dari beberapa paket, ada yang Rp.250 juta, adapula yang paket Rp.50 jutaan, tapi dirinya tidak ingat apakah paket Rp. 250 juta untuk jasa konsultan itu ditender atau tidak. Diketahui pula untuk APBD tahun 2015 Bappeda minta tambah anggaran Rp.2.5 milyar lagi, sehingga total anggaran untuk Bappeda sebanyak Rp.8 Milyar. “Anggaran yang Rp.500 juta saja tidak jelas penggunaannya, malah minta tambah anggaran, kasihan SKPD lain yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” terangnya.
Mengenai kurangnya mahasiswa yang mendaftar di Politeknik Bima, Juga disorot oleh Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dra. Hj.Mulyati. Menurutnya ada warga yang mendatanginya meminta bantuan untuk mendaftarkan anaknya ke Politeknik Bima, karena warga tersebut tidak mendapatkan informasi. “Saya lihat memang kurang sosialisasi, kampus yang sudah lama beroperasi saya lihat masih memasang iklan dikoran dan lainnya, namun untuk kampus yang baru dibangun ini sangat susah mendapatakan informasinya. Memangnya tidak ada anggaran untuk sosialisasinya,” ujar Srikandi DPRD Kabupaten Bima yang duduk di komisi IV.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indra jaya yang hendak dikonfirmasi koran ini, Senin (25/08), tidak menunjukan sikapnya sebagai seorang pejabat yang melayani masyarakat. Dirinya pun tidak ingin dikonfirmasi, apalagi masalah dugaan penyalahgunaan anggaran di kantornya, sebab dia tidak ingin masalah itu diketahui publik. “Kenapa, dari mana kamu, mau tanya masalah apa?,”Begitulah sambutannya ketika wartawan mencoba melakukan konfirmasi.
Melihat sikapnya yang kurang ramah, wartawan Stabilitas mencoba menjelaskan maksud kedatangannya untuk konfirmasi berita dengan nada pelan. Namun bukan jawaban dari apa yang ditanyakan yang keluar dari mulutnya. Sambil berdiri didepan pintu ruangan kerjanya, Indra Jaya dengan nada keras menayakan siapa sumber yang memberikan informasi itu. “Dari mana kamu dapatkan informasi itu, coba kasih tau saya siapa sumbernya, kalau kamu ndak kasih tau sumbernya, saya tidak akan menjawab pertanyaan kamu. Kamu jangan menyebar informasi yang tidak benar, nanti saya tuntut kamu,” timpalnya sambil memasuki ruangan kerjanya.
Selasa kemarin, wartawan kembali melakukan konfirmasi dengan Indra Jaya, namun jawaban masih sama, tidak ingin memberikan komentar jika tidak memberitahukan siapa sumber beritanya. “saya tidak akan kasih komentar kalau tidak sebutkan siapa sumbernya.
Ditempat terpisah, Bupati Bima Drs.H.Syafruddin HM.Nur M.Pd yang dimintai komentar terkait kurangnya mahasiswa yang daftar akibat kurangnya sosialisasi dari kampus yang merupakan cikal bakal perguruan tinggi negeri setelah terbentuk Propinsi pulau sumbawa itu. Bupati mengakui adanya kekurangan informasi yang diterima oleh masyarakat, meskipun ada banyak anggaran yang telah disediakan. Namun alasannya bukan semata karena sosialisasi yang kurang, tetapi waktu yang sangat singkat.“Memang dulu, penerimaan mahasiswa baru dilakukan di mataram, namun beberapa waktu lalu Unram memberikan kewenangan kepada kita disini untuk merekrut mahasiswa. Jadi perekrutannya sedikit terlambat,” aku Bupati. (KS-02)
Informasi yang dihimpun koran Stabilitas, dari salah satu sumber yang meminta namanya tidak dikorankan, dengan alasan keselamatan jabatannya. Namun sumber ini sangat mengetahui persis bagaimana anggaran itu dipergunakan. Sebab menurutnya anggaran Rp.500 juta itu bukan untuk kegiatan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk non fisik. Jadi sangat berpotensi anggaran itu diduga disalahgunakan oleh oknum di Bappeda.
