Kamis lalu, di Aula BKP4 Kabupaten Bima, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melalui Satuan Kerja (Satker) PIP dan PPK-PISEW menggelar kegiatan pelatihan sehari untuk Panitia Seleksi (Pansel) LKD se-Kabupaten Bima.
Kamis lalu, di Aula BKP4 Kabupaten Bima, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melalui Satuan Kerja (Satker) PIP dan PPK-PISEW menggelar kegiatan pelatihan sehari untuk Panitia Seleksi (Pansel) LKD se-Kabupaten Bima. Hal itu dilakukan sesuai amanat buku Petunjuk Pelaksanaan PNPM-PISEW untuk melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan (coaching) bagi seluruh Panitia Seleksi LKD.
Kegiatan yang melibatkan Camat, Pokja Kecamatan, Kepala UPTD Pekerjaan Umum, Kepala UPTD terkait, PJOK dan Konsultan ini dihadiri oleh tidak kurang dari 100 orang peserta. Hadir juga mitra kerja pemerintah dalam hal ini pihak perbankan, Kepala Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri Bima dalam kegiatan ini. Semula sesuai rencana, Bupati Bima diniatkan untuk hadir dan membuka acara secara resmi, tapi karena ada tugas penting ke Jakarta, acara Pelatihan Pansel LKD resmi dibuka oleh Assisten II, Putarman, SE.
Pada kesempatan itu, Putarman menegaskan perlunya kata pemberdayaan itu dimaknai secara utuh. Sehingga, masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa merasakan manfaat dari PNPM-PISEW. Katanya, menjadi keharusan bagi stake holder terkait terutama kecamatan dan desa untuk mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.”Tapi hal itu tentunya harus mengedepankan aturan-aturan yang ada,” ujarnya.
Sementara, Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus sebagai PPK-PISEW Kabupaten Bima, M. Syaeful Bahri, ST, M.Si dalam laporannya menyampaikan, kegiatan Coaching/pelatihan ini merupakan hal baru di PNPM-PISEW, karena pada PISEW Tahap I tidak ada penekanan khusus kepada Satker untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Baru pada launching PNPM-PISEW Tahap II (Tahun 2014-2015), diwajibkan Satker untuk membina dan melatih Pansel LKD yang berjumlah 5 orang untuk setiap kecamatan penerima PISEW. “Peserta berasal dari 10 Kecamatan penerima PISEW, yang akan mengidentifikasi, memeriksa, menganalisa dan menetapkan LKD Pelaksana di 88 desa penerima PISEW dan sebanyak 201 paket, senilai Rp.17 milyar,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. H. Nggempo, MMT menekankan banyak hal terkait perencanaan fisik, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan dan harmonisasi dinamika masyarakat. “Dinamika itu sangat antusias merespon program pemerintah, terutama program pemberdayaan,” tegasnya. (KS-09)
Kegiatan yang melibatkan Camat, Pokja Kecamatan, Kepala UPTD Pekerjaan Umum, Kepala UPTD terkait, PJOK dan Konsultan ini dihadiri oleh tidak kurang dari 100 orang peserta. Hadir juga mitra kerja pemerintah dalam hal ini pihak perbankan, Kepala Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri Bima dalam kegiatan ini. Semula sesuai rencana, Bupati Bima diniatkan untuk hadir dan membuka acara secara resmi, tapi karena ada tugas penting ke Jakarta, acara Pelatihan Pansel LKD resmi dibuka oleh Assisten II, Putarman, SE.
Pada kesempatan itu, Putarman menegaskan perlunya kata pemberdayaan itu dimaknai secara utuh. Sehingga, masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa merasakan manfaat dari PNPM-PISEW. Katanya, menjadi keharusan bagi stake holder terkait terutama kecamatan dan desa untuk mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.”Tapi hal itu tentunya harus mengedepankan aturan-aturan yang ada,” ujarnya.
Sementara, Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus sebagai PPK-PISEW Kabupaten Bima, M. Syaeful Bahri, ST, M.Si dalam laporannya menyampaikan, kegiatan Coaching/pelatihan ini merupakan hal baru di PNPM-PISEW, karena pada PISEW Tahap I tidak ada penekanan khusus kepada Satker untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Baru pada launching PNPM-PISEW Tahap II (Tahun 2014-2015), diwajibkan Satker untuk membina dan melatih Pansel LKD yang berjumlah 5 orang untuk setiap kecamatan penerima PISEW. “Peserta berasal dari 10 Kecamatan penerima PISEW, yang akan mengidentifikasi, memeriksa, menganalisa dan menetapkan LKD Pelaksana di 88 desa penerima PISEW dan sebanyak 201 paket, senilai Rp.17 milyar,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. H. Nggempo, MMT menekankan banyak hal terkait perencanaan fisik, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan dan harmonisasi dinamika masyarakat. “Dinamika itu sangat antusias merespon program pemerintah, terutama program pemberdayaan,” tegasnya. (KS-09)
COMMENTS