Proyek pengadaan sapi oleh Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa dengan Pagu anggaran sebesar Rp 12 miliyar, telah gagal dilaksanakan.
Proyek pengadaan sapi oleh Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa dengan Pagu anggaran sebesar Rp 12 miliyar, telah gagal dilaksanakan. Program yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tersebut, ketahui gagal setelah dilakukannya rapat evaluasi dengan komisi terkait di DPRD kabupaten Sumbawa. Sejumlah fraksi di DPRD kabuapten Sumbawa, mengaku pengadaan lebih kurang dua ribu ekor sapi itu, gagal total. Pasalnya hingga saat ini, belum ada fisik dari proyek pengadaan tersebut.
Ketua fraksi Gerindra, Andi Rusni mengungkapkan, kegagalan proyek pengadaan sapi tersebut telah melewati waktu yang telah diatur oleh mekanisme yang berlaku. "Kami berpandangan proyek ini, tidak boleh dipaksakan, dan kami sudah mendengarkan keterangan dari dinas peternakan,bahwa sudah melalui unit pelelangan dan pengadaan (ULP), pertama tidak ada peminatnya dan kedua ada peminatnya tetapi tidak memenuhi persyaratan juga yang ketiga, demikian, maka kami mencari alternatif lain," ujarnya.
Alternatif lain menurutnya, yaitu dengan merubah sistim dari tender ke PL. Namun PL juga tidak sesuai dengan prosedur hukum. Karenanya, Gerindra berpandangan apabila proyek pengadaan sapi ini dipaksakan tidak akan setuju. Sebab pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan telah gagal melaksanakan amanat ini. “Kami tidak mau persoalan ini nantinya melibatkan kami, karena segala mekanisme yang kita tempuh, akan melanggar hukum maka gerindra tidak setuju," tegasnya.
Lebih lanjut Andi mengungkapkan, ada aspek politis dan beban moril antar teman-teman di Dewan. Untuk itu diharapkan anggaran 12 miliyar yang digagal digunakan itu, harus menjadi Silva, untuk dibahas dan dalam APBD tahun 2015. "Kalau bertentangan dengan perundang-undangan, dan proyek ini dianggap gagal ya gagal dong," tuturnya.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri. Proyek pengadaan sapi tersebut diakui sudah gagal. "Yang pertama kami ini korban politik dan kedua korban anggaran. Sebab akan berdampak adanya pembohongan publik, seolah-olah kebohongan ini dilakukan oleh anggota DPRD," sesalnya.
Menurutnya, akibat kegagalan proyek itu, melahirkan asumsi masyarakat, karena terkesan kebohongan itu secara sistimatis dilakukan oleh anggota dewan. Padahal kebohongan dilakukan secara masif dan sistimatif oleh eksekutif itu. Kebohongan anggaran dimaksud telah terjadi penelikungan anggaran, karna dari Fraksi demokrat sebagai anggota dewan telah melaksanakan hak budgeting (hak anggaran) secara konstitusi. Namun disatu sisi hak itu diciderai eksekutif, karena tidak mau bekerja optimal, profesional dan tidak sistimatis.
Dengan gagalnya pelaksanaan proyek pengadaan sapi tersebut, Syamsul menganggap hal itu merupakan kegagalan yang sistimatis. Sebab proyek sebelumnya, bisa berjalan dengan baik. Proyek itu tidak bisa berjalan dengan baik sama halnya dengan kasus yang terjadi pada tahun 2012, yang anggarannya bisa dikucurkan tahun 2013. Walaupun ada komitmen akhirnya dikucurkan pada tahun 2014. “Ini hanya satu opsi, anggaran ini bisa dikucurkan tetapi harus menjadi silva, karena dalam prosedur dan mekanismenya, dikala anggaran itu ridak terpakai maka otomatis menjadi silva tahun berikutnya," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar, Ahmadul Kusasi menegaskan, dinas dinilai sudah tidak mampu untuk melaksanakan proyek tersebut. Sebab dari awal pertemuan dengan kepala dinas Peternakan, Kepala Bappeda dan pihak ULP sudah melihat adanya ketidak mampuan dinas. Apalagi, batas waktunya tinggal tiga bulan. Sementara pemenang tender sampai hari ini belum ada. “Ini hal yang mustahil bisa dilaksanakan, maka otomatis anggaran ini akan menjadi Silfa," ujarnya.
