Salah satu upaya para anggota dewan demi rakyat Kabupaten Bima adalah keberhasilan dalam memperjuangkan dana aspirasi dewan.
Salah satu upaya para anggota dewan demi rakyat Kabupaten Bima adalah keberhasilan dalam memperjuangkan dana aspirasi dewan. Namun perjuangan itu berdasarkan masalah yang sedang dan sudah lama dialami rakyat. Artinya, penganggaran dana oleh eksekutif atas persetujuan anggota dewan baik melalui APBN, APBD I maupun APBD II mestinya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk para oknum anggota dewan.
Sejatinya, pengusulan proyek atau program aspirasi dewan yang dirapatkan ditingkat komisi dan fraksi dewan, hingga pada pembahasan ditingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima otomatis merujuk pada kondisi rill yang tengah dihadapi rakyat. Misalnya, kebutuhan rakyat dari segi perbaikan infrastruktur jalan dan gang, kesulitan sarana transportasi bagi para petani dan permasalahan lain yang mesti mendapat perhatian serius dari Pemerintah. “Dasar pengusulan proyek dan program aspirasi dewan karena munculnya keluhan rakyat atas permasalahan yang sudah dan sedang dihadapi. Menurut saya, apapun kegiatan yang berbau aspirasi dewan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Tapi, kalau aspirasi rakyat hanya dijadikan syarat untuk mendapat proyek, lebih baik perjuangan yang mengatasnamakan kebutuhan rakyat dihentikan,” kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Abdullah, SH kepada Koran ini.
Menurutnya, upaya yang dilakukan para anggita dewan hingga sukses memperjuangkan dana aspirasi tersebut, merupakan tugas moral dan konstribusi nyata untuk rakyat. Sebab harus disadari jabatan politik selama lima tahun itu murni karna pilihan rakyat. Bukan berarti mengesampingkan trik, strategis politik dan kekuatan financial sebagai penopang untuk meraih kemenangan pada pilkada yang berlangsung Juli 2014 lalu. Tapi jangan lupa rakyat menitip beban dan tugas berat dipundak para anggota dewan. Masalahnya, dewan merupakan salah satu lembaga bagi rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan sejumlah permasalahan lain yang harus dicarikan solusinya. Dengan catatan, aspirasi rakyat yang disampaikan melalui dewan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan oknum anggota dewan. “Kalau rakyat butuh jalan ekonomi demi mempermudah transportasi, ya tugas dewan menyampaikan sekaligus memperjuangkan aspirasi tersebut. Cuman saya harus tegaskan, bila sudah terealisasi harus benar-benar diperuntungan untuk kebutuhan rakyat, meski masih ada keperluan lain yang belum bisa diatasi,” ujarnya.
Sayangnya, lanjut Alumni STIH Bima itu, terkadang masih ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan atas penggunaan dana aspirasi disejumlah titik yang ada di Kabupaten Bima. Sebut saja, aspirasi dewan untuk pekerjaan rabatnisasi gang, rehab dan pembangunan baru MCK, pembuatan saluran irigasi dan bantuan serta program lain yang berhasil berkat perjuangan anggota dewan. Meski telah sukses kata Abdullah, ada saja sisi kelemahan atas hasil perjuangan tersebut, tapi bukan menyangkut dana melainkan lebih pada persoalan pengalihan tanggungjawab. Maksudnya, proyek aspirasi yang harusnya dikerjakan dewan, justeru diduga dijual pada rekanan (kontraktor) dengan harga 15 hingga 17 persen per-paket proyek. Padahal, proyek itu diperoleh dengan modal penyampaian aspirasi atas permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. “Masih mending proyek itu dikerjakan sesuai RAB, tapi kalau tidak maka bukan hanya rekanan yang harus menanggung resiko, tapi juga anggota dewan yang mendapat proyek tersebut. Saya sebagai putra asli Bima merasa khawatir dengan mutu pekerjaan, karena kemungkinan besar oknum pihak ketiga terkesan memikirkan cara untuk mengembalikan dana yang digunakan untuk membayar proyek tersebut. Demikian halnya dengan keuntungan, bahkan ada oknum yang lebih dulu menghitung keuntungan sebelum pekerjaan dituntaskan,” terangnya.
