Meski eksistensi dan paham yang dibawa kelompok Islam State of Irak and Syiria (ISIS) sudah jelas dilarang di Indonesia
Meski eksistensi dan paham yang dibawa kelompok Islam State of Irak and Syiria (ISIS) sudah jelas dilarang di Indonesia, namun hingga kini belum ada instrument hukum sebagai dasar penindakan mereka. Kepolisian pun baru sebatas menempuh langkah prefentif untuk mencegah berkembangnya paham yang dianggap radikal itu.
Kapolres Bima Kota, AKBP Benny Basir Warmansyah, SIK, SH, mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk melakukan penindakan tegas terhadap warga yang terbukti mendukung dan bergabung dengan ISIS. Meskipun kelompok masyarakat yang terindikasi terlibat sudah diidentifikasi oleh Kepolisian. “Soal tindakan tegas, sampai saat ini belum ada instrumen khusus yang mengatur bagaimana sanksi terhadap masyarakat yang terlibat ISIS. Karenanya kami masih menunggu arahan dan petunjuk dari pusat,” jelas Kapolres yang diwawancarai, Senin (11/8) pagi di Mapolres setempat.
Kapolres mengaku, sementara ini langkah yang dilakukan Kepolisian bersama pemerintah masih menempuh upaya prefentif. Diantaranya, melakukan pendekatan, menghimbau dan meminta kepada kelompok-kelompok warga yang terindikasi terlibat maupun yang mendukung agar tidak ikut bergabung. Pasalnya, paham tersebut bertentangan dengan Negara Indonesia.
Saat ditanya soal informasi adanya video dan foto warga di Kota Bima yang diduga berbaiat mendukung ISIS, pihaknya belum berani menyimpulkannya. Hanya saja, upaya antisipasi dan pengecekan sejauh mana kebenarannya tetap dilakukan. Namun diakui, berdasarkan laporan, pihaknya sudah mengindentifikasi dimana kelompok warga yang terindikasi mendukung ISIS. “Tidak usah kita sebut secara khusus, kita sebut umum saja ada di NTB,” ujarnya.
Namun Kapolres tak sepakat kalau hanya daerah Bima yang selalu disorot soal ISIS. Sebab dinilainya ada kesan Bima selalu dikaitkan karena sering muncul dalam pemberitaan. “Sampai saat ini belum ada laporan ada warga yang ikut ke Irak dan Syiria bergabung dengan ISIS. Kalaupun ada yang berangkat pasti kita larang mereka,” tegasnya.
Pihaknya berharap ada peran serta dari masyarakat, terutama alim ulama memberikan pencerahan kepada masyarakat. Seperti pada saat rapat bersama beberapa hari lalu, tokoh agama menyampaikan soal ISIS dan secara tegas melarang bergabung karena bertentangan dengan Islam. (KS-13)
Kapolres Bima Kota, AKBP Benny Basir Warmansyah, SIK, SH, mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk melakukan penindakan tegas terhadap warga yang terbukti mendukung dan bergabung dengan ISIS. Meskipun kelompok masyarakat yang terindikasi terlibat sudah diidentifikasi oleh Kepolisian. “Soal tindakan tegas, sampai saat ini belum ada instrumen khusus yang mengatur bagaimana sanksi terhadap masyarakat yang terlibat ISIS. Karenanya kami masih menunggu arahan dan petunjuk dari pusat,” jelas Kapolres yang diwawancarai, Senin (11/8) pagi di Mapolres setempat.
Kapolres mengaku, sementara ini langkah yang dilakukan Kepolisian bersama pemerintah masih menempuh upaya prefentif. Diantaranya, melakukan pendekatan, menghimbau dan meminta kepada kelompok-kelompok warga yang terindikasi terlibat maupun yang mendukung agar tidak ikut bergabung. Pasalnya, paham tersebut bertentangan dengan Negara Indonesia.
Saat ditanya soal informasi adanya video dan foto warga di Kota Bima yang diduga berbaiat mendukung ISIS, pihaknya belum berani menyimpulkannya. Hanya saja, upaya antisipasi dan pengecekan sejauh mana kebenarannya tetap dilakukan. Namun diakui, berdasarkan laporan, pihaknya sudah mengindentifikasi dimana kelompok warga yang terindikasi mendukung ISIS. “Tidak usah kita sebut secara khusus, kita sebut umum saja ada di NTB,” ujarnya.
Namun Kapolres tak sepakat kalau hanya daerah Bima yang selalu disorot soal ISIS. Sebab dinilainya ada kesan Bima selalu dikaitkan karena sering muncul dalam pemberitaan. “Sampai saat ini belum ada laporan ada warga yang ikut ke Irak dan Syiria bergabung dengan ISIS. Kalaupun ada yang berangkat pasti kita larang mereka,” tegasnya.
Pihaknya berharap ada peran serta dari masyarakat, terutama alim ulama memberikan pencerahan kepada masyarakat. Seperti pada saat rapat bersama beberapa hari lalu, tokoh agama menyampaikan soal ISIS dan secara tegas melarang bergabung karena bertentangan dengan Islam. (KS-13)
COMMENTS