Puluhan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran (TA) 2013 hingga 2014 diduga kuat fiktif.
Puluhan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran (TA) 2013 hingga 2014 diduga kuat fiktif. PKBM dimaksud, PKBM Doro Parongge, Mawar Merah, Istana Angin Laut, Muncul Baru, Azjam, Bahari, Cempi Mandiri, Al-Ikhlas Dorobata, Aswad Mandiri, Mega Dombok, Bersatu, Dorobata, Handayani, Karya Bersama, Mbawi Indah, Fadilah Rizki dan Satonda. Sejumlah PKBM itu diduga tidak menjalankan tugas dan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam program tersebut. Sementara, dana untuk kegiatan sudah masuk melalui rekening masing-masing PKBM.
Hasil investigasi Koran ini dibeberapa PKBM (lembaga Pendidikan Non Formal) tersebut, nyaris tidak menemukan adanya aktivitas dan kegiatan dimasing-masing lembaga-lembaga tersebut. Padahal, selama ini sejumlah PKBM itu mendapatkan bantuan dana Puluhan Juta rupiah per-tahun. Dugaan itu menunjukan, keberadaan PKBM di wilayah Dompu diduga hanya sebagai modus untuk memperkaya diri dan atau kelompok tertentu.
Sayangnya, Pengelola PKBM Doro Parongge Desa Bara Kabupaten Dompu, Nurjana, pada koran ini dikediamanya kemarin, membantah dugaan tersebut. Sebab, selama ini, dirinya sudah menjalankan kegiatan sebagaimana aturan yang telah ditentukan. ”Itu hanya isu, karena PKBM yang saya kelola telah menjalankan program sesuai aturan main yang telah ditentukan,” bantahnya.
Dugaan fiktifnya PKBM Doro Parongge terbantahkan ketika Lembagan itu memiliki warga belajar (WB), Tutor dan lain sebagainya. Jadi, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program tersebut, tetap dijalankan sebagaimana mestinya.” Aktifitas di PKBM saya tetap dijalankan. Kami bahkan tidak pernah melakukan pelanggaran, apalagi menyalahgunakan anggaran,” elaknya.
Bantahan yang sama juga datang dari salah satu Bidang PLS Dinas Dikpora Dompu yang enggan namanya dikorankan. Dalihnya, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pihaknya selama ini, sejumlah PKBM tersebut selain sudah menjalankan kegiatan sebagaimana yang sudah diamanatkan. Tapi juga, sudah mengajukan document pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran. ”Kami dari pihak Dinas tetap melakukan monitoring dan pembinaan dimasing-masing lembaga tersebut, guna mengecek keberadaan warga belajar (WB) dan kegiatan lain,” ujarnya.
Disinggung berapakah jumlah PKBM yang kembali mendapatkan anggaran di Tahun 2014? dirinya mengaku, Tahun ini ada sejumlah PKBM yang program paket B berbasis kewirausahaan yang kembali mendapatkan bantuan dana. Diantaranya, PKBM Karya Bersama, Bersatu, Doro Parongge, Aswad Mandiri dan PKBM Bahari Dompu. ” Tahun ini, untuk jumlah bantuan dana yang didapatkan oleh PKBM nilainya secara berfariasi,” akunya.
Untuk PKBM yang kembali mendapatkan bantuan dana tersebut sebutnya, sudah mengirim surat secara tertulis dengan Nomor Surat : 462/2131/Dikpora/2014. Mengingat, dengan dikirimnya Dana Bantuan Pendidikan Pendidikan Keterampilan yang berbasis kewira usahaan Program Paket B setara SMP pada Tanggal 8 Mei 2014, untuk itu lembaga yang sudah mendapatkan bantuan untuk segera mengirim laporan awal dan jadwal kegiatan sebelum pelaksanaan tersebut, selambat-lambatnya Tanggal 25 Agustus 2014, sudah kami harus terima di Dinas Dikpora Dompu. ” Surat-surat itu kami kirim kepada masing-masing PKBM yang Tahun ini kembali mendapatkan Bantuan,” jelasnya.