Jadi imbuhnya, jangan heran ketika hasil pekerjaan tidak sesuai harapan rakyat sebagai penerima manfaat. Pemicunya, bisa karena kurang rasa memiliki, karena proyek sudah terlanjur dibayar dengan harga tinggi. Tapi tidak semua kontraktor yang bertindak seperti itu, melainkan hanya oknumnya. Semestinya, cara yang dilakukan oknum dewan yang menjual paket proyek aspirasi kepada pengusaha kontraktor harus dihindari, karena itu merupakan tindakan yang keliru. Karena resiko ketika oknum pihak ketiga mengerjakan proyek asal jadi bukan hanya ditanggung rekanan, tapi anggota dewan juga akan kena getahnya, baik ditingkat eksekutif lebih-lebih dimata public. “Rakyat sudah tidak lagi percaya dengan wakil rakyat itu, karena pekerjaan yang mengatasnamakan rakyat disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan oknum anggota dewan dan atau kelompok tertentu. Kasarnya, kepala rakyat hanya dijadikan syarat untuk mendapat paket proyek,” pungkasnya.
Namun, ia tak menampik keberadaan anggota dewan memiliki peranan penting untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan keuangan Daerah oleh eksekutif. Namun perlu disadari, ada tugas dan amanat penting dari rakyat yang mesti diperjuangkan hingga membuahkan hasil. Soal banyaknya dugaan proyek aspirasi dewan dikerjakan asal jadi alias tidak mematuhi gambar, Abdullah enggan mengoementari terlalu jauh soal itu. Karena baginya, teguran dan kritikan yang bersifat membangun atas pelanggaran akan sia-sia, bahkan terkadang tidak ditindaklanjuti. Meski demikian,akan tetapi public sudah mengetahui an melihat secara langsung kondisi pekerjaan atas nama rakyat tersebut. “Tanpa dikomentari rakyat sudah tahu, jadi hal itu tidak perlu saya komentari,” tandasnya.
Baginya secara pribadi, cara yang dilakukan oknum anggota dewan (penjualan proyek pada rekanan) sah-sah saja. Karena bisa jadi terdesak kebutuhan hidup atau keperluan yang harus segera dipenuhi. Cuman akan menjadi masalah, ketika dugaan pelanggaran dikonsumsi public, apalagi sampai dijadikan bidikan khusus bagi Lembaga Hukum. “Sekali lagi, menyangkut hukum saya tidak mau mengomentari terlalu jauh. Karena bagi saya, yang terpenting saat ini seluruh anggota dewan memiliki komitmen moral untuk mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Terutama menyangkut belanja public dan aparatur setiap tahunya,” pintanya. (KS-09)
Sejatinya, pengusulan proyek atau program aspirasi dewan yang dirapatkan ditingkat komisi dan fraksi dewan, hingga pada pembahasan ditingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima otomatis merujuk pada kondisi rill yang tengah dihadapi rakyat. Misalnya, kebutuhan rakyat dari segi perbaikan infrastruktur jalan dan gang, kesulitan sarana transportasi bagi para petani dan permasalahan lain yang mesti mendapat perhatian serius dari Pemerintah. “Dasar pengusulan proyek dan program aspirasi dewan karena munculnya keluhan rakyat atas permasalahan yang sudah dan sedang dihadapi. Menurut saya, apapun kegiatan yang berbau aspirasi dewan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Tapi, kalau aspirasi rakyat hanya dijadikan syarat untuk mendapat proyek, lebih baik perjuangan yang mengatasnamakan kebutuhan rakyat dihentikan,” kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Abdullah, SH kepada Koran ini.
Menurutnya, upaya yang dilakukan para anggita dewan hingga sukses memperjuangkan dana aspirasi tersebut, merupakan tugas moral dan konstribusi nyata untuk rakyat. Sebab harus disadari jabatan politik selama lima tahun itu murni karna pilihan rakyat. Bukan berarti mengesampingkan trik, strategis politik dan kekuatan financial sebagai penopang untuk meraih kemenangan pada pilkada yang berlangsung Juli 2014 lalu. Tapi jangan lupa rakyat menitip beban dan tugas berat dipundak para anggota dewan. Masalahnya, dewan merupakan salah satu lembaga bagi rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan sejumlah permasalahan lain yang harus dicarikan solusinya. Dengan catatan, aspirasi rakyat yang disampaikan melalui dewan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan oknum anggota dewan. “Kalau rakyat butuh jalan ekonomi demi mempermudah transportasi, ya tugas dewan menyampaikan sekaligus memperjuangkan aspirasi tersebut. Cuman saya harus tegaskan, bila sudah terealisasi harus benar-benar diperuntungan untuk kebutuhan rakyat, meski masih ada keperluan lain yang belum bisa diatasi,” ujarnya.
