Sejak terlilit proses Hukum, Puskesmas Rasana,e Timur Kota Bima tidak difungsikan sebagaimana peruntukanya.
Sejak terlilit proses Hukum, Puskesmas Rasana,e Timur Kota Bima tidak difungsikan sebagaimana peruntukanya. Padahal, Puskesmas itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai salah satu tempat untuk berobat. Karenanya, masyarakat berharap kepada Pemkot Bima agar memperhatikan Puskesmas tersebut, sehingga bisa difungsikan.
Gedung PKM yeng terletak di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima itu, hingga saat ini belum juga dimanfaatkan. Padahal, miliaran rupiah uang rakyat telah dihabiskan untuk proyek pembangunan puskesmas tersebut. Pada momen pembukaan MTQ Tingkat Rasanae Timur beberapa pekan lalu, Ketua LPM Kelurahan Kodo R. Mubin Zainuddin saat menyampaikan laporan panitia MTQ, meminta pada Wakil Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin SE, agar PKM yang saat ini kondisi fisiknya tidak terurus itu, segera diperbaiki agar bisa dimanfaatkan. Karena, masyarakat sangat berharap ada asas manfaat atas pembangunan PKM tersebut. ”Untuk apa dibiarkan begitu saja, kalaupun tidak dimungkinkan penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, manfaatkan untuk kebutuhan yang lain,”keluhnya saat ditemui wartawan Jum’at (15/8).
Sementara Ketua LPM Kelurahan Kodo yang juga Calon DPRD Kota Bima terpilih Najamuddin HMY menilai, Pemkot Bima terkesan memandang masalah itu dengan sebelah mata. Katanya, apabila Pemkot memiliki komitmen untuk membangun karakter masyarakat yang bermartabat dan sehat secara fisik, tentu gedung yang sudah dibangun dengan anggaran Negara yang bernilai fantastik itu sesegera mungkin dipergunakan setelah persoalan hukumnya diselesaikan. ”Nyatanya, sampai sekarang ini tidak ada niat Pemkot untuk memperbaiki dan menggunakan gedung itu,”tudingnya.
Masalah hukum katanya, semestinya tidak dijadikan alasan untuk tidak menggunakan gedung tersebut, seharusnya Pemerintah memiliki kepekaan dan kepedulian atas anggaran negara yang dihabiskan untuk membangun gedung tersebut. ” Saya menduga, ada pembiaran terstruktur dan sistimatis, sehingga PKM itu tidak diperbaiki kembali, ,”duganya.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Kadis Kesehatan Kota Bima Drs. H. Azhari M.Si yang ditemui sejumlah wartawan Jum’at (15/8), mengaku akan mempelajari keberadaan gedung PKM Rasanae Timur yang hingga kini belum digunakan. ”Saya akan melihat dokumen yang ada dulu. Saya baru memulai bekerja disini (Dikes), jadi belum mengetahui apa saja data yang ada disini,”jawabnya.
Mantan Kadis Tata Kota Bima itu berjanji akan melakukan konsultasi dengan Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin. Sebab, kebijakan ada ditangan pimpinan Daerah. ”Saya konsultasikan dulu dengan pak Wali, agar semuanya jelas,”cetusnya.(KS-05)
Sementara Ketua LPM Kelurahan Kodo yang juga Calon DPRD Kota Bima terpilih Najamuddin HMY menilai, Pemkot Bima terkesan memandang masalah itu dengan sebelah mata. Katanya, apabila Pemkot memiliki komitmen untuk membangun karakter masyarakat yang bermartabat dan sehat secara fisik, tentu gedung yang sudah dibangun dengan anggaran Negara yang bernilai fantastik itu sesegera mungkin dipergunakan setelah persoalan hukumnya diselesaikan. ”Nyatanya, sampai sekarang ini tidak ada niat Pemkot untuk memperbaiki dan menggunakan gedung itu,”tudingnya.
Masalah hukum katanya, semestinya tidak dijadikan alasan untuk tidak menggunakan gedung tersebut, seharusnya Pemerintah memiliki kepekaan dan kepedulian atas anggaran negara yang dihabiskan untuk membangun gedung tersebut. ” Saya menduga, ada pembiaran terstruktur dan sistimatis, sehingga PKM itu tidak diperbaiki kembali, ,”duganya.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Kadis Kesehatan Kota Bima Drs. H. Azhari M.Si yang ditemui sejumlah wartawan Jum’at (15/8), mengaku akan mempelajari keberadaan gedung PKM Rasanae Timur yang hingga kini belum digunakan. ”Saya akan melihat dokumen yang ada dulu. Saya baru memulai bekerja disini (Dikes), jadi belum mengetahui apa saja data yang ada disini,”jawabnya.
Mantan Kadis Tata Kota Bima itu berjanji akan melakukan konsultasi dengan Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin. Sebab, kebijakan ada ditangan pimpinan Daerah. ”Saya konsultasikan dulu dengan pak Wali, agar semuanya jelas,”cetusnya.(KS-05)
COMMENTS