“Anggaran itu untuk persiapan Politeknik Bima, termasuk untuk konsultan pendirian politeknik dan sosialisasi kampus. Mana hasil kerja konsultan dan sosialisasinya, buktinya hanya 38 mahasiswa yang mendaftar. Lalu digunakan untuk apa saja uang itu, dan apa saja produk yang dihasilkan,” bebernya.
Menurutnya, anggaran Rp.500 juta itu terdiri dari beberapa paket, ada yang Rp.250 juta, adapula yang paket Rp.50 jutaan, tapi dirinya tidak ingat apakah paket Rp. 250 juta untuk jasa konsultan itu ditender atau tidak. Diketahui pula untuk APBD tahun 2015 Bappeda minta tambah anggaran Rp.2.5 milyar lagi, sehingga total anggaran untuk Bappeda sebanyak Rp.8 Milyar. “Anggaran yang Rp.500 juta saja tidak jelas penggunaannya, malah minta tambah anggaran, kasihan SKPD lain yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” terangnya.
Mengenai kurangnya mahasiswa yang mendaftar di Politeknik Bima, Juga disorot oleh Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dra. Hj.Mulyati. Menurutnya ada warga yang mendatanginya meminta bantuan untuk mendaftarkan anaknya ke Politeknik Bima, karena warga tersebut tidak mendapatkan informasi. “Saya lihat memang kurang sosialisasi, kampus yang sudah lama beroperasi saya lihat masih memasang iklan dikoran dan lainnya, namun untuk kampus yang baru dibangun ini sangat susah mendapatakan informasinya. Memangnya tidak ada anggaran untuk sosialisasinya,” ujar Srikandi DPRD Kabupaten Bima yang duduk di komisi IV.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indra jaya yang hendak dikonfirmasi koran ini, Senin (25/08), tidak menunjukan sikapnya sebagai seorang pejabat yang melayani masyarakat. Dirinya pun tidak ingin dikonfirmasi, apalagi masalah dugaan penyalahgunaan anggaran di kantornya, sebab dia tidak ingin masalah itu diketahui publik. “Kenapa, dari mana kamu, mau tanya masalah apa?,”Begitulah sambutannya ketika wartawan mencoba melakukan konfirmasi.
Melihat sikapnya yang kurang ramah, wartawan Stabilitas mencoba menjelaskan maksud kedatangannya untuk konfirmasi berita dengan nada pelan. Namun bukan jawaban dari apa yang ditanyakan yang keluar dari mulutnya. Sambil berdiri didepan pintu ruangan kerjanya, Indra Jaya dengan nada keras menayakan siapa sumber yang memberikan informasi itu. “Dari mana kamu dapatkan informasi itu, coba kasih tau saya siapa sumbernya, kalau kamu ndak kasih tau sumbernya, saya tidak akan menjawab pertanyaan kamu. Kamu jangan menyebar informasi yang tidak benar, nanti saya tuntut kamu,” timpalnya sambil memasuki ruangan kerjanya.
Selasa kemarin, wartawan kembali melakukan konfirmasi dengan Indra Jaya, namun jawaban masih sama, tidak ingin memberikan komentar jika tidak memberitahukan siapa sumber beritanya. “saya tidak akan kasih komentar kalau tidak sebutkan siapa sumbernya.
Ditempat terpisah, Bupati Bima Drs.H.Syafruddin HM.Nur M.Pd yang dimintai komentar terkait kurangnya mahasiswa yang daftar akibat kurangnya sosialisasi dari kampus yang merupakan cikal bakal perguruan tinggi negeri setelah terbentuk Propinsi pulau sumbawa itu. Bupati mengakui adanya kekurangan informasi yang diterima oleh masyarakat, meskipun ada banyak anggaran yang telah disediakan. Namun alasannya bukan semata karena sosialisasi yang kurang, tetapi waktu yang sangat singkat.“Memang dulu, penerimaan mahasiswa baru dilakukan di mataram, namun beberapa waktu lalu Unram memberikan kewenangan kepada kita disini untuk merekrut mahasiswa. Jadi perekrutannya sedikit terlambat,” aku Bupati. (KS-02)
COMMENTS