Sayangnya, lanjut Alumni STIH Bima itu, terkadang masih ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan atas penggunaan dana aspirasi disejumlah titik yang ada di Kabupaten Bima. Sebut saja, aspirasi dewan untuk pekerjaan rabatnisasi gang, rehab dan pembangunan baru MCK, pembuatan saluran irigasi dan bantuan serta program lain yang berhasil berkat perjuangan anggota dewan. Meski telah sukses kata Abdullah, ada saja sisi kelemahan atas hasil perjuangan tersebut, tapi bukan menyangkut dana melainkan lebih pada persoalan pengalihan tanggungjawab. Maksudnya, proyek aspirasi yang harusnya dikerjakan dewan, justeru diduga dijual pada rekanan (kontraktor) dengan harga 15 hingga 17 persen per-paket proyek. Padahal, proyek itu diperoleh dengan modal penyampaian aspirasi atas permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. “Masih mending proyek itu dikerjakan sesuai RAB, tapi kalau tidak maka bukan hanya rekanan yang harus menanggung resiko, tapi juga anggota dewan yang mendapat proyek tersebut. Saya sebagai putra asli Bima merasa khawatir dengan mutu pekerjaan, karena kemungkinan besar oknum pihak ketiga terkesan memikirkan cara untuk mengembalikan dana yang digunakan untuk membayar proyek tersebut. Demikian halnya dengan keuntungan, bahkan ada oknum yang lebih dulu menghitung keuntungan sebelum pekerjaan dituntaskan,” terangnya.
Jadi imbuhnya, jangan heran ketika hasil pekerjaan tidak sesuai harapan rakyat sebagai penerima manfaat. Pemicunya, bisa karena kurang rasa memiliki, karena proyek sudah terlanjur dibayar dengan harga tinggi. Tapi tidak semua kontraktor yang bertindak seperti itu, melainkan hanya oknumnya. Semestinya, cara yang dilakukan oknum dewan yang menjual paket proyek aspirasi kepada pengusaha kontraktor harus dihindari, karena itu merupakan tindakan yang keliru. Karena resiko ketika oknum pihak ketiga mengerjakan proyek asal jadi bukan hanya ditanggung rekanan, tapi anggota dewan juga akan kena getahnya, baik ditingkat eksekutif lebih-lebih dimata public. “Rakyat sudah tidak lagi percaya dengan wakil rakyat itu, karena pekerjaan yang mengatasnamakan rakyat disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan oknum anggota dewan dan atau kelompok tertentu. Kasarnya, kepala rakyat hanya dijadikan syarat untuk mendapat paket proyek,” pungkasnya.
Namun, ia tak menampik keberadaan anggota dewan memiliki peranan penting untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan keuangan Daerah oleh eksekutif. Namun perlu disadari, ada tugas dan amanat penting dari rakyat yang mesti diperjuangkan hingga membuahkan hasil. Soal banyaknya dugaan proyek aspirasi dewan dikerjakan asal jadi alias tidak mematuhi gambar, Abdullah enggan mengoementari terlalu jauh soal itu. Karena baginya, teguran dan kritikan yang bersifat membangun atas pelanggaran akan sia-sia, bahkan terkadang tidak ditindaklanjuti. Meski demikian,akan tetapi public sudah mengetahui an melihat secara langsung kondisi pekerjaan atas nama rakyat tersebut. “Tanpa dikomentari rakyat sudah tahu, jadi hal itu tidak perlu saya komentari,” tandasnya.
Baginya secara pribadi, cara yang dilakukan oknum anggota dewan (penjualan proyek pada rekanan) sah-sah saja. Karena bisa jadi terdesak kebutuhan hidup atau keperluan yang harus segera dipenuhi. Cuman akan menjadi masalah, ketika dugaan pelanggaran dikonsumsi public, apalagi sampai dijadikan bidikan khusus bagi Lembaga Hukum. “Sekali lagi, menyangkut hukum saya tidak mau mengomentari terlalu jauh. Karena bagi saya, yang terpenting saat ini seluruh anggota dewan memiliki komitmen moral untuk mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Terutama menyangkut belanja public dan aparatur setiap tahunya,” pintanya. (KS-09)
COMMENTS