Lantas apa sanksi yang dikenakan pada PKBM yang diduga menyalagunaakan anggaran. Menjawab pertanyaan itu, pihaknya berjanji akan memberikan tindakan tegas dan pembinaan. ”Bagi PKBM yang melanggar aturan, kami memberikan pembinaan. Bahkan, kami melaporkan PKBM tersebut ke pihak-pihak terkait, supaya tidak lagi mendapatkan anggaran bantuan (program),” tegasnya.(KS-10)
Hasil investigasi Koran ini dibeberapa PKBM (lembaga Pendidikan Non Formal) tersebut, nyaris tidak menemukan adanya aktivitas dan kegiatan dimasing-masing lembaga-lembaga tersebut. Padahal, selama ini sejumlah PKBM itu mendapatkan bantuan dana Puluhan Juta rupiah per-tahun. Dugaan itu menunjukan, keberadaan PKBM di wilayah Dompu diduga hanya sebagai modus untuk memperkaya diri dan atau kelompok tertentu.
Sayangnya, Pengelola PKBM Doro Parongge Desa Bara Kabupaten Dompu, Nurjana, pada koran ini dikediamanya kemarin, membantah dugaan tersebut. Sebab, selama ini, dirinya sudah menjalankan kegiatan sebagaimana aturan yang telah ditentukan. ”Itu hanya isu, karena PKBM yang saya kelola telah menjalankan program sesuai aturan main yang telah ditentukan,” bantahnya.
Dugaan fiktifnya PKBM Doro Parongge terbantahkan ketika Lembagan itu memiliki warga belajar (WB), Tutor dan lain sebagainya. Jadi, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program tersebut, tetap dijalankan sebagaimana mestinya.” Aktifitas di PKBM saya tetap dijalankan. Kami bahkan tidak pernah melakukan pelanggaran, apalagi menyalahgunakan anggaran,” elaknya.
Bantahan yang sama juga datang dari salah satu Bidang PLS Dinas Dikpora Dompu yang enggan namanya dikorankan. Dalihnya, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pihaknya selama ini, sejumlah PKBM tersebut selain sudah menjalankan kegiatan sebagaimana yang sudah diamanatkan. Tapi juga, sudah mengajukan document pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran. ”Kami dari pihak Dinas tetap melakukan monitoring dan pembinaan dimasing-masing lembaga tersebut, guna mengecek keberadaan warga belajar (WB) dan kegiatan lain,” ujarnya.
Disinggung berapakah jumlah PKBM yang kembali mendapatkan anggaran di Tahun 2014? dirinya mengaku, Tahun ini ada sejumlah PKBM yang program paket B berbasis kewirausahaan yang kembali mendapatkan bantuan dana. Diantaranya, PKBM Karya Bersama, Bersatu, Doro Parongge, Aswad Mandiri dan PKBM Bahari Dompu. ” Tahun ini, untuk jumlah bantuan dana yang didapatkan oleh PKBM nilainya secara berfariasi,” akunya.
Untuk PKBM yang kembali mendapatkan bantuan dana tersebut sebutnya, sudah mengirim surat secara tertulis dengan Nomor Surat : 462/2131/Dikpora/2014. Mengingat, dengan dikirimnya Dana Bantuan Pendidikan Pendidikan Keterampilan yang berbasis kewira usahaan Program Paket B setara SMP pada Tanggal 8 Mei 2014, untuk itu lembaga yang sudah mendapatkan bantuan untuk segera mengirim laporan awal dan jadwal kegiatan sebelum pelaksanaan tersebut, selambat-lambatnya Tanggal 25 Agustus 2014, sudah kami harus terima di Dinas Dikpora Dompu. ” Surat-surat itu kami kirim kepada masing-masing PKBM yang Tahun ini kembali mendapatkan Bantuan,” jelasnya.
Lantas apa sanksi yang dikenakan pada PKBM yang diduga menyalagunaakan anggaran. Menjawab pertanyaan itu, pihaknya berjanji akan memberikan tindakan tegas dan pembinaan. ”Bagi PKBM yang melanggar aturan, kami memberikan pembinaan. Bahkan, kami melaporkan PKBM tersebut ke pihak-pihak terkait, supaya tidak lagi mendapatkan anggaran bantuan (program),” tegasnya.(KS-10)
COMMENTS