Bima harus menanggung malu yang luar biasa di depan tamu dari daerah lain. Bagaimana tidak, persiapan Festival Keraton Nusantara (FKN) ke IX yang di pusatkan di Kesultanan Bima
Persiapan FKN ‘Amburadul’
Bima harus menanggung malu yang luar biasa di depan tamu dari daerah lain. Bagaimana tidak, persiapan Festival Keraton Nusantara (FKN) ke IX yang di pusatkan di Kesultanan Bima, tidak seperti yang mereka bayangkan seperti kegiatan FKN di daerah lain yang memang menunjukan kegiatan kesultanan. Kegiatan FKN di Bima jauh berbeda dengan daerah-daerah lain alias ‘amburadul’.
Persiapan FKN ini selain mandapat kritikan dari rombongan kesultanan daerah lain, juga mendapat sorotan dari warga Bima yang peduli terhadap kebudayaan Bima. FKN di Bima layaknya acara ulang tahun, atau pasar malam. Sementara daerah lain, kegiatan kerajaan seperti ini, dijadikan sebagai momen kebanggan untuk memperkenalkan daerah, bukan mempermalukan daerah.
Kurangnya persiapan itu terlihat dari persiapan panggung yang berukuran kecil yang hanya bisa penampung puluhan prajurit keraton atau peserta tari. Selain itu gapura yang dibuatpun layaknya gapura 17 Agustus yang ada di gang-gang kelurahan. Tidak hanya itu, coba tengok stand-stand yang ada di lingkungan istanah. Stand yang mestinya diisi dengan produk dan kerajinan asli daerah Bima, justru beralih fungsi menjadi toko. “Kalau jual sarung tenun, atau susu kuda, madu dan kerajinan lainnya itu sudah tepat, karena itu memang produk asli daerah kita. Tetapi kalau yang dijual tas yang bukan buatan daerah Bima, itu salah tempat. Karena stand itu untuk menunjukan hasil kerajinan atau produk asli daerah kita,” ujar sukrin, salah satu warga yang merasa prihatin melihat kegiatan FKN.
Jika dilihat dari banyak sisi, kegiatan FKN di Bima banyak sekali kekurangannya. Dan kekurangan itu, bukan saja datang dari panitia, melainkan datang dari pemerintah daerah Kabupaten Bima yang terkesan tidak mendukung kegiatan FKN itu. Buktinya, dari Anggaran FKN yang ditetapkan dalam APBD sebanyak Rp.5 Milyar dipangkas menjadi Rp.2.1 Milyar.
Setelah dipangkas anggaran tersebut tidak diberikan kewenangan kepada panitia untuk menggelola anggaran, namun anggaran itu dikendalikan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bima. Sementara panitia hanya diberikan kewenangan untuk mengelola sebagian kecil anggaran itu. Jadi wajar saja persiapannya kurang maksimal, dan kita harus menanggung malu bersama.
Dr.Hj.Maryam yang dikonfirmasi mengakui bahwa anggaran yang dicairkan baru sekitar Rp.25 porsen dari Rp.2.1 milyar atau sekitar Rp.500 juta. Dan hanya anggaran itu yang dipergunakan untuk persiapan, dan tidak bisa ditambah lagi. “Memang segitu yang kita terima, dan sudah tidak ada lagi, sisanya pariwisata yang mengelola, panitia hanya mengelola 25 porsen anggaran itu,” akunya.
Dirinya pun mengakui ada banyak kekurangan dalam persiapan FKN itu, karena panitia tidak bisa berbuat banyak dengan anggaran sedikit itu. “Kemampuan keuangan kita memang segitu saja, dan persiapan pun sesuai kemampuan kita, karena kita tidak ada anggaran lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Humas Setda Kabupaten Bima, M.Chandra S.Ip yang dikonfirmasi soal anggaran itu, mengaku bahwa anggaran itu tidak bisa dicaikan semua saat ini, akan tetapi anggaran itu akan dicairkan setelah kegiatan selesai, setelah adanya laporan. “Memang tidak bisa dicairkan semua, karena anggaran itu akan dicairkan setelah kegiatan selesai, dan Pariwisata yang bertanggungjawab atas anggaran itu,” jelasnya.
Kenapa tidak bisa dicaikan semua anggaran untuk kegiatan FKN, menurutnya, memang itu sudah menjadi ketentuan dalam proses pengelolaan keuangan, karena setelah ada laporan baru anggarannya di cairkan. “Contohnya, kita sudah pesan kamar hotel selama 3 hari untuk para tamu, nah setelah kegiatan selesai baru kita bayarkan hotel tersebut. Kalau tamu nginap lagi selain dari yang kita pesan itu ditanggung sendiri oleh tamu biaya hotelnya. Seperti itu proses pencairan anggaran itu,” tegasnya. (KS-02)
COMMENTS