Sepertinya Management Administrasi Pelabuhan (Adpel) Bima saat ini mulai mengalami krisis kepercayaan publik.
Sepertinya Management Administrasi Pelabuhan (Adpel) Bima saat ini mulai mengalami krisis kepercayaan publik. bagaimana tidak, selain menganggarkan proyek pelebaran pelabuhan Bima senilai Rp.100 Milyar lebih pada dua tahun berturut-turut (2013\-2014). Tapi, juga menyangkut anggaran pemeliharaan tiga Kapal Perintis masing-masing Rp. NTB Ekspress, Asia Satu dan Adi Nusantara, yang bernilai belasan Milyar, yang menjadi sorotan elemen masyarakat saat ini.
Benarkah managemen Adpel Bima menerima dana Milyaran Rupiah untuk pemeliharaan tiga kapal perintis tersebut ?. Kembali sumber Koran Stabilitas saat mendatangi Kantor Percetakan Koran Stabilitas beberapa hari yang lalu mengungkap sejumlah dugaan kebobrokan yang terjadi di Adpel Bima, dibawa kendali H.Anwar,SH asal Desa Bugis Kecamatan Sape itu. menurut sumber yang mengaku kenal dekat dengan H.Anwar ini menuturkan, dari sekian banyak biaya pemeliharaan atau perawatan tiga kapal perintis tiap tahun, diduga hanya sebagian yang dimanfaatkan. Jadi kuat dugaan sebagian dana untuk biaya itu tidak jelas penggunaannya oleh pihak Adpel. “Sepengetahuan saya, untuk biaya pemeliharaan kapal perintis NTB Ekspress pertahunnya diatas Rp.5 Milyar, sementara untuk Asia Satu dan Adi Nusantara dianggarakan masing-masing Rp.5Milyar. Nah, dikemanakan uang sebanyak itu tiap tahun oleh pihak Adpel Bima,”tanya sumber ini seraya menuding bahwa ada banyak oknum tertentu yang diduga kuat telah menyalahgunakan uang pemeliharaan tersebut.
Menurut sumber penggunaan dana itu wajar dipertanyakan, karena dananya bersumber dari anggaran Negara. Jadi, penggunaan berikut pertanggungjawabannya harus jelas. Apalagi, dana miliaran rupiah itu dianggarkan setiap tahun untuk pemeliharaan tiga kapal perintis tersebut. Bahkan sumber juga meminta agar Perusahaan yang memenangkan tender pemeliharaan tiga kapal perintis dibuka secara gamblang. Agar, masyarakat luas dapat mengetahui nama-nama perusahaan dan kontraktornya. “Masyarakat berhak tahu soal itu, nama-nama kapal perintis yang mendapat dana pemeliharaan dari Negara, termasuk identitas Perusahaan dan kontraktor yang menangani pemeliharaan terhadap ketiga kapal perintis tersebut. Hal it perlu dibuka ke publik, agar tidak muncul pertanyaan dan asumsi negatif soal itu. Manfaat lain, publik dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan keuangan Negara dalam kaitan itu, “ pinta Sumber ini yang mewanti-wanti tidak menulis identitasnya secara jelas di Koran itu.
Menanggapi informasi itu, Kepala Adpel Bima, H.Anwar,SH kepada Koran Stabilitas Kamis (04/9) di Ruang Kerjanya menyampaikan, soal dana pemeliharaan tiga kapal perintis masing-masing Rp.5 miliar dan Rp.6 Miliar seperti informasi yang berkembang adalah kabar yang keliru. Sebab hingga saat ini, Pusat belum pernah menganggarkan dana untuk biaya pemeliharaan kapal perintis di Bima, melainkan hanya untuk subsidi minyak. Tetapi mekanismenya harus melalui proses tender/lelang secara nasional bukan lokal. Hanya saja, pihaknya terkendala kurangnya peminat untuk mengikuti tender dalam kaitan itu. Misalnya, yang dibutuh tiga penawar, tapi yang ikut kadang hanya satu atau dua perusahaan. Salah satu penyebabnya, karena perusahaan khawatir rugi. Mengingat, kapal perintis lebih dominan beroperasi di Daerah terpencil. Beda dengan Kapal Pelni, yang selalu ramai dimanapun rutenya. “Kasarnya, Kapal Perintis kebanyakan berlayar di pelabuhan yang terisolir, jauh berbeda dengan kapal pelni. Sehingga, peminat yang mengikuti tender subsidi BBM Kapal perintis minim. Saking kurangnya, tiap tahun selalu ditender ulang. Jadi perlu saya perjelas, dana Rp. 5 Miliar dan Rp.6 Miliar per-tahun bukan untuk biaya pemeliharaan, tetapi untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tiga kapal Perintis,” akunya.
