Setelah berhasil menempati urutan pertama tingkat penurunan angka kemiskinan terendah di NTB, dengan angka pertumbungan 12 persen dari jumlah penduduk 104.350 jiwa
Setelah berhasil menempati urutan pertama tingkat penurunan angka kemiskinan terendah di NTB, dengan angka pertumbungan 12 persen dari jumlah penduduk 104.350 jiwa. Kini Pemprov NTB meminta Kota Bima kembali menurunkan angka kemiskinan setidaknya 1 persen dari 12 persen tahun sebelumnya.
Permintaan Pemrov NTB yang ditujukan pada Kota Bima tersebut, disampaikan Wakil Wali Kota Bima, H Arahman H Abidin SE, Senin (11/8) kemarin saat memimpin apel gabungan di halaman Pemkot Bima. Tentu untuk memenuhi permintaan Pemprov NTB dengan pola menekan angka kemiskinan kata Arahman, terlebih dahulu rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada.
Karena untuk menekan angka kemiskinan perlu ada peran semua pihak. Menekan angka kemiskinan contoh program yang harus dilakukan, bisa dengan pembangunan rumah warga kurang mampu. Dalam hal ini anggaran pembangun bersumber dari swadaya warga dan alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah tentunya.
Khusus swadaya warga, semisal disalah satu kelurahan ada beberapa warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih. Kemudian orang kaya ini diminta untuk menyumbang membangun salah satu rumah warga yang tidak mampu. “Misalnya pemerintah membenahi lima unit rumah, kemudian dua unit swadaya warga kaya,”katanya.
Solusi lain pengentasan kemiskinan jelas Arahman, dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kota Bima serta pemberian bantuan modal usaha.
Terpisah Asisten I Setda Kota Bima Drs. M Farid, M.Si sepedampat yang disampaikan Wakil Wali Kota. penurunan angka kemiskinan di Kota Bima yang pertama poin pentingnya peningkatan SDM warga. Baru dilanjutkan dengan pemberian modal usaha. “Warga diberikan keterampilan lebih dulu. Baru diberikan modal usaha seperti perlengkapan usaha atau modal,”katanya.
Pemberian keterampilan dan modal usaha ini diyakini bisa menekan angka kemiskinan di Kota Bima. Bahkan dengan modal yang diberikan bisa itu penurunan angka kemiskinan bisa lebih dari 1 persen. Hanya saja lanjutnya, untuk mengentasi kemiskinan dengan cara ini perlu kerja ekstra beberapa instansi terkait. Seperti BPMPK, Diskoperindag, Disosnakertrans dan lainnya. “Peningkatan SDM dan modal usaha ini sama halnya dengan membuka lapangan kerja baru. Karena banyaknya pengangguran mempengaruhi tingginya angka kemiskinan,”pungkasnya. (KS-02)
Permintaan Pemrov NTB yang ditujukan pada Kota Bima tersebut, disampaikan Wakil Wali Kota Bima, H Arahman H Abidin SE, Senin (11/8) kemarin saat memimpin apel gabungan di halaman Pemkot Bima. Tentu untuk memenuhi permintaan Pemprov NTB dengan pola menekan angka kemiskinan kata Arahman, terlebih dahulu rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada.
Karena untuk menekan angka kemiskinan perlu ada peran semua pihak. Menekan angka kemiskinan contoh program yang harus dilakukan, bisa dengan pembangunan rumah warga kurang mampu. Dalam hal ini anggaran pembangun bersumber dari swadaya warga dan alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah tentunya.
Khusus swadaya warga, semisal disalah satu kelurahan ada beberapa warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih. Kemudian orang kaya ini diminta untuk menyumbang membangun salah satu rumah warga yang tidak mampu. “Misalnya pemerintah membenahi lima unit rumah, kemudian dua unit swadaya warga kaya,”katanya.
Solusi lain pengentasan kemiskinan jelas Arahman, dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kota Bima serta pemberian bantuan modal usaha.
Terpisah Asisten I Setda Kota Bima Drs. M Farid, M.Si sepedampat yang disampaikan Wakil Wali Kota. penurunan angka kemiskinan di Kota Bima yang pertama poin pentingnya peningkatan SDM warga. Baru dilanjutkan dengan pemberian modal usaha. “Warga diberikan keterampilan lebih dulu. Baru diberikan modal usaha seperti perlengkapan usaha atau modal,”katanya.
Pemberian keterampilan dan modal usaha ini diyakini bisa menekan angka kemiskinan di Kota Bima. Bahkan dengan modal yang diberikan bisa itu penurunan angka kemiskinan bisa lebih dari 1 persen. Hanya saja lanjutnya, untuk mengentasi kemiskinan dengan cara ini perlu kerja ekstra beberapa instansi terkait. Seperti BPMPK, Diskoperindag, Disosnakertrans dan lainnya. “Peningkatan SDM dan modal usaha ini sama halnya dengan membuka lapangan kerja baru. Karena banyaknya pengangguran mempengaruhi tingginya angka kemiskinan,”pungkasnya. (KS-02)
COMMENTS