Dengan demikian kata dia, anggaran yang sudah dinyatakan sebagai silva tersebut dapat dibahas kembali oleh 45 anggota DPRD, untuk dijadikan APBD tahun berikutnya. "Nah anggaran ini nantinya tidak lagi, dikotak-kotakkan untuk si A atau si B, tetapi dihajatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," pungkasnya. (KS-07)
Ketua fraksi Gerindra, Andi Rusni mengungkapkan, kegagalan proyek pengadaan sapi tersebut telah melewati waktu yang telah diatur oleh mekanisme yang berlaku. "Kami berpandangan proyek ini, tidak boleh dipaksakan, dan kami sudah mendengarkan keterangan dari dinas peternakan,bahwa sudah melalui unit pelelangan dan pengadaan (ULP), pertama tidak ada peminatnya dan kedua ada peminatnya tetapi tidak memenuhi persyaratan juga yang ketiga, demikian, maka kami mencari alternatif lain," ujarnya.
Alternatif lain menurutnya, yaitu dengan merubah sistim dari tender ke PL. Namun PL juga tidak sesuai dengan prosedur hukum. Karenanya, Gerindra berpandangan apabila proyek pengadaan sapi ini dipaksakan tidak akan setuju. Sebab pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan telah gagal melaksanakan amanat ini. “Kami tidak mau persoalan ini nantinya melibatkan kami, karena segala mekanisme yang kita tempuh, akan melanggar hukum maka gerindra tidak setuju," tegasnya.
Lebih lanjut Andi mengungkapkan, ada aspek politis dan beban moril antar teman-teman di Dewan. Untuk itu diharapkan anggaran 12 miliyar yang digagal digunakan itu, harus menjadi Silva, untuk dibahas dan dalam APBD tahun 2015. "Kalau bertentangan dengan perundang-undangan, dan proyek ini dianggap gagal ya gagal dong," tuturnya.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri. Proyek pengadaan sapi tersebut diakui sudah gagal. "Yang pertama kami ini korban politik dan kedua korban anggaran. Sebab akan berdampak adanya pembohongan publik, seolah-olah kebohongan ini dilakukan oleh anggota DPRD," sesalnya.
Menurutnya, akibat kegagalan proyek itu, melahirkan asumsi masyarakat, karena terkesan kebohongan itu secara sistimatis dilakukan oleh anggota dewan. Padahal kebohongan dilakukan secara masif dan sistimatif oleh eksekutif itu. Kebohongan anggaran dimaksud telah terjadi penelikungan anggaran, karna dari Fraksi demokrat sebagai anggota dewan telah melaksanakan hak budgeting (hak anggaran) secara konstitusi. Namun disatu sisi hak itu diciderai eksekutif, karena tidak mau bekerja optimal, profesional dan tidak sistimatis.
Dengan gagalnya pelaksanaan proyek pengadaan sapi tersebut, Syamsul menganggap hal itu merupakan kegagalan yang sistimatis. Sebab proyek sebelumnya, bisa berjalan dengan baik. Proyek itu tidak bisa berjalan dengan baik sama halnya dengan kasus yang terjadi pada tahun 2012, yang anggarannya bisa dikucurkan tahun 2013. Walaupun ada komitmen akhirnya dikucurkan pada tahun 2014. “Ini hanya satu opsi, anggaran ini bisa dikucurkan tetapi harus menjadi silva, karena dalam prosedur dan mekanismenya, dikala anggaran itu ridak terpakai maka otomatis menjadi silva tahun berikutnya," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar, Ahmadul Kusasi menegaskan, dinas dinilai sudah tidak mampu untuk melaksanakan proyek tersebut. Sebab dari awal pertemuan dengan kepala dinas Peternakan, Kepala Bappeda dan pihak ULP sudah melihat adanya ketidak mampuan dinas. Apalagi, batas waktunya tinggal tiga bulan. Sementara pemenang tender sampai hari ini belum ada. “Ini hal yang mustahil bisa dilaksanakan, maka otomatis anggaran ini akan menjadi Silfa," ujarnya.
Dengan demikian kata dia, anggaran yang sudah dinyatakan sebagai silva tersebut dapat dibahas kembali oleh 45 anggota DPRD, untuk dijadikan APBD tahun berikutnya. "Nah anggaran ini nantinya tidak lagi, dikotak-kotakkan untuk si A atau si B, tetapi dihajatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," pungkasnya. (KS-07)
COMMENTS