ia menjelaskan, biaya pemeliharaan kapal perintis langsung ditangani oleh Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat. Sedangkan untuk kapal milik swasta sudah inkluk biaya pemeliharaan dan subsidi BBM-nya. Namun, hal itu diawasi secara ketat pengawas dari Pusat. “Sampai hari ini tidak ada anggaran untuk pemeiliharaan kapal perintis, bukan hanya di Bima tapi diseluruh Indonesia. Untuk subsidi iya memang ada,” jelasnya.
Jika sebelumnya dana subsidi kapal perintis mengalami kendala kurangnya peminat yang mengikuti tender, sehingga setiap tahun harus dilakukan tender ulang. Tapi ditahun 2014 ini, biaya subsidi untuk tiga kapal perintis sudah dan sedang berjalan. Hanya saja, ia tidak menyebutkan nama ketiga perusahaan yang memenangkan tender tersebut. Sebab, nama-nama itu ada dalam documen. Katanya, subsidi BBM untuk kapal perintis sudah berlangsung lama dan berlaku secara nasional. Hanya saja, kendala yang dihadapi yakni kurang peminat yang mengikuti tender. “Tiap tahun ada anggaran untuk subsidi BBM kapal perintis, cuman nominalnya yang bervariatif. Kendala tidak lain hanya kurangnya peminat yang ikut tender,karena memang perusahaan tidak mau rugi. Apalagi, harga BBM dapat berpengaruh pada keadaan cuaca buruk,kerusakan dan hal lainya. Makanya, banyak perusahaan yang tidak berminat ikuti tender, ” pungkasnya. (KS-09)
Benarkah managemen Adpel Bima menerima dana Milyaran Rupiah untuk pemeliharaan tiga kapal perintis tersebut ?. Kembali sumber Koran Stabilitas saat mendatangi Kantor Percetakan Koran Stabilitas beberapa hari yang lalu mengungkap sejumlah dugaan kebobrokan yang terjadi di Adpel Bima, dibawa kendali H.Anwar,SH asal Desa Bugis Kecamatan Sape itu. menurut sumber yang mengaku kenal dekat dengan H.Anwar ini menuturkan, dari sekian banyak biaya pemeliharaan atau perawatan tiga kapal perintis tiap tahun, diduga hanya sebagian yang dimanfaatkan. Jadi kuat dugaan sebagian dana untuk biaya itu tidak jelas penggunaannya oleh pihak Adpel. “Sepengetahuan saya, untuk biaya pemeliharaan kapal perintis NTB Ekspress pertahunnya diatas Rp.5 Milyar, sementara untuk Asia Satu dan Adi Nusantara dianggarakan masing-masing Rp.5Milyar. Nah, dikemanakan uang sebanyak itu tiap tahun oleh pihak Adpel Bima,”tanya sumber ini seraya menuding bahwa ada banyak oknum tertentu yang diduga kuat telah menyalahgunakan uang pemeliharaan tersebut.
Menurut sumber penggunaan dana itu wajar dipertanyakan, karena dananya bersumber dari anggaran Negara. Jadi, penggunaan berikut pertanggungjawabannya harus jelas. Apalagi, dana miliaran rupiah itu dianggarkan setiap tahun untuk pemeliharaan tiga kapal perintis tersebut. Bahkan sumber juga meminta agar Perusahaan yang memenangkan tender pemeliharaan tiga kapal perintis dibuka secara gamblang. Agar, masyarakat luas dapat mengetahui nama-nama perusahaan dan kontraktornya. “Masyarakat berhak tahu soal itu, nama-nama kapal perintis yang mendapat dana pemeliharaan dari Negara, termasuk identitas Perusahaan dan kontraktor yang menangani pemeliharaan terhadap ketiga kapal perintis tersebut. Hal it perlu dibuka ke publik, agar tidak muncul pertanyaan dan asumsi negatif soal itu. Manfaat lain, publik dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan keuangan Negara dalam kaitan itu, “ pinta Sumber ini yang mewanti-wanti tidak menulis identitasnya secara jelas di Koran itu.
Menanggapi informasi itu, Kepala Adpel Bima, H.Anwar,SH kepada Koran Stabilitas Kamis (04/9) di Ruang Kerjanya menyampaikan, soal dana pemeliharaan tiga kapal perintis masing-masing Rp.5 miliar dan Rp.6 Miliar seperti informasi yang berkembang adalah kabar yang keliru. Sebab hingga saat ini, Pusat belum pernah menganggarkan dana untuk biaya pemeliharaan kapal perintis di Bima, melainkan hanya untuk subsidi minyak. Tetapi mekanismenya harus melalui proses tender/lelang secara nasional bukan lokal. Hanya saja, pihaknya terkendala kurangnya peminat untuk mengikuti tender dalam kaitan itu. Misalnya, yang dibutuh tiga penawar, tapi yang ikut kadang hanya satu atau dua perusahaan. Salah satu penyebabnya, karena perusahaan khawatir rugi. Mengingat, kapal perintis lebih dominan beroperasi di Daerah terpencil. Beda dengan Kapal Pelni, yang selalu ramai dimanapun rutenya. “Kasarnya, Kapal Perintis kebanyakan berlayar di pelabuhan yang terisolir, jauh berbeda dengan kapal pelni. Sehingga, peminat yang mengikuti tender subsidi BBM Kapal perintis minim. Saking kurangnya, tiap tahun selalu ditender ulang. Jadi perlu saya perjelas, dana Rp. 5 Miliar dan Rp.6 Miliar per-tahun bukan untuk biaya pemeliharaan, tetapi untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tiga kapal Perintis,” akunya.
ia menjelaskan, biaya pemeliharaan kapal perintis langsung ditangani oleh Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat. Sedangkan untuk kapal milik swasta sudah inkluk biaya pemeliharaan dan subsidi BBM-nya. Namun, hal itu diawasi secara ketat pengawas dari Pusat. “Sampai hari ini tidak ada anggaran untuk pemeiliharaan kapal perintis, bukan hanya di Bima tapi diseluruh Indonesia. Untuk subsidi iya memang ada,” jelasnya.
Jika sebelumnya dana subsidi kapal perintis mengalami kendala kurangnya peminat yang mengikuti tender, sehingga setiap tahun harus dilakukan tender ulang. Tapi ditahun 2014 ini, biaya subsidi untuk tiga kapal perintis sudah dan sedang berjalan. Hanya saja, ia tidak menyebutkan nama ketiga perusahaan yang memenangkan tender tersebut. Sebab, nama-nama itu ada dalam documen. Katanya, subsidi BBM untuk kapal perintis sudah berlangsung lama dan berlaku secara nasional. Hanya saja, kendala yang dihadapi yakni kurang peminat yang mengikuti tender. “Tiap tahun ada anggaran untuk subsidi BBM kapal perintis, cuman nominalnya yang bervariatif. Kendala tidak lain hanya kurangnya peminat yang ikut tender,karena memang perusahaan tidak mau rugi. Apalagi, harga BBM dapat berpengaruh pada keadaan cuaca buruk,kerusakan dan hal lainya. Makanya, banyak perusahaan yang tidak berminat ikuti tender, ” pungkasnya. (KS-09)
COMMENTS